Polemik Otsus Pasca 25 Tahun dan Rekonstruksi Narasi Tentang Papua

397
Nenu Tabuni, S. Sos., adalah Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Intan Jaya. (Foto Pribadi)

Oleh : Nenu Tabuni )*

 

Beberapa waktu belakangan ini di Papua kembali ramai dengan wacana akan berakhirnya Otsus pada tahun 2025. Isu ini menjadi perhatian serius berbagai kalangan karena masa pasca 2025 itulah era baru bagi  Papua akan ditentukan.

Ada rupa-rupa pertanyaan yang mengemuka antara lain  akankah Otsus akan diperpanjang? Ada juga wacana berkembang terkait Evaluasi total perjalanan Otsus diberbagai bidang selama ini, lalu dari hasil Evaluasi itu akan menentukan Otsus akan diapakan.

Tawaran solusi disampaikan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe yang mendorong Otsus Plus dengan berbagai catatan tambahan di dalamnya terutama karena Otsus yang selama ini berjalan tidak banyak menguntungkan Orang Asli Papua.

Ada juga aspirasi lain yaitu kelompok yang menolak keras Otsus tidak boleh diperpanjang, artinya  tidak lagi diberlakukan UU Otsus No 21 Tahun 2001 bagi Provinsi Papua dan Papua Barat. Bahkan ada juga kelompok garis keras meminta Orang Papua memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada sisi lain, Pemerintah Pusat juga sedang bekerja keras bagaimana mencari format baru atau nama lain dari Otsus atau Otsus jilid II dengan tetap diperlakukan UU Otsus No 21 Tahun 2001 bagi Papua dan Papua Barat.

 

Tulisan ini hendak membangun sebuah wacana yang kiranya mampu mendudukan persoalan Otsus Papua secara proporsional dan lebih daripada itu menempatkan Orang Papua dengan segala macam kompleksitas.

Karena itu, perkenankan kami menempatkan persoalan Otsus dalam konteks merekontruksi narasi sesungguhnya tentang Papua, yaitu sebuah narasi panjang dari masa lalu, masa sekarang dan gambarannya di masa yang akan datang.

Bicara Papua sesungguhnya adalah bicara tentang sebuah paradoks, yaitu fakta bahwa triliunan dana digelontorkan ke Papua selama kurang lebih 18 tahun, tetapi warga Papua dan Papua Barat tetap saja menjadi termiskin di  Indonesia.

 

Data BPS tahun 2016 menyebutkan bahwa angka kemiskinan di Provinsi Papua mencapai 28 persen dan 25 persen di Papua Barat. Dari aspek pembangunan di Papua, seluruh program pembagunan diklaim atas nama mensejahterakan Orang Asli Papua.

Namun, saat ini Papua menjadi tempat beroperasinya tidak kurang dari 240 izin tambang, 79 izin HPH raksasa, 85 izin perkebunan Sawit. Sehingga Papua tetap menjadi Provinsi termiskin dari tahun ke tahun. Bukan hanya itu pembangunan infrastruktur dan industri baru serta operasi keamanan  oleh pemerintahan Jokowi, kendati dibungkus dalam kehendak membuka isolasi Papua dan memakai pendekatan antropologi, secara terang-benderang bertujuan untuk memfasilitasi operasi dari berbagai korporasi milik oligarki pebisnis-politisi Indonesia Raya beserta mitra trans-nasional mereka (Cypri,2011).

 

Jadi, pendekatan ekonomi dan pembangunan yang selama ini diutamakan oleh pemerintah pusat, bagi sebagian warga dianggap tidak cukup. Ini ditunjukan dengan suhu politik yang menghangat di Papua. Misalnya, aksi anggota dan simpatisan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) melakukan unjuk rasa  menuntut referendum bagi Papua di Abepura.

Pernah juga sebelumnya, 2000-an warga Papua berdemo mendukung Gerakan Pembebasan Papua (ULMWP) menjadi anggota tetap kelompok diplomatik lintas negara Melanesia Spearhead Group (MSG) ditangkap. Dan masih banyak lagi lainnya.

Dari sisi pemerintah, cerita soal Papua biasanya mengerucut kepada dua hal: Pembagunan infrastruktur dan penyaluran dana Otonomi Khusus serta proyek pembangunan, dan janji untuk menuntaskan terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Tanah Papua dari Sorong sampai Merauke.

Tentang ini banyak lelucon yang beredar di masyarakat Papua dan Papua Barat, yaitu Latihan Lain, Mainnya Laen dalam arti bahwa apa yang dipikirkan pemerintah tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh Orang Asli Papua.

