DPRD Kabupaten Jayapura Gelar Paripurna Pandangan Akhir Fraksi

0
465
Sidang Paripurna yang berlangsung di ruang siding Kantor DPRD Kabupaten Jayapura itu, dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura, Korneles Yanuaring. Sidang Paripurna juga dihadiri Wakil Bupati Jayapura, Giri Wijayantoro, 18 Anggota DPRD Kabupaten Jayapura dan sejumlah Kepala OPD di Lingkup Pemkab Jayapura. (Irfan / HPP)

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura, Kamis (29/11/2018) kemarin sore menggelar Sidang Paripurna VI Masa Sidang III tahun 2018, dengan agenda Laporan Pendapat Akhir Fraksi DPRD terkait Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun 2019.

 

Sidang Paripurna yang berlangsung di ruang siding Kantor DPRD Kabupaten Jayapura itu, dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura, Korneles Yanuaring.

 

Sidang Paripurna juga dihadiri Wakil Bupati Jayapura, Giri Wijayantoro, 18 Anggota DPRD Kabupaten Jayapura dan sejumlah Kepala OPD di Lingkup Pemkab Jayapura.

 

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura, Korneles Yanuaring dalam sambutannya mengatakan, sesuai agenda kerja dan juga sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan DPRD Kabupaten Jayapura itu telah membahas materi persidangan lebih cepat dari yang ditetapkan yaitu, Nota Keuangan APBD Tahun Anggaran 2019 dan Raperda Tentang APBD Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2019.

“Apabila melihat masa pembahasan dalam persidangan sangatlah singkat. Namun demikian, bukan berarti bahwa asas legalitas yang dikehendaki oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diabaikan. Karena sebelum pembukaan siding RAPBD sudah didahului dengan pembahasan-pembahasan tahap sebelumnya melalui KUA-PPAS yang merupakan pembahasan awal sebelum membahas RAPBD,” kata Waket II DPRD Kabupaten Jayapura, Korneles Yanuaring.

 

Lanjut dirinya menilai, dalam proses pembahasan materi persidangan Dewan melalui Rapat Banmus, Rapat Banggar dan Tim Anggaran Eksekutif, serta rapat Komisi-komisi Dewan dengan OPD itu sangatlah efektif dalam proses menyatukan persepsi untuk memperlancar proses pembahasan materi sidang.

 

“Memang disadari masih ada hal-hal yang disampaikan dlam materi sidang yang belum sesuai dengan pemikiran kami di Dewan. Hal ini sesungguhnya merupakan refleksi dari tanggung jawab moral anggota Dewan yang bertekad memperjuangkan kepentingan rakyat,” ujarnya.

 

Sementara itu, kata Korneles, pihak Eksekutif telah berupaya memprogramkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 dengan kebijakan merespon dan juga mengakomodir masalah-masalah yang disampaikan oleh Dewan.

 

“Nah, kondisi demikian merupakan hubungan yang patut dipertahankan dengan saling menghargai akan tugas dan fungsi masing-masing,” imbuhnya.

 

Karena itu, atas nama pimpinan dan Anggota Dewan, Waket Korneles menyampaikan terima kasih  yang tulus atas terjalinnya hubungan yang harmonis dengan penuh keterbukaan sesuai tuntutan reformasi yaitu, transparansi dan akuntabilitas. Walaupun dalam setip pembahasan sering terjadi perdebatan, namun dapat diselesaikan dengan baik karena hubungan yang harmonis tersebut.

 

Sementara itu, dalam pandangan akhir Fraksi, Enam Fraksi yang ada di Dewan itu menerima dan menyetujui Nota Keuangan dan Raperda tentang APBD Kabupaten Jayapura tahun anggaran 2019, untuk disahkan menjadi Perda APBD 2019.

 

Enam Fraksi yang menerima dan menyetujui yakni, Fraksi NasDem yang dibacakan Hj. Sumirah, SE,, Fraksi PDIP yang dibacakan Hermes Felle, Fraksi Gerindra yang dibacakan A. Yohanis Willem, SH, Fraksi Golkar yang dibacakan Adonia Samonsabra, M.Pd, Fraksi Demokrat yang dibacakan Eliab Ongge serta Fraksi Kebangkitan, Amanat dan Keadilan yang dibacakan Apolos Yambeyabdi. (Irfan / Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here