Inilah Jawaban Bupati Jayapura Terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD

0
338
Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, S.E., M.Si., menjawab pertanyaan pertanyaan fraksi-fraksi yang tertuang dalam Pandangan Umum (PU) Fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan juga Rancangan APBD Kabupaten Jayapura tahun anggaran 2018 dalam Rapat Paripurna V Masa Sidang III tahun siding 2018 DPRD Kabupaten Jayapura yang dilaksanakan di Ruang Sidang Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Rabu (28/11/2018) kemarin sore. (Irfan / HPP)

SENTANI (LINTAS  PAPUA) – Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, S.E., M.Si., menjawab pertanyaan pertanyaan fraksi-fraksi yang tertuang dalam Pandangan Umum (PU) Fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan juga Rancangan APBD Kabupaten Jayapura tahun anggaran 2018 dalam Rapat Paripurna V Masa Sidang III tahun siding 2018 DPRD Kabupaten Jayapura yang dilaksanakan di Ruang Sidang Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Rabu (28/11/2018) kemarin sore.

 

Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura, Korneles Yanuaring itu 18 Anggota DPRD Kabupaten Jayapura dan sejumlah Kepala OPD di Lingkungan Pemkab Jayapura.

 

Menanggapi PU Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Golkar yang mempertanyakan untuk dapat memperoleh hasil yang optimal dari proses penyusunan dan juga penetapan Perda Kabupaten Jayapura tentang APBD Kabupaten Jayapura tahun anggaran 2019, maka secara tegas dalam Lampiran Permendagri Nomor 38 tahun 2018 dinyatakan bahwa Banggar DPRD bersama-sama TAPD harus melakukan penyempurnaan atas Raperda tentang APBD atau Perubahan APBD.

 

“Sesuai catatan Fraksi PDIP dan Fraksi Golkar, maka menjadi perhatian kami di Eksekutif sesuai ketentuan dalam lampiran Permendagri Nomor 38 tahun 2018 dan benar-benar harus mengikuti mekanisme yang telah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan tersebut. Sehingga dapat dihasilkan dokumen APBD Kabupaten Jayapura tahun anggaran 2019 yang kredibel dan lebih mudah dilaksankan,” katanya.

 

Selanjutnya, pada program dan kegiatan pada OPD di Dinas Pertanian, Perikanan dan OPD terkait lainnya akan diprioritskan untuk mendukung ketersediaan pangan dalam menghadapi PON XX Tahun 2020.

 

Masih menanggapi PU Fraksi PDI-P, yang mana program dan kegiatan tersebut dapat dilihat dalam lampiran Raperda APBD Tahun Anggaran 2019.  Selain itu, Fraksi PDIP juga merekomendasikan tentang penetapan batas wilayah, Bupati Mathius menjelaskan, pihaknya akan menyebarluaskan dan juga mensosialisasikan tentang penetapan batas wilayah masing-masing kampung adat yang telah ditetapkan dengan keputusan Bupati Jayapura, sebagai upaya untuk mewujudkan percepatan pemberdayaan masyarakat adat di kampung-kampung adat.

 

Menanggapi, Fraksi Demokrat sehubngan dengan peningkatan kualitas layanan public yang berkaitan dengan proses pelayanan perizinan dan penanaman modal daerah, maka perlu segera melaksanakan tahapan-tahapan antra lain penguatan tim teknis dari OPD yang khusus ditempatkan di DPMPTSP, tambahan alokasi anggaran pada DPMPTSP untuk membiayai kelancaran pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan serta penguatan koordinasi segala aspek.

 

Menanggapi Fraksi NasDem, kata Bupati Mathius, menjadi prioritas perhatian Eksekutif dalam rangka pencapaian target SDG’S Tahun 2025 yaitu, cakupan pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80 persen dan di wilayah perdesaan sebanyak 60 persen.

 

Menanggapi Fraksi Gerindra sehubungan dengan sinkronisasi program priorits pembangunan nasional, Provinsi Papua dan Kabupaten Jayapura itu, kata Mathius, memang harus dilakukan dalam penyusunn Rancangan APBD tahun anggaran 2019.

 

“Dan, untuk dapat mewujudkan hal tersebut maka TAPD telah melakukan verifikasi terhadap seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh setiap PD dalam RKA yang di input dalam e-Planning dan e-Budgeting,” ujarnya.

 

PU Fraksi Kebangkitan, Amanat dan Keadilan, Bupati Mathius menyampaikan tanggapannya serta mengucapkan terima kasih kepada Fraksi Kebangkitan, Amanat dan Keadilan, dalam percepatan percepatan implementasi e-Planning dan e-Budgetting secara terintegrasi. “Hal ini menjadi sangat penting dalam meningkatkan tertib pengelolaan keuangan daerah sesuai yang telah dikerjasamakan KPK RI.,” tukasnya.

 

Untuk diketahui, sebelum paripurna V digelar tentang jawaban Bupati Jayapura terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD atas Nota Keuangan dan Rancangan APBD Kabupaten Jayapura tahun anggaran 2019 itu sebelumnya dilaksanakan Rapat Paripurn IV Masa Sidang III tentang Pandangan Umum Fraksi DPRD atas Jawaban Bupati terhadp Laporan Banggar DPRD terkait Nota Keuangan dan RAPBD Tahun Anggaran 2019. (Irfan / Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here