JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Gubernur Papua Lukas Enembe tetap pada pendiriannya agar negoisasi 10 persen saham PT. Freeport Indonesia (PTFI), wajib mengikuti proses kesepakatan awal dengan pemerintah pusat.

Hal demikian disampaikan Gubernur Lukas di Istana Negara, Jakarta, usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, PT.Inalum (Persero), serta sejumlah Kementerian/Lembaga terkait, Kamis (29/11), sebagaimana rilis yang diterima harian ini.

Enembe pun mengapresiasi Presiden Jokowi  yang dalam pertemuan berkeinginan agar proses negosiasi saham, tak boleh ada “penumpang gelap” yang ikut masuk. Dengan demikian, proses negoisasi harus diselesaikan sesuai kesepakatan awal.

“Intinya Presiden Joko Widodo memberi target penyelesaian divestasi saham PT.Freeport Indonesia (PTFI) sebelum akhir desember tahun ini.  Sehingga kita menyambut baik keputusan Presiden iu, terkait percepatan pelaksanaan divestasi saham PTFI”.

“Sebab selain memberikan target waktu penyelesaian, Presiden juga meminta dalam divestasi ini harus memperhatikan hak-hak Orang Asli Papua (OAP). Jangan sampai ada (orang atau kelompok) yang ikut memanfaatkan kesempatan atau istilahnya “papa minta saham’  Kata Presiden itu tidak boleh terjadi,” ucap dia.

Bupati Puncak, Willem Wandik dalam kesempatan itu mendukung sikap Gubernur Papua menolak proposal yang diajukan PT. Inalum (Persero). “Kami sangat mendukung tindakan gubernur Papua. Freeport pun ada di dalam negara Indonesia, sejatinya harus tunduk pada aturan negara,” harapnya.

Sebelumnya, Gubernur Papua menolak proposal pembentukan BUMD yang diajukan PT. Inalum (persero). BUMD itu, menjadi salah satu poin yang ditolak Gubernur Papua Lukas Enembe, menanggapi beberapa keterangan yang termuat dalam proposal yang diajukan PT Inalum, terkait dengan divestasi 51 persen saham PT. Freeport Indonesia.

Menurut dia, Pemprov Papua sudah menyiapkan nama BUMD dan sudah diserahkan kepada Menteri Keuangan sejak beberapa waktu lalu. Tetapi, kesepakatan tersebut ternyata diganti dengan tiba-tiba oleh PT. Inalum. Dimana mereka datang dengan proposal yang disodorkan dengan nama perusahaan daerah PT. Indocopper Investama

“Makanya, saya dalam pertemuan itu saya sempat ribut dan keluar dari ruang rapat. Sebab saya berharap jangan membuat sejarah masa lalu yang tidak baik diulang kembali. Jangan bikin bodok (membodohi,red) kami orang Papua,” tegas Enembe. (Harian Pagi Papua)