Bappenda Siapkan Dokumen Pendukung Penghapusan Piutang PBB

0
453
Kepala Bappenda Kabupaten Jayapura, Theopilus H. Tegay, kepada wartawan usai rapat harmonisasi tersebut, di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Jumat (23/2/2018). Ifan / HPP)

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura dalam hal ini Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) harus terlebih dahulu menyiapkan dokumen-dokumen pendukung untuk penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan (PBB).

 

“Untuk nilai Rp 140 juta lebih, yang berpotensi untuk dihapuskan itu rekomendasi BPK. Maka kita harus siapkan dokumen-dokumen pendukungnya, antara lain kita harus buat berita acara pemeriksaan (BAP) yang diketahui atau ditandatangani oleh RT/RW maupun kampung/kelurahan setempat” kata Kepala Bappenda Kabupaten Jayapura, Theopilus H. Tegay, S.E. di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (17/12) sore.

 

“Kalau ada BAP, maka itu BPK baru bisa mengakui untuk kita hapus obyek pajak tersebut. Sebaliknya kalau tidak ada catatan (BAP), maka mereka pasti tidak akan proses itu untuk penghapusan piutang PBB,” sambung pria yang akrab disapa Theo ini.

 

Proses penghapusan piutang daerah itu dimulai dengan penelitian untuk menentukan status kadaluwarsa dilanjutkan dengan penertiban surat keputusan piutang belum tertagih oleh Bupati, dan penertiban keputusan penghapusan bersyarat dari neraca keuangan.

 

Namun demikian, lanjut Theo, masih dibutuhkan waktu paling tidak selama dua tahun untuk menetapkan penghapusan piutang secara mutlak.

 

“Butuh waktu yang lumayan panjang untuk penghapusan piutang pajak. Sedangkan untuk mekanisme penghapusan piutang pajak itu kan juga ada ketentuannya, nanti tetap kita mengarah atau mengacu pda ketentuan yang berlaku. Selain itu, unsur kehati-hatian harus tetap diutamakan agar tidak terjadi masalah di kemudian hari,” katanya.

 

Piutang pajak bumi dan bangunan (PBB) muncul akibat berbagai sebab, di antaranya wajib pajak (WP) sudah pindah domisili, objek pajak (OP) di jual, atau wajib pajak sudah meningeal dunia. Total piutang PBB di Kabupaten Jayapura mencapai lebih dari Rp 148 juta. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here