Jawaban Eksekutif Atas Laporan Banggar DPRD Kab. Jayapura

0
525
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura menggelar Sidang Paripurna IV Masa Sidang III dengan agenda penyampaian atau jawaban Bupati Jayapura atas laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Nota Keuangan dan Rancangan APBD Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 20119, di Ruang Sidang Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Selasa (27/11/2018) kemarin sore. (Irfan / HPP)

SENTANI (LINTAS  PAPUA)  –  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura menggelar Sidang Paripurna IV Masa Sidang III dengan agenda penyampaian atau jawaban Bupati Jayapura atas laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Nota Keuangan dan Rancangan APBD Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 20119, di Ruang Sidang Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Selasa (27/11/2018) kemarin sore.

Sidang paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura, Korneles Yanuaring, juga dihadiri Wakil Bupati Jayapura Giri Wijayantoro serta sejumlah Anggota DPRD dan Kepala OPD di Lingkup Pemkab Jayapura.

Jawab dari Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, S.E., M.Si, ini dibacakan oleh Wakil Bupati Jayapura, Giri Wijayantoro. Sebelumnya, mengucapkan terima kasih atas masukan berupa pendapat, saran, usul dan juga imbauan yang disampaikan oleh Banggar DPRD Kabupaten Jayapura Pada sidang paripurna kali ini dalam rangka penyempurnaan materi sidang tersebut.

“Sehingga diharapkan nantinya dapat ditetapkan APBD tahun anggaran 2019 yang benar-benar bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jayapura,” ucapnya.

Terhadap hasil analisis dan juga evaluasi Banggar, dirinya menyampaikan, bahwa pihaknya menyadari dengan kompleksitas permasalahan pembangunan yang dialami oleh Kabupaten Jayapura ini, serta keterbatasan sumberdaya yang dimiliki. “Maka itu kegiatan pembangunan harus kita lakukan berdasarkan skala prioritas dengan prinsip efisien, efektif dan juga ekonomis,” paparnya.

Selain itu, kata dia, program dan juga kegiatan yang direncanakan dalam RAPBD tahun anggaran 2018 itu lebih diarahkan dan fokus pada program-program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2018-2022. Serta RKPD tahun 2019 sebagai wujud pelaksanaan program-program prioritas pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan juga urusan pilihan.

“Khusus program pembangunan mendukung persiapan penyelenggaraan PON ke-XX di tahun 2020 dengan tidak hanya fokus pada penyiapan sarana dan prasarana olahraga, serta akomodasi atlet. Tetapi, juga pada program penyiapan bahan pangan bagi atlet dan tim peserta PON yang akan hadir di daerah ini,” katanya.

Untuk hasil analisis dan evaluasi terhadap kondisi dan kebijakan anggaran pendapatan daerah itu pihak Eksekutif sependapat dengan laporan Banggar, bahwa peningkatan beberapa jenis pendapatan daerah, seperti pajak dan juga retribusi daerah masih relatif kecil.

“Oleh karena itu, menjadi perhatian kita di Eksekutif sesuai rekomendasi Badan Anggaran untuk meningkatkan kecermatan dan ketelitian dalam merancang strategi. Guna mendorong peningkatan PAD, baik yang bersifat intensifikasi maupun ekstensifikasi,” ujarnya.

Dirinya mengungkapkan, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya memang benar terjadi kenaikan belanja tidak langsung yang cukup signifikan terhadap alokasi belanja daerah dalam RAPBD Tahun Anggaran 2019 yaitu, sebesar Rp. 743.071.345.987 atau 52,08 persen. Atau 47,92 persen dialokasikan ke komponen Belanja Langsung. Kondisi ini terjadi karena Eksekutif harus melaksanakan komitmen tindaklanjut salah satu poin kerja sama Pencegahan Korupsi Secara Terintegrasi dengan KPK RI.

“Yakni, pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi ASN, dengan menghilangkan belanja honorium kegiatan semua OPD yang selama in dianggarkan pada belanja langsung dan dialihkan atau digabungkan dengan anggaran tunjangan kinerja daerah (TKD) yang dianggarkan pada belanja tidak langsung, sehingga otomatis terjadi kenaikan Belanja Tidak Langsung,” ungkapnya.

Kebijakan ini secara substantif, katanya, tidak mengurangi kuantitas dan juga kualitas pelaksanaan program atau kegiatan pemerintahan maupun pembangunan daerah. Justru diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah melalui peningkatan disiplin, integritas dan juga komitmen PNS daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pelayanan masyarakat.

Untuk itu,, dirinya mengatakan, bahwa pihak Eksekutif sepakat dengan harapan Banggar Dewan agar pemerintah daerah Kabupaten Jayapura lebih fokus pula untuk mendorong peningkatan kontribusi Perusda Baniyau dalam mengelola aset-aset daerah yang telah dihibahkan oleh pemerintah.

PT Bank Papua dan PDAM dalam mendorong kinerja pembangunan dan perekonomian di daerah ini melalui peningkatan struktur permodalan UMKM yang dapat diberikan bank ini kepada pengelola UMKM yang mudah diakses dan tanpa melalui proses administrasi yang panjang dan berbelit-belit, dan juga peningkatan fungsi pengawasan terhadap pihak manajemen BUMD dalam mengelola aktivitas usahanya. “Sehingga mampu memberikan kontribusi optimal terhadap peningkatan PAD Kabupaten Jayapura pada tahun anggaran 2019,” tukasnya. (Irfan / Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here