Koalisi Buruh dan Mahasiswa Siap Aksi Demo Masalah Freeport di Kantor Gubernur Papua

0
6148
Foto aksi damai dari Gerakan Solidaritas Peduli Freeport (GSPF) saat melakukan aksi demo damai di halaman Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, SP3, Kamis (23/3/2017) lalu. (Foto Media Harian Papua di Timika)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  – Koordinator Koalisi Buruh, Mahasiswa dan Rakyat Papua, Joseph Talakua mengatakan, pihaknya akan turun jalan melakukan aksi demo di kantor Gubernur Papua, guna mendesak pemerintah menyelesaikan masalah Pemutusan Hubungan Kerja di lingkungan PT. Freeport Indonesia.

“Kami rencanakan aksi ini akan dilakukan pada Senin (26/11/2018), sebab ada banyak kasus yang terjadi akibat dampak dari Pemutusan Hubungan Kerja,  itu mengingat nasib ribuan buruh korban PHK kini semakin memprihatinkan. Sekitar 35 buruh telah meninggal dunia akibat akses BPJS Kesehatan mereka diblokir, serta anak-anak para buruh terancam putus sekolah,” ujar Koordinator Koalisi Buruh, Mahasiswa dan Rakyat Papua, Joseph Talakua, dalam press release yang diterima www.lintaspapua.com di Jayapura, Sabtu (24/11/2018).

Koordinator aksi, Josepus Talakua, mengatakan sekitar 8.300 karyawan PT Freeport Indonesia dan sub kontraktornya menjadi korban PHK sepihak setelah melakukan mogok kerja menentang kebijakan tak lazim oleh perusahaan.

Pihaknya menjelaskan, bahwa Tarik ulur kepentingan antara PT Freeport Indonesia dengan pemerintah Indonesia yang berujung kebijakan sepihak sehingga memaksa kami melakukan mogok kerja sejak 20 Februari 2017 lalu.

“Kami akan  akan disampaikan kepada Gubernur Papua, yakni Kembalikan bekerja 8.300 buruh yang di-PHK sepihak oleh PT. Freeport Indonesia tanpa sanksi,” pintanya.

“Segera membayar/menyelesaikan hak-hak buruh dan segera mengaktifkan kembali BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.

 

Ditambahkan, dalam poin keempat, kami mendesak PT. Freeport bertanggungjawab atas 35 buruh mogok yang telah meninggal duniaA dan segera hentikan sementara penerimaan tenaga kerja yang dilakukan oleh manajemen Freeport sebelum persoalan mogok ini selesai.

 

“Kami minta PT. Freeport harus bertanggungjawab atas semua pelanggaran HAM yang terjadi terhadap buruh, masyarakat pemilik hak ulayat, dan Papua ada umumnya,” tuturnya.

Dalam press release yang diterima dijelaskan, sekitar 60 persen atau 4.980 pekerja yang di-PHK adalah orang asli Papua (OAP). Kini mereka hidup terkatung-katung, sementara pemerintah dinilai belum bertindak sama sekali dalam melindungi dan membela pekerja atas ketidak adilan yang dialami.

 

“PTFI belum membayar upah mereka. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan tahu tentang situasi ketidak adilan ini namun mendiamkannya,” ucapnya.

 

Adapun yang tergabung dalam koalisi Buruh, Mahasiswa dan Rakyat Papua adalah Buruh Mogok PT. Freeport, FIM – WP,  BEM STIKOM, Badan Eksekutiof STIH Umel Mandiri, PMKRI dan BEM Fakultas Hukum Uncen Jayapura.

 

Menanggapi  pemberitaan tersebut, Freeport Indonesia menegaskan bahwa tidak Benar Adanya Instruksi BPJS Kesehatan Menolak Bantuan Eks Karyawan

Vice President Corporate Communication Freeport Indonesia, Riza Pratama. (Erwin /HPP)

Menanggapi berbagai isu dan gejolak, Vice Presiden Corporate Communication PT Freeport Indonesia, Riza Pratama menjelaskan, bahwa terkait adanya Isu Pemblokiran BPJS Kesehatan olah PTFI, yakni Tuduhan yang mengatakan bahwa PTFI telah menginstruksikan BPJS Kesehatan agar menolak bantuan medis para eks karyawan adalah sangat tidak benar.

“PTFI memberikan bantuan medis bagi semua pekerja dan keluarga mereka yang berhak melalui asuransi/fasilitas kesehatan perusahaan; selain itu PTFI juga mengikutsertakan mereka pada program BPJS Kesehatan,”

Disampaikan, bahwa karena hubungan kerja PTFI dengan para eks karyawan telah berakhir, maka para eks pekerja tersebut dan keluarga mereka berhak atas bantuan medis dari BPJS Kesehatan sepanjang melakukan pembayaran sebagai peserta mandiri pada BPJS Kesehatan.

