John N R Gobai : Terkait Kasus Nduga, Hentikan Saling Serang dan Bicara Sudah !!!

0
699
John NR. Gobai (istimewa)

Semenjak lahirnya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang di dalam konsideran menimbang huruf f disebutkan : …”bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum dan belum sepenuhnya menampakkan Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua…”

 

Diakomodirnya keinginan luhur Negara di dalam pasal 43 dan pasal 44 mengenai Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat dan pasal 45 hingga Pasal 47 mengenai Hak Asasi Manusia ternyata dalam prakteknya tidak serta merta menjadi landasan yang cukup kuat dalam mendorong Negara untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia, baik yang terjadi di masa lalu (1963-2000) maupun yang terjadi dan terus terjadi sepanjang kebijakan otonomi khusus berlaku semenjak tahun 2001 hingga dewasa ini.

 

Sangat ironis karena meskipun Negara Republik Indonesia sendiri sudah memiliki Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) serta Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, sebagi instrument hukum yang penting dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan HAM di Indonesia.

Namun demikian khususnya bagi Tanah Papua, Pemerintah Indonesia tidak pernah memiliki kemauan politik (political will) yang sungguh dan jelas di dalam menyelesaikan berbagai tindakan dan perbuatan yang jelas – jelas masuk dalam kategori Pelanggaran HAM Berat sebagaimana diatur di dalam pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

 

Contohnya; Kasus Paniai Berdarah, 8 Desember 2014 yang menewaskan 4 (empat) orang pelajar SMA di Enarotali, hingga hari ini belum ada penyelesaian secara hukum, meskipun Negara ini telah memiliki institusi yang berwenang secara hukum maupun aturan yang memadai untuk digunakan dalam menyeret pelakunya ke depan pengadilan yang bebas dan adil.

 

Kini kita sedang dibuat sedih dan menyesal dan marah bercampur jdi satu dengan kasus nduga, telah banyak berjatuhan disana baik di tubuh masyarakat juga ditubuh aparat, ini sangat menyedihkan dan mnurut saya hanya merawat siklus kekerasan di Papua ini, akibat sikab yg tdk dapt saling terima karena TPN tersinggung, karena difoto dan Aparat marah karena rekannya jadi korban.

 

 

Kasus nduga telah ikut merawat Siklus kekerasan, karena kekerasan jika dibalas kekerasan, hanya akan menghasilkan dendaman, dendaman hanya akan menghasilkan kekerasan baru, jika kekerasan itu bertahan terus maka akan timbul rasa untuk ingin berlalu dan pergi jauh dari kenyataan hidup itu.

 

Jika kekerasan itu terjadi dalam sebuah keluarga maka, kekerasan hanya akan menghasilkan

kekerasan dan sakit hati yang pada akhirnya salah satu pihak pergi dari kehidupan keluarga, akan menjadi pilihan terakhir.

Sehingga saya harus katakan Kekerasan demi kekerasan telah menanamkan, menumbuhkan Jika itu kekerasan dilakukan oleh Negara melalui oknum aparat dengan menggunakan alat negara terhadap rakyat papua, telah menamkan kebencian rakyat papua, ditambah lagi dengan praktek impunitas terhadap oknum pelaku maka karena Pelanggaran HAM itu masyarkat papua meminta pengakuan atas kemerdekaan sebagai sebuah Negara yang pernah ada pada tahun 1961. Sementara dipihak aparat akan dilakukan operasi militer atau serangan terhadap masyarakat sipil.

Presiden harus meminta aparat menghentikan pengejaran atau operasi bgitu juga TPN/OPM juga harus menghentikan operasi karena dampaknya akan mengarah kepada masyarakat kecil yang tinggal dikampung..mau tidak mau suka tidak suka Papua dan Jakarta harus duduk bicara dimeja perundingan.tanpa mengganggu aparat lain dan juga masyarakat kecil .jika tidak siklus kekerasan ini akan terpelihara terus tidak akan pernah berhenti dan kita akan terus menghitung korban dari pihak aparat dan masyarakat papua.

Minggu, 9 Desember 2018

Salam

Anggota DPR Papua, John N R Gobai

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here