ASN Pemprov Papua Dapat Libur Natal 11 Hari Kerja

0
409
ASN di lingkungan Pemprov Papua saat mengikuti apel pagi di Halaman Kantor GUbernur Dok II Jayapura. (ISTIMEWA)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Kabar gembira bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Papua. Kali ini, para pegawai negeri sipil diberi libur 11 hari kerja. Libur Natal pada 18 Desember s/d 27 Desember 2018.

Kemudian berlanjut pada 1 Januri s/d 4 Januari 2019, sebagaimana Surat Edaran Nomor 003.2/14541/SET tentang libur dan cuti  bersama dalam rangka Hari Raya Natal  Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019.

Sekretaris Daerah (Sekda) Papua, Hery Dosinaen mengatakan, liburan panjang tersebut sebagai bentuk apresiasi bagi ASN, sehingga dapat berkumpul dengan keluarga di kampung halamannya. Dirinya pun mengimbau pegawai Pemprov agar tak menambah waktu liburan.

“Sebab waktu libur yang diberikan sudah sangat panjang, belum ditambah libur di hari Sabtu dan Minggu. Maka itu, saya minta supaya ASN yang ada menyelesaikan semua tugasnya sebelum libur Natal,” katanya.

“Jangan sekali-kali meninggalkan beban tugas kepada pegawai yang lain. Selesaikan tugasmu sebelum 18 Desember. Supaya bisa berlibur dengan sukacita dan tidak meninggalkan beban kerja kepada yang lain,” tegasnya, kemarin.

Pada kesempatan itu, Sekda pun menyampaikan kepada para Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Papua, pimpinan Instansi vertikal maupun TNI/Polri serta Bupati/Walikota untuk menyesuaikan dengan libur tersebut.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua,  Nicholaus Wenda memastikan, bakal ada sanksi berat bagi aparatur sipil negara yang menambah waktu liburan, pasca libur Natal dan Tahun Baru

Dia berharap,  waktu liburan selama 11 hari kerja itu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh ASN untuk bertemu dengan keluarga. Selanjutnya, kembali melaksanakan tugas secara profesional sebagai abdi negara atau pelayan rakyat, pada Senin 7 Januari 2019 mendatang.

Ditanya soal sanksi apa yang bakal diberi, dia enggan membeberkan. Yang pasti, menurutnya, sanksi yang diberikan ada pentahapan sebagaimana aturan perundang-undangan.

“Kalau soal sanksi pasti kita tegas. Namun yang perlu diingat bahwa kita ingin seluruh ASN itu bisa meningkatkan disiplin kerja dan patuh pada aturan. Jika sudah waktunya berkantor laksanakan tugas sebagaimana mestinya,” imbaunya. (Harian Pagi Papua)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here