Pasca Kasus Nduga, Perlukah Operasi Militer di Papua ? : Inilah Tanggapan Keras Anggota DPR RI

0
873
Wilem Wandik. (Foto Richard Mayor)
JAYAPURA (LINTAS PAPUA)   –  Pasca penembakan  16 pekerja infrastruktur di daerah Nduga, Papua. Lantas mendapat respon dari institusi negara dan tokoh militer untuk melakukan operasi militer di tanah Papua.
 
Pertayaanya ?, Perlukah operasi militer di Tanah Papua, pasca penembakan 16 pekerja infrastruktur di daerah Nduga?.   Anggota DPR RI Dapil Papua,  Willem Wandik, S. Sos., akhirnya angkat suara soal pendapat para elit Jakarta pasca peristiwa Nduga, Papua, sebagaimana disampaikan  kepada Lintaspapua.Com  Senin 17 Desember 2018.
Willem Wandik mengatakan perlukah operasi militer di Tanah Papua, pasca penembakan 16 pekerja infrastruktur di daerah Nduga?. Itulah hipotesis berbagai tokoh pusat (presiden, ketua DPR RI, tokoh militer), yang terungkap melalui sejumlah pernyataan verbalis di beberapa media nasional, bahwa sebagian besar tokoh nasional, mengamini adanya langkah langkah tegas dari negara, untuk menumpas gerakan besenjata yang menurut mereka sebagai kelompok kriminal penebar teror.
Sehingga tampak begitu sederhana “mindset” para petinggi nasional, mendiagnosis dan menetapkan langkah langkah treatmen melalui operasi militer sebagai respon penembakan 16 orang pekerja Perusahaan Nasional yang memenangkan tender di wilayah Nduga, Papua.
Wandik menyebutkan dalam kurun waktu yang begitu panjang, suguhan pemberitaan dihampir semua media nasional (Metro TV, TV One, Kompas TV,  Inews, MNC TV, Trans 7, Trans TV, CNN, dll), secara persisten memberitakan kasus penembakan 16 orang pekerja infrastruktur, dan berbagai reaksi pemimpin nasional yang meminta untuk dilakukannya operasi militer di daerah Nduga, Tanah Papua.

Lantas, dengan durasi pemberitaan media nasional tersebut, secara efektif menggiring opini publik nasional, agar memberikan dukungan kepada Pemerintah, untuk melakukan operasi sapu bersih di Tanah Papua.

Reaksi keras, yang ditunjukkan oleh sejumlah petinggi nasional, tidak pernah kita lihat sebelumnya, dalam tragedi-tragedi kemanusiaan, yang melibatkan Orang Asli Papua (OAP) sebagai victim (korban) atas kekerasan bersenjata dari aparat keamanan.

Wandik mengisahkan masih teringat, bagaimana tragedi wasior yang mengakibatkan tewasnya warga sipil, puluhan orang mengalami penganiayaan aparat, dan ribuan lainnya melarikan diri ke hutan-hutan untuk mengamankan diri dari sergapan aparat keamanan yang menyisir Kecamatan Wasior.

 

Namun tragedi itu, seolah olah hilang ditelan bumi, dan tidak mendapatkan atensi dari pemimpin nasional seperti kasus 16 orang pekerja Istaka Karya.

Selain itu, Lanjut Anggota DPR Dapil Papua soal kasus pembunuhan Orang Asli Papua (OAP) dalam tragedi Paniai, yang menewaskan 4 orang pelajar dan beberapa lainnya terkena luka tembak, tidak pernah mendapatkan atensi secara luas dari Pemimpin Nasional, padahal yang tewas adalah anak-anak sekolah.

Apakah karena yang terbunuh adalah OAP, sehingga negara tidak perlu mengumumkan status keadaan darurat militer?. Seperi pada kasus terbunuhnya 16 orang pekerja Istaka Karya ?

“Konflik domestik yang terjadi di Tanah Papua, selama ini, telah banyak diungkap oleh tokoh-tokoh lokal, dalam berbagai peran dan jalur diplomasi ke Pemerintah Pusat, namun tidak pernah mendapatkan atensi serius dari Pemerintah, atau setidak-tidaknya hanya seruan bentuk keprihatinan dan tidak menyelesaikan akar konflik secara mendasar,” ujar Wilem Wandik.

 

“Ditengah – tengah banyaknya pembunuhan warga sipil di Tanah Papua, elit nasional seolah olah menjelma menjadi semacam “sinterklas”, yang datang membawa hadiah bagi warga pribumi asli Papua yang terbunuh dan mengalami diskriminasi dalam aspek penegakan hukum dan HAM di tanahnya sendiri, dengan program bantuan pendanaan subsidi APBN Pusat berbentuk dana otsus, untuk mendukung pembangunan di Tanah Papua. Namun, dalam praktenya, justru hanya menjadi “lahan basah” negosiasi kontrak oknum Perusahaan Nasional yang berafiliasi dengan kepentingan para elit nasional yang membuat kebijakan, untuk menjarah habis uang rakyat Papua di tanahnya sendiri” kata Wandik lagi.

 

Sampai kapan standar ganda, sikap negara dan para pemimpin nasional akan terus dipertontokan kepada rakyat di Tanah Papua.

Boleh saja, para elit bisa menguasai pembentukan opini di media nasional, bahkan berhasil menarik dukungan dan simpati dari warga nasional di Pulau Jawa dan sekitarnya. Namun, “believe system” yang ada di hati dan pikiran rakyat di Tanah Papua, terkait warisan kekerasan, ketidakadilan, pengabaian hak asasi, penghilangan hak hukum, warga pribumi di Tanah Papua, oleh peran negara, akan terus dicatat sebagai “kegagalan sistemik” negara yang akan semakin menjauhkan rakyat di Tanah Papua dari “nasionalisme keindonesiaan”. pungkasnya.  (Richard Mayor)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here