Gubernur Lukas Enembe Targetkan RAPBD 2019 dan Perampingan 53 Jadi 34 OPD Disahkan Dalam Pekan ini

0
313
Kebersamaan Lukas Enembe dan Klemen Tinal serta Sekda Papua, TEA Hery Dosinaen, telah berjalan baik Hingga periode kedua berjalan kembali dengan komitmen Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera. (Foto Facebook Budi Yokhu)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Gubernur Papua Lukas Enembe menargetkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2019 serta Peraturan Daerah Provinsi tentang restrukturiasi birokrasi dari 53 menjadi 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD),  disahkan pada pekan ini.

 

“Kita dorong untuk pembahasan RAPBD 2019 dan non APBD seperti Peraturan Daerah Provinsi mengenai struktur OPD dari 53 menjadi 34, disahkan pada 21 Desember mendatang. Supaya pada awal Januari seluruh OPD sudah bisa bekerja, namun terlebih dahulu kita akan lantik OPD yang baru,” ujar   Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH.,  saat memberi keterangan kepada pers di Jayapura, Senin (17/12/2018).

 

Menurut dia, penyusunan RAPBD induk 2019 Pemerintah Provinsi Papua, sudah akan mengacu pada 32 OPD yang merupakan hasil perampingan dan telah dikonsultasikan ke kementerian terkait.

Senada disampaikan Sekda Papua Hery Dosinaen. Menurutnya, meski belum melantik organisasi perangkat daerah baru sesuai hasil restrukturisasi birokrasi yang sementara didorong Gubernur Papua, pembahasan RAPBD 2019 tetap akan dijalankan.

“Kita akui memang memang ada perubahan strutur organisasi perangkat daerah yang masih berproses. Tapi kami sudah konsultasi dengan Kemendagri,  sehingga langkah-langkah yang kita ambil didalam penyusunan RAPBD 2019 pada bulan ini tak bakal melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku,” terang dia.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Papua, Muhammad Musa’ad mengatakan saat ini pemerintah provinsi tinggal melanjutkan program usulan yang ada di tahun sebelumnya, untuk kemudian diusulkan ke DPR Papua.

“Hanya saja kita menambahkan program yang dengan nuansa berkeadilan sebagaimana visi dan misi Gubernur Papua,”  ucapnya.

“Sebab Gubernur dan wakil gubernur berkeinginan supaya aspek berkeadilan ini lebih ditonjolkan. Oleh karena itu, yang berkaitan dengan pembagian-pembagian program, keuangan dan sebagainya berdasarkan aspek keadilan,” tuturnya. (Harian Pagi Papua)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here