DPD RI Sikapi Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua

0
592
Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Komite IV melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Provinsi Papua, Rabu (12/12/18), terkait pengawasan terhadap pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua. (Berti Pahabol / lintaspapua.com)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Komite IV melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Provinsi Papua, Rabu (12/12/18), terkait pengawasan terhadap pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Rombongan DPD RI Komite IV diketuai oleh Dr. H. Ajiep Padindang, S.E., M.M, Edison Lambe dan Anggota lainnya melakukan rapat dengan Pemerintah Provinsi Papua.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Setda Papua, Noak Kapissa, Kepala Bappeda Papua, M. Musa’ad, Kepala Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah, Ridwan Rumasukun, Inspektur Papua, Anggiat Situmorang dan BPK RI Perwakilan Papua.

Ketua rombongan DPD RI Komite IV Dr. H. Ajiep Padindang, S.E., M.M, melihat implementasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua belum berjalan maksimal.

“Otsus  akan berakhir tahun 2021, akan tetapi sistem pengelolaan keuangan di Papua belum bersifat khusus,” kata senator asal Sulawesi Selatan itu.

Ajiep mengaku, dari pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Papua  terungkap ada sesuatu yang kurang tepat dalam pengelolaan dana otsus.

Dimana, yang namanya otsus itu hanya dananya, tetepi sistem keuangannya tidak bersifat khusus, itu yang kurang tepat. Seharusnya dana otsus dalam pengelolaanya tidak bisa disamakan denngan dana perimbangan lainnya.

Oleh karena itu, pihaknya berjanji akan kembali ke Jakarta dan melakukan pertemuan dengan Kementerian Keuangan untuk membicarakan sistem pengelolaan dana otsus ini.

Sebab, berapa besarpun dana otsus yang diterima, tapi sepenjang sistem pengolahan sama dengan keuangan secara umum maka pemda akan mengalami kesulitan.

Ya, pemda akan kesulitan berinovasi dan tidak mampu mengimprovisasi untuk mendorong percepatan pembangunan yang dimaksudkan dalam otsus tersebut. Menurut saya ada yang keliru dalam sistem pengeloaan dana otsus dari pemerintah pusat,” ujarnya.

 

Terkait dengan undang-undang Otsus plus, kata Ajiep, DPD RI salah satu yang memprakarsai. Bahkan, DPD akan terus berjuang agar undang-undang Otsus tetap dilanjutkan dan porsinya akan lebih besar untuk Papua dan Papua Barat.

 

Senada dengan hal itu, senator asal Papua Edison Lambe menyatakan, kekhususan otsus tidak mencerminkan kemandirian pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, DPD akan mendorong agar kedepan sistem pengelolaan dana otsus ini bisa mandiri dan disesuaikan dengan kondisi Papua.

“Kasih kewenangan untuk Papua mengatur sendiri, jangan samakan dengan aturan pusat terus, baru kekhususan dari otsus yang dimaksud itu apa. Kekhususan tapi tidak diikuti oleh kemandirian untuk mengelola anggaran maka menurut kami, ada yang tidak relevan. Padahal, kita sama-sama Indonesia dan Papua bagian dari Indonesia,”jelasnya.  (Berti Pahabol / lintaspapua.com )

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here