Serapan Anggaran Kabupaten Jayapura Baru 77,11 Persen

0
427
“Jadi, perkembangan penyerapan anggaran Kabupaten Jayapura ini baru mencapai 77,11 persen secara umum hingga 26 November 2018 dan itu untuk semua OPD,” kata Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Jayapura, Subhan, S.E., kepada wartawan diruang kerjanya, Selasa (27/11/2018) kemarin sore. (Irfan / HPP)

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Penyerapan APBD Kabupaten Jayapura hingga tanggal 26 November 2018 baru 77,11 persen dari total anggaran Rp 1,3 triliun, sehingga masih ada sisa dana sekitar Rp 318 miliar.

“Jadi, perkembangan penyerapan anggaran Kabupaten Jayapura ini baru mencapai 77,11 persen secara umum hingga 26 November 2018 dan itu untuk semua OPD,” kata Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Jayapura, Subhan, S.E., kepada wartawan diruang kerjanya, Selasa (27/11/2018) kemarin sore.

Menurutnya, meski serapan anggaran jelang tutup tahun Baru 77,11 persen, ia menganggapnya normal. Karena ada kegiatan fisik yang belum selesai dikerjakan.

“Sisa waktu ini kan tinggal dua minggu lagi, dan dipastikan tanggal 15 Desember 2018 nanti sudah close (tutup). Apalagi nanti di hari Senin tanggal 1 Desember 2018 itu merupakan libur fakultatif bersama sesuai edaran Gubernur Papua,” katanya lagi.

Kalau berdasarkan penafsiran Subhan, ini kebanyakan masih pengadaan-pengadaan kegiatan fisik yang mungkin memang belum selesai pekerjaannya.

“Ya, kita tunggu nanti di bulan Desember dan sisa dua minggu ini apakah bisa digenjot, atau pekerjaannya bisa selesai. Kontrak yang sudah ditandatangani ini jatuh tempo pekerjaannya selesai pada tanggal 10, juga ada tepat tanggal 15 dan bahkan ada yang di tanggal 28 maupun tanggal 30 Desember. Itu semua tidak ada masalah, asalkan pekerjaannya sudah selesai,” sambung Subhan.

Lanjut kata Subhan, bahwa yang menjadi masalah itu jika pekerjaan belum selesai, sehingga waktu yang ada ini sudah habis.

“Berarti kegiatan itu diluncurkan, berapa persentasi yang dikerjakan itulah yang dibayarkan nanti dan sisanya itu nanti yang diluncurkan. Artinya, pelelangan ulang kembali dan peraturannya seperti itu. Bisa ke tahun berikutnya, tetapi sesuai aturan kemarin yaitu, Keppres Nomor 4 tentang pengelolaan barang dan jasa itu bisa sampai 50 hari di tahun berikutnya namun kena denda,” katanya.

Subhan juga mengatakan, bisa menyelesaikan di tahun depan hingga batas 50 hari. Akan tetapi, perkembangannya nanti di APBD-Perubahan atau bisa dianggarkan kembali.

Ia juga mengakui bahwa penyerapan anggaran di 31 OPD yang masih di bawah 80 persen, atau idealnya itu sudah harus diatas 80-an persen. Walaupun persentasenya sudah mencapai 80 persen, tetapi kalau angkanya atau nilai uangnya masih terbilang besar. Seperti di Dinas Perkebunan dan Peternakan, yang masih ada sekitar Rp 2 miliar. Dalam tempo dua minggu ini apakah bisa digenjot.

Selain itu, termasuk ada di Sekwan DPRD Kabupaten Jayapura yang masih ada sekitar Rp 6,9 miliar. Kemudian juga di Dinas Pariwisata yang masih ada sekitar Rp 3,9 miliar, lalu di Dinas Pengendalian Penduduk dan KB itu masih ada sekitar Rp 2,1 miliar, terus di Satpol-PP itu masih ada sekitar Rp 1,8 miliar, selanjutnya lagi di Dinas Pemuda dan Olahraga masih ada Rp 2,2 miliar.

“Sedangkan di Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman itu juga masih ada sekitar Rp 11,4 miliar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan masih ada Rp 3,4 miliar, BKD masih ada Rp 6,7 miliar, serta RSUD Yowari sekitar Rp 21,9 miliar dan Dinas PU masih ada Rp 26 miliar,” bebernya.

Akan tetapi, Subhan yakin Dinas PU itu akan bisa selesaikan. Karena itu semua fisik-fisik saja, dan dirinya memperoleh informasi bahwa semua ini rata-rata fisik yang sudah diatas 70 persen.

“Ya, mungkin dia (PU) bisa genjot sampai dua minggu ini. Memang ada sebagian di Dinas PU ini luncurkan karena dia sudah menyurat ke kami itu sekitar Rp 3,5 miliar. Sedangkan di RSUD Yowari ini BPJS nya dikembalikan sekitar Rp 4 miliar lebih, karena BPJS ini sekarang lagi bermasalah. Artinya, tidak lagi dicairkan di sisa anggaran dan juga ada tagihan-tagihan di pihak ketiga sekitar Rp 3 miliar,” kelakarnya.

“Terus ada sekitar Rp 1,5 miliar dari kendaraan ambulans, ya diperkirakan rumah sakit Yowari ini kalau murni mungkin bisa sekitar Rp 13 miliar, yang harus dikerja dalam dua minggu ini,” tukasnya. (Irfan / Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here