Kabupaten/Kota Diminta Membuat Komoditas Hasil Perkebunan Papua

46
Gubernur Papua, Lukas Enembe,S.IP.MH dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Papua, Anni Rumbiak pada pembukaan rapat eveluasi pembangunan perkebunan di Jayapura, Selasa (4/12/2018) kemarin mengungkapkan, produk-produk tersebut nantinya akan menjadi makanan dan minuman serta oleh-oleh peserta PON XX tahun 2020 mendatang di Papua. Tampak Suasana Foto Bersama usai kegiatan. (Berti Pahabol / lintaspapua.com )

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Pemerintah kabupaten dan kota se-Papua diminta agar dapat membuat produk-produk turunan dari komoditas perkebunan asal Papua seperti kopi, kelapa, kakao dan sagu untuk PON XX tahun 2020.

Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP.MH.,  dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Papua, Anni Rumbiak,  pada pembukaan rapat eveluasi pembangunan perkebunan di Jayapura, Selasa (4/12/2018) kemarin mengungkapkan, produk-produk tersebut nantinya akan menjadi makanan dan minuman serta oleh-oleh peserta PON XX tahun 2020 mendatang di Papua.

 

“Hal tersebut dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bagi petani perkebunan dan perlu usaha yang bergerak dibidang perkebunan di Provinsi Papua,” katanya.

Dalam rangka meningkatkan produk perkebunan tersebut, maka pembangunan usaha perkebunan di Provinsi Papua ke depan harus dilaksanakan dengan sistem agribisnis yang utuh mulai dari sub sistem agro input, sub sisten sistem usaha tani, sub sistem pengelolaan hasil, sub sistem pemasaran serta didukung oleh kelembagaan tani yang kuat.

 

“Sumber daya alam di papua sangat potensial khususnya sub sektor perkebunan,” ujarnya.

Sebab dari aspek ketersediaan lahan dan kesesuaian agroklimat, provinsi papua memiliki potensi yang sangat besar untuk pembangunan perkebunan dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan.

Sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 21 tahun Otsus, salah satu program khusus bagi provinsi papua salah satu program yang merupakan pilar utama pembangunan di provinsi papua adalah pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

 

“Program pemberdayaan rakyat melalui sub sektor perkebunan dan peternakan harus dioptimalkan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat papua,” terangnya.

Oleh sebab itu, ia menyebut program pemberdayaan rakyat harus menjadi komitmen yang dilaksanakan secara konsekuensi. dukungan dana yang tersedia setiap tahunnya melalui dana otsus. dengan adanya dana tersebut diharapkan dapat terjadi peningkatan pengembangan kuantitas dan kualitas hasil komoditas perkebunan yang ada pada gilirannya berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rakyat.

“Oleh sebab itu dinas perkebunan kabupaten/kota dapat harus melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sungguh-sungguh dalam mengemban  amanat yang amanatkan rakyat,” tambahnya. (Berti Pahabol / lintaspapua.com )