 

Berulang kali kami katakan, orang Papua selain kita bicara soal peningkatan kesejahteraan, yang paling utama adalah keadilan kemanusiaan yang bersumber pada penghargaan yang benar-benar tulus pada harkat dan martabat Orang Asli Papua, tanpa diskriminatif dan perlakuan yang bersumber dari sesat pikir kita tentang orang Papua. Ini adalah sikap dasar karena menyangkut sikap hati dan pikiran kita sebagai sesama anak bangsa.

 

Dalam konteks ini sebenarnya Otsus di Papua dan Papua Barat dievaluasi yaitu seberapa besar keberhasilan Otsus selama 25 tahun itu mampu menempatkan Orang Asli Papua sebagai tuan diatas tanahnya sendiri dan benar-benar dihargai harkat dan martabatnya. Sebaik apa pun program Otsus apabila persepsi kita terhadap Orang Papua masih sama maka tidak akan menghasilkan apa-apa.

Kita mungkin masih menganggap orang Papua warga negara kelas dua, kelompok Melanesia yang tidak serumpun dengan bangsa Melayu dan karena itu mereka terbelakang, budayanya kuno dan anggapan negatif lainnya.

Bukankah penghargaan atas nama kemanusiaan itu jauh lebih penting daripada segala macam kebijakan apalagi uang? Orang Papua hari ini hanya perlu satu hal yaitu bagaimana mereka betul-betul merasa jadi anak kandung republik ini yang punya hak sama dengan sesama anak bangsa lainnya. Bagaimana Orang Papua merasa “at home” ketika berada di pangkuan Negara Kesatuan Republik Indinesia, bukan justru menjadi orang asing.

 

Narasi ini harus dibicarakan dengan jujur dan terbuka. Sejauh perlakuan kita sudah pantas maka apa pun yang kita katakan terkait masalah di Papua bisa diuraikan satu per satu karena akar dari segala masalah sebenarnya ada disana.

Jangan sampai betul anggapan orang-orang kita sebenarnya tidak mencintai orang Papua tetapi hanya mencintai tanah Papua dengan segala isinya. Persis inilah yang menjadi soal ketika gelontoran uang atau program sebaik apa pun termasuk Otsus akhirnya hanya menjadi obat bius yang menghentikan rasa sakit sebentar saja.

 

Oleh karena itu, hemat penulis, selain dievaluasi total, setelah 25 tahun Otonomi Khusus Papua, Pemerintah Pusat perlu mengajak semua pihak duduk bersama untuk membicarakan secara jujur dan terbuka berbagai kerumitan dan rupa persoalan yang selama ini dihadapi oleh orang Asli Papua.

Termasuk jika ada elit-elit Papua yang selama ini ikut bermain-main dengan Otsus untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Kejujurannyalah inti dari semua upaya kita menjalankan kebijakan afirmatif bagi Papua, karena dengan nurani yang jujur kita melepaskan berbagai kepentingan kita di Tanah Papua. Tidak ada kepentingan lain selain kepentingan orang Papua sendiri yang pantas dan harus diutamakan.

 

Aspek-aspek penting Otsus yang sekiranya positif bisa dipertimbangkan untuk dilanjutkan kembali atau yang terkait langsung dengan kebijakan meningkatkan taraf hidup Orang Asli Papua harus menjadi prioritas. Hal yang tidak kalah penting lagi adalah Pemerintah Pusat harus jujur memetakan berbagai aktor yang selama ini memiliki kepentingan baik politik maupun ekonomi di Papua dan Papua Barat. Harus diakui ada banyak tangan-tangan tidak terlihat yang mengendalikan roda perekonomian dan politik di Papua selama bertahun-tahun.

 

Selain itu peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan harus menjadi landasan untuk dikerjakan secara serius. Kemudian juga dibidang kesehatan serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan bagi Orang Papua.

Persoalan yang juga tidak ringan yang perlu menjadi titik perhatian oleh pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat adalah banjirnya arus Imigran yang setiap hari masuk di Papua dan Papua Barat yang akan dikawatirkan akan menimbulkan kecemburuan sosial antara Orang Asli Papua dan kelompok imigran (non Papua).

Dengan  beberapa catatan ini hemat kami bisa menjadi jalan menuju era baru Papua pasca Otonomi Khusus. Karena jika tidak bukan tidak mungkin gelinding wacana Papua EXIT dari Pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa makin besar.

(Nenu Tabuni, S. Sos., adalah Sekretaris Dewan  DPRD Kabupaten Intan Jaya).