Jalan ke Lokasi Mulus, Rakyat Terima Manfaat

0
621

JAKARTA (LINTAS PAPUA)  – Bukan Presiden  Jokowi kalau tidak melakukan terobosan. Kawasan wisata sudah dibangun, namun akses di beberapa ruas menuju ke obyek wisata terhambat oleh jalan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Alhasil, kunjungan wisata tidak maksimal.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Jokowi meluncurkan dua program untuk meningkatkan kinerja dan pemeliharaan jalan daerah melalui dua program hibah yakni Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) dan Provincial  Road Improvement and Maintenace (PRIM) alias Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan Provinsi.

Kedua program adalah upaya peningkatan tata kelola dan kualitas pemeliharaan jaringan jalan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terutama pada koridor menuju (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) KSPN.

PHJD bertujuan memelihara jalan daerah agar bisa mudah dilalui masyarakat dan mendukung pengembangan KSPN di Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur), Wakatobi (Sulawesi Tenggara) dan Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur).

Enam kabupaten yakni Kabupaten Belitung, Malang, Pasuruan, Lumajang, Wakatobi dan Manngarai Barat telah dipilih untuk mengikuti PHJD. Anggaran PHJD berasal dari APBN Tahun 2019 sebesar Rp 500 miliar.

Aturan pun dibuat. Mekanisme pencairan dana hibah yakni pemerintah daerah membiayai terlebih dahulu kegiatan fisik (konstruksi) dan non fisik (seperti penguatan perencanaan, Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan, keterlibatan masyarakat dan gender) kemudian  dana hibah dibayarkan ke pemerintah daerah jika hasil pekerjaan jalan telah memenuhi standar kualitas dari Kementerian PUPR yang disepakati sebelumnya dalam Project Management Manual (PMM).

Sementara itu, PRIM didanai melalui bantuan Pemerintah Australia khusus untuk Kabupaten Probolinggo untuk periode tahun 2019-2021

Pemerintah Australia memberikan pendanaan melalui Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) untuk penyiapan dan pelaksanaan PRIM untuk Kabupaten Probolinggo disamping terus mendukung dan memberikan pendampingan teknis terhadap empat provinsi dan enam kabupaten peserta PHJD.

PHJD berlangsung lima tahun (2019-2023), meliputi 15 provinsi dan 29 kabupaten dengan usulan pendanaan dari ABPN sebesar Rp 15 triliun.

Direktur Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitasi Jalan Daerah, Ditjen Bina Marga Hedy Rahadian mengatakan kerjasama ini adalah wujud sinergitas untuk perbaikan kualitas jaringan jalan di Indonesia.

“Penanganan jalan provinsi dan kabupaten didasarkan pada pendekatan koridor yang menghubungkan jaringan jalan backbone seperti jalan nasional (tol dan non tol) melalui jalan provinsi/kabupaten menuju pusat kegiatan seperti pariwisata. Dengan pola tersebut diharapkan mampu meningkatkan value for money dan value for investment jalan,” jelas Hedy Rahadian sejalan dengan misi dan visi Jokowi yang berpihak ke rakyat.

Selama lima tahun pelaksanaan PRIM digunakan untuk pemeliharaan jalan provinsi dan kabupaten di NTB sepanjang 4.565 Km. Total dana sekitar Rp 547 miliar dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak 2013-2018 dan Rp78 miliar dari APBD Kabupaten Lombok Barat sejak 2017-2018 telah terserap untuk meningkatkan standar kualitas jalan.

Nah, atas instruksi terobosan Jokowi ini dengan program hibah pemerintah pusat ke daerah untuk urusan perbaikan jalan, kini tidak ada alasan lagi untuk tidak melihat jalan raya yang mulus ke lokasi dan kawasan wisata yang telah dibangun. (https://jokowidodo.app/post/detail/jalan-ke-lokasi-mulus-rakyat-terima-manfaat )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here