SENTANI (LINTAS  PAPUA) – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayapura, Subhan S.E, menyebutkan pihaknya melalui Satuan Tugas (Satgas) Pendataan Aset di setiap OPD sudah bekerja secara maksimal dan berhasil menurunkan nilai sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari Rp 120 miliar menjadi Rp 3 miliar.

“Setelah pemeriksaan BPK terakhir, dari Rp 120 miliar itu telah turun menjadi Rp 7 miliar. Dan terakhir di akhir bulan November 2018 ini sesuai laporan dari Kepala Bidang Aset, maka dari Rp 7 miliar itu telah turun menjadi Rp 3 miliar,” sebut Subhan,  saat dikonfirmasi wartawan disela-sela kegiatan Sosialisasi Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Jumat (30/11) sore pekan lalu.

Dijelaskan Subhan, aset yang menjadi temuan BPK itu adalah aset yang dari sejak tahun 1990-an hingga sekarang. Sehingga untuk menemukannya membutuhkan waktu yang cukup lama dan membutuhkan keseriusan pihaknya mendata.

Dikatakannya, dengan keberhasilan pihaknya menurunkan nilai temuan aset tersebut, maka akan berdampak pada penilaian BPK. Selama ini, Kabupaten Jayapura telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan sejumlah catatan mengenai aset, sehingga dengan telah ditemukan aset-aset makan kedepan WTP terus dipertahankan.

Menurut Subhan, kedepan pihaknya mengharapkan kepada setiap OPD untuk menyimpan data-data aset secara baik dan di serahkan kepada piahknya untuk pendataan. Supaya, semua aset di Kabupaten Jayapura dapat terdata secara baik untuk pertanggungjawaban kepada pihak pemeriksa.

“Kami juga menyampaikan terima kasih kepada setiap Satgas di OPD masing-masing yang telah membantu kami mendata dan menemukan dokumen aset-aset. Baik aset bergera maupun aset tidak bergerak,” tukas Subhan. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)