DPR Papua Apresiasi Sikap Gubernur Papua Soal Saham Freeport

0
401
“Saya sungguh apresiasi sikap bijak berani yang di miliki bapak Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH., dan timnya terutama dalam memperjuangkan 10 persen saham Freeport untuk Papua,” ujar Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa, di Jayapura, Jumat, 30 November 2018 bulan lalu. (Foto Pribadi)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  – “Saya sungguh apresiasi sikap bijak berani yang di miliki bapak Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH., dan timnya terutama dalam memperjuangkan 10 persen saham Freeport untuk Papua,” ujar Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa, di Jayapura, Jumat, 30 November 2018 bulan lalu.

 

“Bagi saya ini hasil yang sangat luar biasa patut kita banggakan. Saya Meminta Gubernur Papua Dan Bupati Mimika Harus Menjelaskan Posisi Pemilik Hak Ulayat Dalam Kesepakatan Pemerintah Dan Freeport Tentang Divestasi Saham,” tulis Laurenzus Kadepa, dalam release pressnya.

Disampaikan, bahwa dalam hal kepemilikan non government antara lain  pemilik adat ?, yakni  Kalau melihat bargaining  artinya pemilik lahan, penduduk asli diabaikan.

“Pemerintah provinsi dan kabupaten itu bagian diluar 10%. Orang Papua rugi untung pemerintah dan korporasinya. Saya belum paham apakah PTFI itu 100 % yang akan exploitasi SDA di Timika dan lain – lainnya,” katanya.

Dikatakan, Dimana posisi penduduk dan kabupaten yang emasnya juga ikut diambil pengolahannya dimana? Disini kepemilikan penduduk asli tidak boleh diwakili gubernur dan bupati.

“Logikanya gubernur dan bupati hanya terima pajak. Itu sudah sesuai undang undang. Bahkan nilai 10% jika diberikan kepada rakyat pribumi sebagai hak adat itu masih terlalu kecil. Rakyat Papua perlu duduk bicara bersama tetapi gubernur dan bupati tetap perpanjangan tangan pemerintah Indonesia, bukan bagian rakyat adat Papua. Jadi tetap harus ada bagian komunal yang kira2 10 % dan bupati serta gubernur terima bagian pajak daerah sesuai undang undang,” ungkapnya.

 

Ditambahkan, bahwa  hak adat perlu ditekankan karena ada undang undang tentang pengakuan adat di PBB. Adat harus membentuk badan hukum dulu untuk fasilitasi masuk dalam perjanjian.

 

“Gubernur dan bupati menggunakan hukum apa, apakah lebih kuat dari hak pribumi yang sudah diakui PBB??. Jadi kita paham bahwa gubernur dan bupati itu bawahan pemerintah Indonesia yang dapat diganti atau ditegur sesuai peraturan negara, presiden punya hak. Hak komunal pribumi harus dibicarakan dan diterima oleh government,” saran wakil rakyat ini.

Dirnya mempertanyakan,  sekiranya apa yag  tidak dipahami mengapa hak komunal pribumi bisa diambil BUMD. BUMD itu juga negara punya. Mungkin Kita sebaiknya mengambil pengakuan Persekitan Bangsa  – Bangsa (PBB) terhadap hak pribumi,  dari pada hanya mengikuti perundingan gubernur, bupati dan menteri – menteri di Jakarta.

 

“Pengakuan PBB atas hak pribumi sebagai acuan kepemilikan saham dalam Freeport dan gubernur, bupati ambil haknya yaitu pajak daerah sesuai undang2. Jadi yang pantas terima 10 % itu Badan Usaha Milik Pribumi/komunal dan bukan BUMD karena BUMD itu milik pemerintah daerah dimana anggarannya dari pajak daerah yang dikoordinasi dengan presiden dan menteri yang bersangkutan. Semoga pendapat saya tidak salah,” tandasnya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here