Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE., M.Si, merasa bersyukur kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Jayapura, Giri Wijayantoro telah masuk satu (1) tahun terhitung 12 Desember 2017 lalu. Hal ini dikarenakan telah banyak kemajuan pembangunan baik itu infrastruktur maupun pencapaian prestasi lainnya baik tingkat nasional maupun provinsi. Tampak Bupati saat di wawancara. (Irfan / HPP)

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Pemerintah Pusat dalam hal ini sejumlah Kementerian/Lembaga memberi sambutan baik kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura yang berencana menjadikan Distrik sebagai pusat pelayanan dan pusat pelatihan serta pusat data.

 

 

Demikian diungkapkan oleh Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, S.E, M.Si kepada wartawan di Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (17/12/2018).

 

 

“Ini adalah pikiran dari Kabupaten Jayapura dan hal ini juga sudah kita diskusikan dengan teman-teman dari Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura dan Universitas Hassanudin (Unhas) Makassar, kemudian kita juga sudah rumuskan pikiran-pikiran itu dan mendapat sambutan baik dari Bappenas Pusat,” kata Mathius Awoitauw.

 

 

Dikatakannya, sambutan baik yang diberikan oleh Bappenas pusat itu adalah dengan memfasilitasi Pemerintah Kabupaten Jayapura dengan menggelar lokarkarya dan melauching sebuah buku terkait hal ini. Selain Bapenas ada juga sejumlah Kementerian yang memberikan apresiasi terhadap rencana tersebut.

 

 

“Kita berharap ini bisa menjadi pilot project secara nasional untuk bagaimana distrik benar-benar menjadi pusat pelayanan publik,” ujarnya.

 

 

Dijelaskannya, maksud dan tujuan menjadikan distrik sebagai pusat pelayanan public ini adalah agar pemerintah bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat.

 

 

“Saya pastikan bahwa mulai tahun depan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukann dari distrik. Sehingga distrik dapat memainkan peran penting dalam melayani masyarakat,” jelasnya.

 

 

Mathius Awoitauw menyebutkan salah satu cotohnya adalah masalah pendidikan. “Pendidikan tingkat PAUD dan SD itu bisa selesaikan di kampung tidak perlu ke kabupaten, kecuali masalah kurikulum atau guru. Tetapi, untuk pengelolaan pendidikan di tingkat dasar itu bisa dilakukan di bawah tidak mesti harus kesini. Pelayanan kesehatan, masalah surat-surat kependudukan dan lain sebagainya juga begitu,” sebutnya.

 

 

Diungkapkannya lagi, dengan menjadikan distrik sebagai pusat pelayanan public maka otomatis data Orang Asli Papua (OAP) akan lebih lengkap ketimbang sebelumnya.

 

 

“Pelayanan terhadap mereka juga pasti akan lebih baik juga apakah melalui BPJS, KIP dan apapun itu harus selesai di tingkat Distrik,” tutur Bupati Mathius.

 

 

“Kita berharap banyak hal yang bisa diselesaikan dibawah akan lebih bagus diselesaikan dibawah, tidak musti harus berurusan ke Kabupaten karena terlalu jauh rentangnya dan pasti biayanya akan terlalu mahal bagi masyarakat kecil,” tambahnya.

 

 

Mathius Awoitauw juga menuturkan bahwa untuk tenaga, pihaknya akan siap untuk menurunkan tenaga langsung kebawah. “termasuk alokasi dana juga” singkat Mathius Awoitauw menutup wawancaranya. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here