JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  – Gubernur Papua,  Lukas Enembe mengatakan siapapun yang menjadi pimpinan atau Ketua Kamar Adat Pengusaha Bumi Cenderawasih (KAPP) haruslah yang dipilih sesuai dengan mekanisme organisasi.

“Saya mengharapkan siapapun yang hendak pimpin KAPP harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam organisasi tersebut,” ujar Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH., di Jayapura, Selasa (18/12/2018).

Menurut Lukas, memimpin sebuah organisasi tidaklah sesederhana yang kebanyakan orang atau masyarakat pikirkan, apalagi ada kaitannya dengan uang.

“Saya sudah pernah sampaikan hal ini kepada orang-orang yang ditemui di bandara, meskipun sebelumnya pernah ada sekelompok anak-anak Papua datang menghadap,” ujarnya.

Sebelumnya, tengah mencuat polemik dualisme kepemimpinan dalam internal KAPP di mana kepengurusan di bawah komando Merry Yoweni mempertanyakan pelaksanaan Konferensi Luar Biasa (KLB) versi tim tujuh yang dianggap tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) organisasi tersebut, di mana dapat dinilai ilegal serta cacat hukum karena tidak memiliki legalitas yang sah.

hal ini juga ditanggapi, Ketua Umum KAPP Pusat, Merry Costavina. Yoweni, mengatakan KLB ini dinilai cacat hukum karena tidak memenuhi forum yaitu hanya dihadiri tujuh dari total 42 ketua kabupaten/kota yang terdaftar, sehingga meminta segera menghentikan konferensi yang sedang dilaksanakan dan jika peringatan ini tidak diindahkan, maka pihaknya akan mengambil langkah hukum untuk melindungi KAPP sendiri.

Bahkan perwakilan asosiasi-asosiasi masyarakat Bumi Cenderawasih yang bernaung di bawah organisasi Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) mengharapkan polemik ini segera berakhir, pasalnya jika terus berlanjut maka akan merugikan para pelaku usaha khususnya orang asli setempat (OAP).

Sementara itu, Sekretaris Umum Kumpulan Asosiasi KAPP, Octovianus Aronggear mengatakan, pihaknya mengharapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dalam hal ini Gubernur Lukas Enembe sebagai pembina dan penasehat organisasi ekonomi lokal tersebut untuk menyelesaikan polemik dualisme yang kini sedang terjadi. (Berti Pahabol / lintaspapua.com )