LPJ Dana Kampung Telat, DPMPK Kabupaten Jayapura Gelar Rakor dan Evaluasi

0
337
Suasana Kegiatan (Irfan / HPP)

SENTANI (LINTAS  PAPUA) – Untuk mendorong percepatan laporan pertanggungjawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) tahap kedua maupun Alokasi Dana Kampung (ADK) tahap pertama tahun 2018, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung (DPMPK) Kabupaten Jayapura menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pertanggungjawaban Dana Kampung Tahun Anggaran 2018.

 

Kegiatan Rakor yang berlangsung di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura itu dipimpin langsung oleh Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, S.E., M.Si, didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPMPK Kabupaten Jayapura Elisa Yarusabra dan juga dihadiri Kepala Inspektorat Kabupaten Jayapura Meyer Suebu.

 

Dalam rakor yang dihadiri seluruh Kepala Kampung ini, Plt Kepala DPMPK Kabupaten Jayapura, Elisa Yarusabra kepada wartawan mengatakan, kegiatan rakor ini adalah bagian terintegrasi dari tugas pokok dan fungs (Tupoksi) baik itu DPMPK, BPKAD dan Inspektorat Kabupaten Jayapura, guna mempercepat proses pertanggungjawaban dana kampung.

 

“Jadi kampung-kampung ini perlu koordinasi dan juga pendampingan, terutama dalam pelaporan SPJ. Itulah yang kita lakukan. Soal keterlambatan LPJ ini bervariasi dari masing-masing kampung, tetapi hal itu belum terlambat sepenuhnya,” kata Elisa Yarusabra yang juga Sekretaris DPMPK Kabupaten Jayapura, usai kegiatan Rakor dan Evaluasi Pertanggungjawaban Dana Kampung, Rabu (28/11/2018) kemarin sore.

 

Alasan keterlambatan LPJ Dana Kampung, Elisa menuturkan, bahwa ada pergantian antar waktu kepala-kepala kampung, kemudian Musrenbang ini baru dilaksanakan pada bulan Februari maupun Maret, sedangkan dana kampung itu baru disalurkan pada bulan April hingga Juni ke kampung-kampung.

 

“Akibatnya, pelaporan LPJ dana kampung itu menjadi keterlambatan. Untuk itu, kita berharap dari kegiatan yang kita lakukan sekarang ini guna mendorong percepatan LPJ. Sehingga di tahun 2018 ini tidak ada lagi keterlambatan dan kita akan proses dana kampungnya, baik itu berupa ADK maupun ADD itu paling lambat pada minggu kedua sudah bisa kita cairkan kepada semua kampung,” terang Elisa.

 

Selain itu, kata Elisa, dana yang akan dicairkan itu adalah ADD tahap ketiga dan ADK tahap kedua.

 

“Yang penting mereka taat dalam laporan pertanggungjawabannya dan juga taat dengan aturan yang ada ini, maka kita di DPMPK maupun di BPKAD tidak ada keterlambatan lagi karena kita sudah siap semua. Maka itu, kita ajak kampung-kampung ini agar dapat bersinergi untuk menyampaikan apa yang menjadi keterlambatannya tersebut, sehingga kita dengar dan kita bisa follow up. Supaya tidak ada lagi keterlambatan pertanggungjawaban dana kampung di tahun ini,” jelasnya.

 

Sementara itu, Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, S.E., M.Si, mengatakan, pihaknya hanya mengevaluasi dan melihat saja, apa yang menjadi kendala dalam pelaporan pertanggungjawaban dana kampung tersebut.

 

“Akan tetapi, kita juga sudah absen satu per satu, kenapa sampai keterlambatan-keterlambatan pertanggungjawaban dana kampung ini bisa terjadi,” katanya.

 

Karena itu, kata Bupati Mathius, dalam rakor itu mereka (kampung-kampung) ini sudah berjanji paling lama dua hari pelaporan pertanggungjawaban dana kampung itu bisa diselesaikan.

 

“Supaya dana tahap akhir bisa langsung di transfer atau dicairkan. Tapi, kita sudah kasih tahu kepada mereka untuk akhir tahun nanti pada tanggal 15 Desember 2018 itu laporan sudah harus disampaikan. Nah, tinggal kerjasama dengan pendamping saja dalam hal pelaporan pertanggungjawabannya,” ujar Mathius Awoitauw.

 

“Anggaran Dana Kampung di Kabupaten Jayapura pada tahun 2019 nanti semakin bertambah besar. Kalau bisa mereka harus tingkatkan kapasitasnya maupun pelatihan-pelatihan yang akan mereka ikuti saat ini, karena dari Inspektorat maupun Keuangan sudah siap memberikan pelatihan kepada mereka,” tukasnya. (Irfan / Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here