Ratusan Pekerja Freeport dan Mahasiswa Aksi Depan Kantor Gubernur

0
586
Suasana Aksi Depan Kantor Gubernur Papua. (Berti Pahabol / lintaspapua.com )

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Perjuangan 8.300 pekerja korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh PT. Freeport Indonesia masih terus berlanjut. Ratusan pekerja bersama mahasiswa datangi Kantor Gubernur Papua untuk menyampaikan aspirasi, Senin (26/11/2018) siang.

Dengan membawa poster, kayu salib dan keranda mayat bertuliskan “Management Freeport Pembunuh 35 Buruh Mogok”, Presdir Freeport Tony Wenas Pembunuh 35 Buruh Mogok”, dan “Freeport Indonesia Segera Tanggung Jawab 8300 Buruh Mogok”, meminta pemerintah provinsi Papua dalam hal ini Gubernur Papua Lukas Enembe segera mengeluarkan surat penegasan.

“Kami datang ke Kantor Gubernur Papua untuk menyampaikan aksi mogok kerja yang sudah berlangsung selama 1 tahun 8 bulan, dan sesuai surat dari Dinas Tenaga kerja provinsi mogok yang kami lakukan adalah sah secara undang-undang,” kata Koordinator Moker Wilayah Papua, Yosepus Talakua, di Jayapura.

Ia tekankan, fourlogh (dirumahkan) yang dilakukan manajemen PT. Freeport Indonesia tidak ada di dalam Undang-undang Republik Indonesia, sehingga seluruh pegawai yang melakukan aksi mogok kerja segera dipekerjakan kembali.

“Apa yang kami lakukan adalah sah dan surat dari Disnaker Papua sudah ada, namun sampai estimasi waktu yang diberikan Dinas Tenaga Kerja terhadap pemerintah maupun pihak perusahaan adalah 7 hari, tapi ini sudah lewat berminggu-minggu belum juga direaliasasi,” ujarnya.

Terkait hal ini, ujar ia, pihaknya sudah ajukan surat ke DPRP dan Gubernur tapi belum ada jawaban, sehingga kami menilai ini sebuah pembiaran yang dilakukan pemerintah. “Pemerintah harus melihat hal ini, karena kami adalah korban PHK sepihak Freeport,” kata Yosepus.

Menurut ia, surat dari Disnaker sudah di jawab oleh Pengurus Cabang SPSI, untuk itu Gubernur melalui Biro Hukum Papua harus mengeluarkan surat penegasan.

“Jadi Gubernur harus mengeluarkan surat penegasan terkait surat yang dikeluarkan Disnaker. Apalagi kami sudah menunggu selama 1 tahun 8 bulan, ditambah hak-hak kami sudah tidak dibayarkan, termasuk BPJS di non aktifkan sehingga menyebabkan 35 pekerja meninggal dunia,” ujarnya.

Dia menambahkan, pekerja yang melakukan mogok kerja berjumlah 8300 orang, terdiri dari PT. Freeport Indonesia, Privatisasi dan kontraktor.

Ditempat yang sama. Karateker Ketua SPSI PT. Freeport Indonesia, Gibi Kenelak, mengatakan, bahwa  pesoalan ini sudah bergulir kurang lebih 19 bulan. Jadi mencari keadilan ini tidak hanya dilakukan di Papua tetapi sebagain besar ada di Jakarta dan Timika.

“Kenapa Kami mencari keadilan? karena kami adalah sesama anak bangsa, tetapi kenapa manajemen Freeport melakukan hal yang semena-mena yakni melakukan PHK secara sepihak. Seharusnya Freeport ikut aturan yang ada di negara Indonesia ini,” kata Kenelak.

Ia tekankan, PT. Freeport terbukti tidak patuh terhadap perundang-undangan, khususnya terkait tenaga kerja yang ada di Indonesia ini karena 8300 pekerja di PHK secara sepihak, ditambah 35 orang telah meninggal dunia.

“Kami masih tetap mencari keadilan, dan ini dilakukan di beberapa kota di Indonesia. Jadi kami tidak membawa kepentingan Papua saja, tetapi bekerja dan berjuang untuk semua,” ujarnya.

Menanggapi Aksi tersebut, Vice Presiden Corporate Communication PT Freeport Indonesia, Riza Pratama, coba dikonfirmasi, namun belum menjawab, sebagaimana sebelumnya disampaikan sehubungan dengan Mogok Kerja pekerja PT Freeport Indonesia (PTFI) pada tahun 2017, maka kami sampaikan ringkasan latar belakang informasi dan fakta mengenai permasalahan, yakni  pada 11 Januari 2017, Pemerintah menerbitkan paket regulasi yang membatasi ekspor produk olahan (konsentrat tembaga), dan mensyaratkan pemegang Kontrak Karya (KK) untuk mengubah bentuk pengusahaan pertambangan dari KK menjadi Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) agar dapat ekspor.

Pada bagian lain sejak 12 April 2017 tengah berlangsung proses sidang dugaan tindak pidana penggelapan iuran anggota SPSI terhadap Ketua PUK SPSI, Sudiro. Dimana sejak 12 April tersebut secara gradual ratusan pekerja PTFI dan kontraktor tidak masuk kerja dengan alasan menghadiri sidang Sudiro.

“Karena para pekerja PTFI yang tidak masuk kerja atau mangkir melebihi 5 hari kerja berturut-turut, sebagaimana aturan ketenagakerjaan dan PKB PTFI, PTFI mulai melakukan himbauan  Halaman 2 dari 8  masuk kerja sampai pada panggilan resmi masuk kerja pertama dan kedua kepada masing-masing pekerja yang mangkir. Sampai dengan awal Mei 2017, tercatat telah 3500an pekerja langsung PTFI yang mangkir atau menghentikan pekerjaan,” ungkapnya.

Pada tanggal 20 April 2017, PUK SPSI PTFI menyampaikan pemberitahuan mogok sejak tanggal 1 s.d. 30 Mei 2017 dengan alasan bahwa tindakan furlough atau mem-PHK memerlukan perundingan dan persetujuan dengan SPSI dan karenanya meminta penghentian tindakan furlough.

Dengan fasilitasi dari Kemenakertrans RI, dan Muspida Kabupaten Mimika pada pertemuan 27-28 April 2017, Manajemen PTFI sepakat dengan permintaan PUK SPSI PTFI untuk menghentikan tindakan furlough. Namun manajemen PTFI tidak sepakat dengan permintaan PUK SPSI PTFI untuk tidak mengenakan tindakan disiplin kerja atau PHK terhadap para pekerja PTFI yang mangkir sejak 12 April 2017 tersebut.

Pada tanggal 29 April 2017, PUK SPSI PTFI dan sekitar 10 PUK SPSI perusahaan kontraktor menyampaikan pemberitahuan mogok sejak tanggal 9 s.d. 31 Mei 2017 dengan alasan bahwa tindakan furlough atau mem-PHK memerlukan perundingan dan persetujuan dengan SPSI dan karenanya meminta penghentian tindakan furlough.

Mogok kerja yang diinisiasi oleh PUK SPSP PTFI dan perusahaan kontraktor sesungguhnya merupakan mogok kerja yang tidak sah karena tanpa pemberitahuan. Sesungguhnya sejak 12 April telah terjadi tindakan memperlambat atau menghentikan pekerjaan oleh karyawan tersebut. (Berti Pahabol / lintaspapua.com )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here