“Jika para eks karyawan tersebut tidak melakukan pembayaran sebagai peserta mandiri pada BPJS Kesehatan, sebagai warga Negara para eks pekerja bertanggung jawab mengurus sendiri keterangan tidak mampu guna memperoleh bantuan medis dari BPJS Kesehatan,” demikian dalam keterangan yang disampaikan Riza Pratama.

 

“Sehubungan dengan Mogok Kerja pekerja PT Freeport Indonesia (PTFI) pada tahun 2017 maka kami sampaikan ringkasan latar belakang informasi dan fakta mengenai permasalahan, yakni  pada 11 Januari 2017, Pemerintah menerbitkan paket regulasi yang membatasi ekspor produk olahan (konsentrat tembaga), dan mensyaratkan pemegang Kontrak Karya (KK) untuk mengubah bentuk pengusahaan pertambangan dari KK menjadi Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) agar dapat ekspor,” tuturnya, dalam menjelaskan, saat dikonfirmasi.

Dikatakan, Selama ini, 40% konsentrat PTFI dimurnikan di dalam negeri (di PT Smelting) dan 60% diekspor. Dampak dari paket regulasi tersebut mulai pertengahan Januari 2017, PTFI berhenti beroperasi total, karena pada saat yang bersamaan terjadi mogok kerja di PT Smelting.

Akibatnya, sejak Januari 2017 Freeport-McMoRan (FCX) dan PTFI memutuskan untuk melakukan program efisiensi dengan cara mengurangi secara signifikan (i) US$ 1 miliar investasi modal pengembangan tambang-bawah tanah dan (ii) US$ 2 miliar belanja barang dan jasa dalam negeri.

Riza Pratama menjelaskan, bahwa terkait dengan pengurangan investasi modal tersebut sejak Januari 2017, PTFI melakukan pengurangan angkatan kerja terkait pengembangan tambang bawah tanah. Sampai April 2017 perusahaan-perusahaan kontraktor PTFI telah merumahkan 2.490 pekerja kontraktor. PTFI juga telah melakukan furlough (pembebasan dari kewajiban bekerja) sebanyak 823 pekerja langsungnya.

Hingga saat ini, Freeport Indonesia memperkerjakan lebih dari 32.000 karyawan dengan komposisi 98,74% putra-putri Indonesia yang datang dari berbagai provinsi, dan 1,26% karyawan asing. (ISTIMEWA)

Selama furlough tersebut pekerja PTFI tetap menerima upah dan hak-hak normatif mereka. PTFI juga menawarkan program Pensiun Dini dengan tawaran yang lebih baik dari aturan pisah normatif kepada para pekerjanya. 1.635 Pekerja telah mengikuti program Pensiun dini, 609 pekerja diantaranya adalah pekerja yang terkena furlough mengambil program ini.

PTFI juga melakukan beberapa inisiatif lainnya sebagaimana himbauan dalam SE-907/Men/PHIPPHI/X/2004 tentang Pencegahan PHK Massal. PTFI memulai langkah inisiatifnya dengan mem-PHK 25 TKA, penghentian ekspasi tersebut, pengurangan biaya-biaya operasional, perubahan jadwal kerja, termasuk merumahkan pekerja tersebut. Inisiatif-inisiatif tersebut senantiasa dikomunikasikan kepada semua pemangku kepentingan seperti SPSI, SBSI, perwakilan karyawan Papua dan masyarakat adat setempat.

Diakui, Pada akhir Maret 2017, PT Smelting mulai dapat kembali beroperasi, sehingga PTFI dapat mulai berproduksi 40%. Meski demikian PTFI masih beroperasi dalam ketidakpastian terkait investasi multi miliyaran US$ yang sedang dan tengah dilakukannya dimana PTFI segera membutuhkan kepastian perpanjangan operasi setelah 2021 untuk melanjutkan investasi modal serta belanja barang dan jasanya tersebut.

Pada bagian lain sejak 12 April 2017 tengah berlangsung proses sidang dugaan tindak pidana penggelapan iuran anggota SPSI terhadap Ketua PUK SPSI, Sudiro. Dimana sejak 12 April tersebut secara gradual ratusan pekerja PTFI dan kontraktor tidak masuk kerja dengan alasan menghadiri sidang Sudiro.

Aktivitas Penambangan PT. Freeport Indonesia. (http://ptfi.co.id/id)

“Karena para pekerja PTFI yang tidak masuk kerja atau mangkir melebihi 5 hari kerja berturut-turut, sebagaimana aturan ketenagakerjaan dan PKB PTFI, PTFI mulai melakukan himbauan  Halaman 2 dari 8  masuk kerja sampai pada panggilan resmi masuk kerja pertama dan kedua kepada masing-masing pekerja yang mangkir. Sampai dengan awal Mei 2017, tercatat telah 3500an pekerja langsung PTFI yang mangkir atau menghentikan pekerjaan,” ungkapnya.

