Pemkot Jayapura Mantapkan Kesiapan PON XX 2020

77
Menyikapi Kesiapan PON XX 2020, digelar pertemuan yang diadakan di ruang rapat wakil Wali Kota Jayapura, yang di hadiri langsung oleh Perwakilan CSR atau Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) di kota Jayapura, Kamis (6 / 12 / 2018). (Foto Owen Humas)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Pemerintah Kota Jayapura terus melakukan pemantapan untuk mendukung pelaksanaan PON XX 2020 di Papua, selain akan menjadi daerah tujuan, tentunya harus lakukan kesiapan venue dan semua fasilitas penunjang.

 

Menyikapi Kesiapan PON XX 2020, digelar pertemuan yang diadakan di ruang rapat wakil Wali Kota Jayapura, yang di hadiri langsung oleh Perwakilan CSR atau Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) di kota Jayapura, Kamis (6 / 12 / 2018).

Caption Foto : Suasana Kegiatan di ruang Wakil Wali Kota Jayapura. (Foto Humas Owen Yoka)

Dalam diskusi bersama Wakil Wali Kota Jayapura, Ir. H. Rustan Saru, MM., semua perawakilan CSR yang hadir menyampaikan  akan mendukung dan menerima semua masukan dan selanjutnya akan sampaikan kepada pimpinan, diantaranya Bank Papua, Bank Indonesia, Pertamina dan sejumlah BUMD  lainnya yang hadir.

 

Ketua CSR yang juga Wakil Wali Kota Jayapura, mengatakan, untuk persoalan hak ulayat akan dipanggil langsung kedua belapihak, untuk mencari solusinya.

 

“Kami dari pihak pemerintah juga mengharapkan untuk semua program yang sudah ada di realisasi dan semua harus berjalan,” ujar Wakil Wali Kota Rustan Saru.

Dikatakan, untuk semua pondok jualan dan lampu jalan harus menggunakan logo Kota Jayapura dan logo PON XX 2020.

“Kami sangat berharap kerjasama nya, karena adalah tuan rumah PON XX, Sehingga terlihat kalau kota Jayapura siap menyambut PON XX 2020,” tandasnya.

 

Berdasarkan data yang sudah di bagi di setiap CSR, dalam rangka membantu pemerintah dan menjelang PON XX  Papua, maka ada beberapa, kegiatan yang akan dibuat.   Diantaranya beberapa pondok juaalan kelapa,  dan lampu jalan, dan menurut bebrapa CSR menyetujui dan terkendala dgn hak ulayat masyarakat. (Fransisca / lintaspapua.com )