Pemkab Jayapura Diminta Tegas Terkait Penataan Pasar Rakyat Doyo Baru

57
Ortis Kreuta selaku Pengelola Pasar Rakyat Doyo Baru, saat dikonfirmasi wartawan di depan Pasar Rakyat Doyo Baru di Sentani, Sabtu (17/11/2018) sore pekan kemarin. (Irfan / HPP)

SENTANI (LINTAS  PAPUA) – Pasar Rakyat Doyo Baru yang diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada 30 April 2016 lalu itu dibangun dari program Kementerian Perdagangan pada tahun 2015 dan merupakan salah satu dari 47 pasar yang dibangun pemerintah itu diperuntukkan bagi pedagang yang selama ini berjualan di bahu jalan seperti di emperan Polres Jayapura maupun di RSUD Youwari.

 

Namun, diketahui keberdaannya pasar yang sempat ditempati para pedagang pasca diresmikan oleh Presiden Jokowi ini sepi pembeli. Dan para pedagang memutuskan untuk keluar dari pasar tersebut serta memilih berjualan di bahu jalan, baik yang ada di emperan Polres Jayapura maupun RSUD Youwari.

 

Menanggapi hal tersebut, Pengelola Pasar Rakyat Doyo Baru Ortis Kreuta meminta kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura bersama instansi terkait untuk segera mengambil tindakan penertiban kepada para pedagang yang kembali berjualan di bahu jalan baik di emperan Polres Jayapura maupun di RSUD Youwari.

 

“Yang pertama itu sangat kita sayangkan adalah Pasar Rakyat Doyo Baru ini yang diresmikan oleh pak Jokowi pada tangal 30 April 2016 lalu itu berjalan tidak sesuai apa yang telah diinstruksikan oleh Jokowi saat meresmikan pasar tersebut dalam tata pasar yang ada,” ungkap pria yang akrab disapa Otis ini ketika menjawab pertanyaan wartawan harian ini saat ditemui di Pasar Rakyat Doyo Baru, Kabupaten Jayapura, Sabtu (17/11/2018) sore pekan kemarin.

 

Dikatakan Otis yang juga penanggung jawab dari Pasar Rakyat Doyo Baru ini, pihaknya juga mengalami kesulitan saat menjaga pasar Doyo Baru ini sebagai pasar pemerintah yang telah diresmikan oleh Presiden Jokowi. Karena pemerintah daerah sama sekali tidak tegas dalam mengambil langkah untuk penertiban para pedagang pasar yang keluar berjualan ke jalan.

 

“Kita mengalami kesulitan karena kita menilai pemerintah bersama dinas (OPD) terkait masih lemah dalam melakukan pengawasan dan tidak ada evaluasi pemantauan perkembangan aktivitas mereka. Sehingga ada beberapa oknum memanfaatkan situasi ini untuk kembali berdagang diluar,” katanya.

 

Otis juga mengatakan, kalau berbicara mengenai los maupun lapak meja itu sudah disiapkan dan sudah ada pemiliknya yang terdapat di dalam pasar rakyat ini.

 

“Kenapa pasar ini sepi akibat pedagang banyak keluar, dan beberapa kali langkah yang diambil untuk penertiban terhadap pasar-pasar kaget yang ada di Polres Jayapura maupun di RSUD Youwari oleh pemerintah ini tidak pernah ada ketegasannya sama sekali, sehingga pemerintah harus mengambil langkah tegas tidak boleh lagi ada pedagang yang berjualan diluar,” katanya.

 

Siapapun pemilik lahan yang menyiapkan lokasi berjualan itu, kata Otis, ada aturan yang mengaturnya dan ijinnya juga jelas.

 

“Tanah ini dia bayar pajak, kemudian dia jadikan los swadaya atau semacamnya itu tidak diijinkan. Karena pajaknya berbeda, kok bisa diijinkan dan ini harus ada tindakan tegas yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Jayapura dalam hal ini Disperindag. Percuma saja kita terus-menerus lakukan tindakan-tindakan penertiban, kalau tidak ada ketegasan dan evaluasi itu sama saja bohong,” katanya.

 

“Untuk itu, kita mengajak kepada seluruh komponen masyarakat untuk mengerti akan aturan tersebut. Tapi kalau tidak ada evaluasi dan juga ketegasan dari pemerintah, ya sama saja bohong. Jangan kita keluar dari aturan tersebut, penegasan aturan harus jelas seperti ijin swakelola atau segala macam itu pajaknya masuk kemana. Kalau kita mengijinkan jual beli itu ada swadaya dan pajaknya dibayar, tetapi aturan itu harus kita ketahui,” sambung Otis.

 

Dikatakannya, para pedagang yang di dalam merasa dirugikan dan terjadi diskriminasi sehingga pedagang yang lain ikut keluar ke jalan. “Karena ada yang berdagang di luar tentu pembeli sudah tidak mau lagi masuk ke dalam, makanya bagi para pedagang yang di dalam mengaku sepi karena pembeli sudah dicegat dengan pedagang yang ada di pasar kaget yang ada diluar maupun di emperan Polres Jayapura,” urainya.

 

Untuk itu, Otis meminta Pemerintah Kabupaten Jayapura melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penertiban, tujuannya untuk memberikan kesadaran kepada para pedagang dan masyarakat bahwa melakukan aktivitas jual beli bukan pada tempatnya menyalahi aturan.

 

“Pemerintah bersama instansi terkait harus melakukan koordinasi untuk melakukan penertiban secara kontinyu, agar masyarakat menyadari bahwa belanja di luar itu tidak baik dan melanggar aturan, dan pedagang juga menyadari bahwa fasilitas yang diberikan pemerintah itulah yang terbaik, sehingga kita bisa sama-sama menjaga,” pintanya.

 

“Jadi kalau pemerintah sudah siapkan lokasi pasar, maka harus diikuti oleh seluruh masyarakat. Baik itu konsumen maupun pelaku usaha dalam pasar tersebut harus mentaati aturan yang ada. Jika kita tidak tegas dalam aturan, maka dimanapun dan siapapun orangnya itu akan seenaknya bangun pasar swadaya. Sehingga pemerintah yang mempunyai program tentang pasar itu tidak berjalan, ketika hal-hal seperti ini tidak ditindak dengan tegas,” lanjutnya.

 

Apabila pemerintah daerah membiarkan hal ini berlarut-larut, Otis mengaku semua orang akan bangun pasar swadaya, karena semua mempunyai tanah dan lahan untuk membangun psar swadaya. Jika pasar swadaya (kaget) ini tetap dipelihara maka akan menjadi masalah, karena semua orang punya tanah maka mereka seenaknya akan bikin pasar swadaya sendiri.

 

“Sehingga pemerintah harus tegas untuk menertibkan (bubarkan) pasar kaget. Kalau mau dibiarkan seperti itu, maka saya selaku pengelola pasar dan juga pemilik hak ulayat atas pasar rakyat Doyo Baru yang telah kami hibahkan ke pemerintah daerah akan kami tutup pasar ini dan kalau perlu kami jadikan bar (diskotik) atau rumah kos, jika pemerintah tidak tegas dalam hal ini,” tukasnya. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)