Gubernur Lukas Enembe : Sumber Daya Aparatur Pemerintah di Papua Harus Profesional Miliki Kompetensi

0
375
Demikian disampaikan Gubernur, dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Papua, Johana OA Rumbiak, didampingi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua Zacharias Giay, menabuh Tifa ketika menutup Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan IV di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2018 di Aula BPSDM Provinsi Papua, Jayapura, Rabu (12/12/2018). (Berti Pahabol / lintaspapua.com )

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Gubernur Papua, Lukas Enembe mengingatkan bahwa dalam konteks reformasi bidang aparatur, pada  prinsipnya ada tiga (3) pilar utama dalam upaya mewujudkan reformasi, yakni penataan kelembagaan, penataan sistem dan prosedur serta peningkatan kualitas sumber daya aparatur.

 

Demikian disampaikan  Gubernur, dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli  Gubernur Papua,  Johana OA Rumbiak, didampingi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua Zacharias Giay, menabuh Tifa ketika  menutup  Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan IV di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2018 di Aula BPSDM Provinsi Papua, Jayapura, Rabu (12/12/2018).

 

Diklatpim Tingkat IV Angkatan IV adalah  pejabat eselon IV di lingkungan Pemprov Papua berjumlah 40 orang.

Gubernur menjelaskan, ketiga  faktor tersebut saling  menjalin keterkaitan, namun bila  direnungkan  lebih jauh, maka sesungguhnya upaya-upaya penataan kelembagaan dan penataan prosedur justru  harus diawali dengan  kualitas sumber daya aparatur   yang dapat memahami dengan baik tentang arah, strategi, kebijakan, bahkan implemetasinya.

 

“Sehingga pola penataan kelembagaan  yang saat ini masih cenderung kurang baik, yakni membentuk  lembaga-lembaga  yang besar tanpa mempertimbangkan fungsinya, harusnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi  dan tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran,” ucapnya.

 

Dikatakannya, sistem dan  prosedur   yang membelenggu fleksibilitas pelayanan  yang masih berbelit-belit,  juga sangat membutuhkan sumber daya aparatur   yang mampu  menterjemakan  secara baik dan benar tentang  konsep reformasi  biroklasi  itu sendiri.

 

“Hanya sumber daya aparatur  yang berkualitas  yang dapat  melakukan pekerjaan-pekerjaan  secara profesional, sementara  profesional adalah sesuatu yang mustahil tanpa  kompetensi. Kompetensi adalah sesuatu  yang  tak mungkin datang dengan sendirinya  tanpa diisi. Untuk mengisi inilah, maka aparatur harus  menjadi pribadi-pribadi pembelajar,” kata Gubernur.

 

Dijelaskannya, dengan adanya konsep Diklat Pola Baru, turut  menciptakan paradigma organisasi pembelajaran, dimana satu orang peserta  Diklat belajar, atasan langsungnya juga ikut belajar, baik sebagai mentor maupun sponsor dan stakeholder internal organisasi lainnya  yang turut mendukung peserta  Diklat  dalam proses pembelajaran.

 

 

“Saya berharap melalui  proses ini dapat  terjadi pergeseran nilai dari  paradigma organisasi birokrasi ke paradigma organisasi berbasis kinerja,” terangnya.

 

Selama lebih kurang lebih 98 hari, tutur  Gubernur, saudara-saudara telah mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, yang mana melalui proses pembelajaran Diklat ini  saudara-saudara telah merancang dan mengimplementasikan proyek perubahan guna pengembangan kinerja  organisasi.  (Berti Pahabol / lintaspapua.com )

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here