Sosialisasi Permendagri : Semua OPD Wajib Kelola Barang Milik Daerah

0
490

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggelar sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Thun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

 

Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Bupati (Wabup) Jayapura Giri Wijayantoro di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Jumat (30/11/2018) kemarin siang.

 

Dalam kegiatan ini Wakil Bupati Jayapura Giri Wijayantoro berharap kepada seluruh peserta sosialisasi yang hadir agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya hingga sampai selesai materi.

 

“Jadikan kegiatan sosialisasi pengelolaan barang milik daerah (BMD) ini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan,” ujar Giri Wijayantoro dalam sambutannya pada pembukaan kegiatan sosialisasi tersebut, Jumat (30/11/2018) kemarin siang.

 

Sosialisasi ini kata Giri yang dilaksanakan selama sehari ini dengan pembawa materi dari Kepala Sub Auditorat Papua II pada BPK RI Perwakilan Papua Patrice Lumumba Sihombing, S.E., M.M., Ak., CA., untuk menunjang keberhasilan tata kelola barang milik daerah yang efektif, efisien dan akuntabel itu diperlukan dukungan, komitmen partisipasi dan tanggung jawab dari semua pihak.

 

“Kami minta seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan ini dengan seksama dan sungguh-sungguh, agar dapat mencermati dan melaksanakan segala aturan dalam pengelolaan barang daerah. Sehingga dapat memahaminya dengan baik dan melaksanakannya dengan benar,” pinta Giri.

 

Sebab, kata Giri, para pengurus barang merupakan ujung tombak dalam pengelolaan aset daerah. Selain itu, Giri mengatakan, kepada para pejabat penatausahaan asset atau barang milik daerah di satuan kerja masing-masing agar lakukan pengelolaan asset daerah secara baik dan benar. Sehingga dapat dicapai efektivitas dan efisiensi.

 

“Untuk itu, azas-azas dalam pengelolaan asset tersebut baik itu, azas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai haru menjadi pegangan dalam pelaksanaannya,” tegas Giri Wijayantoro.

 

Giri menyampaikan, pengelolaan asset merupakan salah satu unsur penting yang menjadi landasan dalam penyusunan laporan keuangan daerah, karena itu pengelolaannya harus dilakukan secara baik, tertib dan sistematis.

 

Untuk mencapai tujuan tersebut, kata Giri, pemerintah daerah perlu mempersiapkan aparatnya menghadapi perubahan, mendorong pelaksanaan tata kelola asset daerah sesuai dengan praturan, efektif, efisien, transparan dan akuntabel agar laporan keuangan menuju Good Government atau pemerintahan yang baik.

 

“Pengelolaan dan manajemen asset merupakan hal mutlak harus dilaksanakan oleh setiap OPD, karena itu sangat berpengaruh pada penilaian atau opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Terlebih lagi, dalam beberapa tahun ini, kita di Kabupaten Jayapura telah meraih opini WTP dari BPK.  Pencapaian WTP merupakan kebanggaan sekaligus tantangan bagi seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Jayapura, untuk selalu meningkatkan kinerja, tidak terkecuali dalam penatausahaan asset daerah,” tukasnya. (Irfan / Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here