Pada tanggal 20 April 2017, PUK SPSI PTFI menyampaikan pemberitahuan mogok sejak tanggal 1 s.d. 30 Mei 2017 dengan alasan bahwa tindakan furlough atau mem-PHK memerlukan perundingan dan persetujuan dengan SPSI dan karenanya meminta penghentian tindakan furlough.

Dengan fasilitasi dari Kemenakertrans RI, dan Muspida Kabupaten Mimika pada pertemuan 27-28 April 2017, Manajemen PTFI sepakat dengan permintaan PUK SPSI PTFI untuk menghentikan tindakan furlough. Namun manajemen PTFI tidak sepakat dengan permintaan PUK SPSI PTFI untuk tidak mengenakan tindakan disiplin kerja atau PHK terhadap para pekerja PTFI yang mangkir sejak 12 April 2017 tersebut.

Pada tanggal 29 April 2017, PUK SPSI PTFI dan sekitar 10 PUK SPSI perusahaan kontraktor menyampaikan pemberitahuan mogok sejak tanggal 9 s.d. 31 Mei 2017 dengan alasan bahwa tindakan furlough atau mem-PHK memerlukan perundingan dan persetujuan dengan SPSI dan karenanya meminta penghentian tindakan furlough.

Mogok kerja yang diinisiasi oleh PUK SPSP PTFI dan perusahaan kontraktor sesungguhnya merupakan mogok kerja yang tidak sah karena tanpa pemberitahuan. Sesungguhnya sejak 12 April telah terjadi tindakan memperlambat atau menghentikan pekerjaan oleh karyawan tersebut.

Foto aksi damai dari Gerakan Solidaritas Peduli Freeport (GSPF) saat melakukan aksi demo damai di halaman Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, SP3, Kamis (23/3/2017) lalu. (Foto Media Harian Papua di Timika)

Perusahaan telah melakukan berbagai upaya yang beragam dan luar biasa dan beragam upaya dalam menghimbau para pekerja tersebut untuk kembali bekerja, termasuk melalui surat kabar dan radio, iklan, poster, surat kepada pemimpin komunitas, surat resmi secara langsung kepada para pekerja agar mereka kembali bekerja serta menjelaskan konsekuensi jika tidak bekerja, sebagaimana diatur dalam peraturan ketenagakerjaan dan disepakati dengan serikat pekerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Dirinya menjelaskan, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, hanya 286 Pekerja yang mogok memenuhi panggilan bekerja kembali, selebihnya 3274 pekerja memilih untuk tetap tidak bekerja. Pada tahap ini, untuk menggantikan para pekerja yang mangkir dari jadwal kerjanya dan menjaga kelangsungan operasi, perusahaan menganggap mereka yang tidak kembali bekerja telah mengabaikan kewajiban kerja mereka, dan dengan demikian, telah secara sukarela mengundurkan diri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dan PKB. Keputusan ini tidak mudah, namun harus kami ambil untuk mejaga kelangsungan operasi Perusahaan.

Sementara perusahaan masih beroperasi dengan tenaga kerja yang telah berkurang karena ketidakpastian operasional saat diskusi dengan Pemerintah masih berlangsung terkait izin ekspor, perusahaan telah menganjurkan kepada para eks pekerja untuk melamar posisi-posisi yang lowong di berbagai perusahaan kontraktor di PT Freeport Indonesia. Perusahaan tidak pernah, dan tidak akan pernah menghalangi para eks pekerja tersebut melamar posisi kontraktor yang dirinci dalam rencana operasional baru.

Tampak Aktivitas Dua Karyawan PT. Freeport Indonesia. (http://ptfi.co.id/id)

Kemudian, atas masukan dari Pemerintah dan melalui kesepakatan dengan pimpinan pusat serikat pekerja, pada 21 Desember 2017 perusahaan sepakat untuk memberikan tambahan pembayaran kebijakan kepada para eks pekerja hingga maksimum 4 ½ kali upah bulanan mereka.

Sampai dengan  Halaman 3 dari 8  berakhirnya masa berlaku kesepakatan bersama tersebut yaitu pada 21 April 2018 sebanyak 242 eks pekerja telah menandatangani kesepakatan untuk menerima tambahan pembayaran kebijakan. Sementara 10 orang dari eks pekerja yang menandatangani kesepakatan tersebut telah diterima bekerja di perusahaan-perusahaan kontraktor yang beroperasi di wilayah operasi PTFI. (Eveerth Joumilena)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here