Kelompok HAM Jangan Terapkan Standar Ganda Soal Kasus Nduga

77
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan, pemerintah memiliki sikap tegas mengutuk keras Peristiwa Nduga. “Ini bukan hanya aksi kriminal biasa. Ini aksi terorisme oleh Organisasi Papua Merdeka,” kata Moeldoko di Bina Graha Kantor Staf Presiden, Rabu, 5 Desember 2018. (Foto KSP)

JAKARTA (LINTAS PAPUA)  – Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko meminta, para pihak yang selama ini melihat dari sudut berbeda untuk tidak menerapkan standar ganda. Jika saat terjadi kekerasan dari pihak TNI lalu kelompok HAM bersuara lantang, maka pada peristiwa di Nduga, standar serupa harus diterapkan pada pelaku kejahatan kemanusiaan ini.

“Jangan melihat peristiwa yang terjadi di Papua dengan sebelah mata,” ujar Moeldoko, di Bina Graha Kantor Staf Presiden, Rabu, 5 Desember 2018.

Moeldoko berharap TNI dan Polri tak perlu terprovokasi dengan kejadian ini. “Tetaplah berlaku profesional dan proporsional. Jangan terpancing melakukan aksi balas dendam. Tunjukkan bahwa prajurit dan bhayangkara akan menjaga dan mengawal pembangunan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat Papua,” ungkap peraih bintang Adhi Makayasa 1981 itu.

Atas langkah dan tindakan yang sudah dan akan diambil oleh Pemerintah terhadap pelaku gerakan bersenjata ini.

Lokasi Kejadian yang kini menjadi perbicangan soal penembakan. (ISTIMEWA / Kementerian PUPR)

Panglima TNI 2013-2015 itu menyatakan, pemerintah bergerak cepat untuk memulihkan keamanan di Papua.

“Pembangunan di Papua tetap dilanjutkan. Karena ini adalah upaya membuka infrastruktur daerah tertinggal yang menjadi visi Presiden Jokowi,” kata Moeldoko.

Ditegaskan pula bahwa TNI dan Polri akan melindungi warga sipil asli Papua maupun pendatang dari gangguan kelompok ini. (*)