Perampingan Birokrasi : Gubernur Lukas Enembe Tak Ingin OPD Diisi ASN Bermental Korupsi

0
308
Para Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Papua. (ISTIMEWA)

JAYAPURA (LINTAS  PAPUA)   –  Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH.,  memastikan tetap melaksanakan perampingan birokrasi untuk memaksimalkan penganggaran, agar dapat berfokus pada pelaksanaan pembangunan, bukan pada kedinasan.

Dengan kebijakan ini, dia berharap kedepan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang baru dirampingkan, dapat diisi dengan pejabat maupun aparatur sipil negara (ASN) yang bersih dari tindakan maupun praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

“Saya akan tempatkan orang-orang di OPD baru, yang bermental pengabdian bukan berpikir uang saja. Dengan harapan, kedepan sumber daya manusia Papua bermental baik, berjiwa membangun dan memiliki kasih antar sesama,” terang Lukas di Jayapura, pekan lalu.

Menurut ia, kendati menuai kontroversi, pihaknya tetap merampingkan jumlah OPD yang sebelumnya 52, menjadi 34 atau 35. Tujuannya lain agar, OPD main kaya fungsi namun miskin struktur.

“Karena sudah tidak ada toleransi lagi (bagi ASN yang hanya pikir cari uang). Kalian sudah mendapat gaji oleh negara, tapi kenapa harus mencari tambahan lagi. Hentikan model-model seperti ini, cukupkan dirimu dengan gaji mu”.

“Karena tahun depan kami targetkan hal seperti ini sudah tak ada lagi. Karena kedepan pula saya tidak akan lagi mempekerjakan aparatur sipil negara yang bekerja hanya untuk mencari keuntungan ketimbang membangun tanah Papua serta melayani masyarakat,” seru dia.

Enembe menambahkan, di era kepemimpinan selama lima tahun ke depan, mesti ada perbaikan-perbaikan dan perubahan yang signifikan bagi masyarakat Papua.

Dirinya pun menyoroti persoalan dan carut marut yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura. Dimana, meski data kesehatan terjadi penurunan, namun terjadi persoalan antara petugas kesehatan yang kerjanya suka berkelahi demi memperebutkan proyek.

“Sekali lagi yang seperti ini saya minta hentikan itu. Kalian kerja di tempat yang paling mulia bukan tempat cari uang. Rumah sakit daerah kita paling kacau di republik ini, paling rusak,” kecamnya.

Kedepan dia memastikan pihak yang ditunjuk untuk memimpin RSUD Jayapura adalah orang yang tepat mau mengabdi untuk perbaikan kesehatan di Papua. (Koran Harian Pagi Papua)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here