John NR. Gobai : Perlu Evaluasi Tambang di Papua

0
451
John NR Gobai menunjukkan bukti keterlibatan investor yang menyalahgunakan perijinan tambang, Selasa (31/7/2018). (Rambat/HPP)

Pertambangan Rakyat adalah satu usaha pertambangan bahan-bahan galian yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri. Ini telah dilakukan oleh Anak Papua sejak tahun 1994 sampai sekarang.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat di lakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalarn suatu WPR. Kegiatan Penambangan Rakyat telah ada di Papua sejak tahun 1990-an.

Suasana baru muncul lagi ketika,Pemerintah provinsi berdasarkan Pergub Papua No 41 Tahun 2011, mengeluarkan ijin dengan alasan UU No 21 Tahun 2001 kepada beberapa badan usaha.

Pemberian IUP itu juga untuk wilayah dalam satu kabupaten, padahal sesungguhnya itu adalah kewenangan bupati ini yang kadang menimbulkan tumpang tindih dalam pemberian ijin, sehingga semua ijin yang telah ada dari kabupaten wajib dihormati oleh provinsi, bukannya provinsi mengatakan ijin ijin kabupaten itu illegal. Pergub No 41 Tahun 2011 tersebut juga telah dicabut oleh Mendagri pada tahun 2016.

Dalam pemahaman kami, Pergub tidak dapat dijadikan dasar memberikan ijin, Pergub adalah turunan dari Perdasi atau Perdasus, sementara itu Perdasi atau Perdasus tidak ada dan juga batasan kewenangan telah jelas dalam UU No 4 Tahun 2009, sehingga salah jika Wilayah satu kanupaten ijinnya dikeluarkan oleh Gubernur ini penting ditegaskan agar tidak dapat dipahami bahwa ketentuan UU No 23 Tahun 2014 tidak dapat berlaku surut untuk membenarkan Pemberian IUP yang dilakukan pada tahun 2011 oleh Gubernur Papua, Bas Suebu dan membatalkan IUP yang dikeluarkan oleh Bupati yang sesuai Pasal 37, UU 4 Tahun 2009 adalah kewenangan Bupati.

Ada kerinduan lain di Papua adalah adanya Ruang kelola bagi pengusaha anak papua yang sudah mampu dan berpengalaman haruslah menjadi hal yang sangat khusus diperhatikan dalam memberikan ruang kelola, mereka harus didahulukan untuk mendapatkan ruang untuk mengelola potensi tambang tetapi mereka juga harus melakukan kompensasi kepada masyarakat adat atau bisa juga masyarakat adat pemilik tanah dapat diberikan kemudahan mengurus ijin usaha pertambangan untuk mengelola wilayah adatnya.

Hal yang lain juga adalah karena banyaknya ijin kadang kala terjadi tumpang tindih wilayah, atau melakukan upaya penyerobotan dan memberikan label ilegal, karena adanya ijin yang diberikan diatas wilayah yang ada kegiatan pendulangan rakyat, ini yang terjadi di Nifasi dan Degeuwo.

Kini kewenangan memberikan Ijin berada di Propinsi, Dalam tahun 2017 kewenangan pemberiian ijin usaha pertambangan telah ditetapkan untuk pemberian Ijin Usaha Pertambangan dilakukan melalui system Lelang ini adalah cara cara yang berupaya untuk memulai sebuah upaya meminggirkan Pengusaha Papua secara sistematis serta membuka peluang kolusi dengan label lelang, sehingga saya harus tegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan Roh dari OTSUS PAPUA yaitu Keberpihakan, Perlindungan dan Pemberdayaan.

Tanah Papua tidak perlu diberlakukan system lelang dalam pemberian Ijin Usaha Pertambangan (IUP) agar betul betul orang papua menjadi Tuan di Negeri Sendiri tetapi harus terus dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Pertambangan bukannya memberikan ijin kemudian melepaskan pemberi ijin seperti orang mabuk ditengah jalan.

Sebagai contoh, di wilayah adat Meepago, terdapat beberapa Pemegang Ijin yang menguasai Tanah Adat antara lain; PT.Benliz Pasific, PT.Pasific Mining Jaya, PT.Benliz Pasific Makmur, pemberian ijin ini tidak diketahui oleh masyarakat pemilik tanah, dari data yang kami peroleh masih memilih utang ke Negara karena belum membayar Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pemegang IUP ini belum pernah melakukan kegiatan di wilayah meepago, yang sesuai dengan aturan harusnya diberikan sanksi oleh Dinas ESDM Papua, bahkan harusnya IUPnya dicabut, tetapi malah terus dilanjutkan Kondisi ini telah merugikan dan mengganggu kegiatan Pertambangan Rakyat yang dikerjakan masyarakat, Contohnya; Degeuwo, Topo, Agisiga, Timika dan Nifasi, dan jelas bertentangan dengan UU No. 4 tahun 2009, Pasal 24, berbunyi :“Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR oleh karena itu, kami Meminta Kepada ;

1. Mentri ESDM Republik Indonesia agar merubah Peraturan Mentri ESDM Tentang Penetapan Wilayah Pertambangan (WP) Papua dan memasukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dalam Peta Wilayah Pertambangan (WP) Papua.

2. Gubernur Papua agar mencabut Pergub No 41 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan batubara.

3. Gubernur Papua untuk Mencabut Ijin Ijin yang dikeluarkan pada tahun 2011 dan melakukan Penataan Ulang Ijin Ijin Tambang di Papua;

4. Gubernur Papua harus Memberikan Kesempatan Kepada Anak Papua yang sedang aktif bekerja untuk memperoleh Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di Papua.

5. Gub Papua agar segera menerbitkan IPR bagi masyrakat di Degeuwo yg telah ditetapkan sebgai WPR.

6. KAPOLDA Papua agar memerintah aparatnya untuk memerintahkan bahwannya menghentikan upaya hukum terhadap anak-anak papua yang sedang melakukan penambangan di Nabire atas Laporan Pemegang Ijin yang penerbitannya bertentangan dengan Pasal 37 UU No 4 Tahun 2009, karena UU No 23 Tahun 2014 tidak dapat berlaku surut, untuk membenarkan penerbitan IUP Gubernur Papua Pada tahun 2011.

Jayapura, Selasa, 27 November 2018

Hormat kami

Anggota DPR Papua, John NR. Gobai

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here