Pemprov Papua Siap Tindaklanjut Aspirasi Aksi Demo Terkait Freeport

0
1275
Asisten I Bidang Politik Pemerintahan Setda Papua, Doren Wakerkwa. . (ISTIMEWA)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  – Asisten Bidang Politik Pemerintahan Setda Papua, Doren Wakerkwa menegaskan, bakal menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh para pengunjuk rasa korban PHK Freeport.

“Masalah Freeport ini juga menjadi persoalan pemerintah Papua. Aspirasi ini saya akan ambil dan akan serahkan ke Kadisnaker (Kepala Dinas Tenaga Kerja). Sehingga hari ini juga (Kadisnaker) akan buat konsep surat untuk siapkan, lalu Gubernur tandatangan untuk kemudian diserahkan ke Freeport, agar menyelesaikan aspirasi ini,” katanya dihadapan para pengunjuk rasa yang telah menunggu selama kurang lebih tiga jam, di Halaman Kantor Gubernur Papua, Senin (26/11/2018).

“Kalian harus tandatangan dalam pernyataan sikap ini. Karena ini akan jadi dasar gubernur untuk membuat surat. Semua koordinator wilayah harus tanda tangan dulu. Nanti surat Gubernur terusannya ke DPR RI sampai ke Presiden,” ujar Doren Wakerkwa.

Disampaikan, abhwa apa yang disampaikan menjadi  hak orang Papua, sehingga lebih baik pulang dulu dan  nanti surat gubernur memerintahkan freeport mengaktifkan kembali PHK karyawan yang sudah dibuat.

“Kita ini sama, pemerintah juga lagi masalah dengan Inalum, karena divestasi saham Freeport. Pokoknya saya tanggung jawab, sekarang kalian bisa pulang,” tuturnya lagi.

Suasana Aksi Depan Kantor Gubernur Papua. (Berti Pahabol / lintaspapua.com )

Aksi Karyawan bersama Mahasiswa berlangsung tertib, sebagaimana diakui oleh massa aksi sebagai pekerja korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh PT. Freeport Indonesia masih terus berlanjut. Ratusan pekerja bersama mahasiswa datangi Kantor Gubernur Papua untuk menyampaikan aspirasi, Senin (26/11/2018) siang.

 

 

 

Dengan membawa poster, kayu salib dan keranda mayat bertuliskan “Management Freeport Pembunuh 35 Buruh Mogok”, Presdir Freeport Tony Wenas Pembunuh 35 Buruh Mogok”, dan “Freeport Indonesia Segera Tanggung Jawab 8300 Buruh Mogok”, meminta pemerintah provinsi Papua dalam hal ini Gubernur Papua, Lukas Enembe segera mengeluarkan surat penegasan.

“Kami datang ke Kantor Gubernur Papua untuk menyampaikan aksi mogok kerja yang sudah berlangsung selama 1 tahun 8 bulan, dan sesuai surat dari Dinas Tenaga kerja Provinsi mogok yang kami lakukan adalah sah secara undang-undang,” kata Koordinator Moker Wilayah Papua, Yosepus Talakua, di Jayapura.

Sementara itu, secara terpisah, Vice Presiden Corporate Communication PT Freeport Indonesia, Riza Pratama menjelaskan, terkait mogok kerja, yakni pada tanggal 29 April 2017, PUK SPSI PTFI dan sekitar 10 PUK SPSI perusahaan kontraktor menyampaikan pemberitahuan mogok sejak tanggal 9 s.d. 31 Mei 2017 dengan alasan bahwa tindakan furlough atau mem-PHK memerlukan perundingan dan persetujuan dengan SPSI dan karenanya meminta penghentian tindakan furlough.

Mogok kerja yang diinisiasi oleh PUK SPSP PTFI dan perusahaan kontraktor sesungguhnya merupakan mogok kerja yang tidak sah karena tanpa pemberitahuan. Sesungguhnya sejak 12 April telah terjadi tindakan memperlambat atau menghentikan pekerjaan oleh karyawan tersebut. (Berti Pahabol / lintaspapua.com )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here