REI Papua Siap Dukung Program Pembangunan Rumah Bagi Pegawai

171
Ketua DPD REI Papua, Nelly Suryani menyampaikan arahan pada Rapat Koordinasi II Bisnis Gathering, yang dilaksanakan Dinas Perumaan dan Pemukiman Papua, pekan kemarin. (ISTIMEWA)

JAYAPURA (LINTAS  PAPUA)  –  Real Estate Indonesia (REI) wilayah Papua menyatakan kesiapannya mendukung pembangunan rumah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh bumi cenderawasih.

Menurut Ketua DPD REI Papua, Nelly Suryani, pihaknya siap menunggu intruksi dari pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota untuk melaksanakan pembangunan perumahan, bilamana lahan sudah siap.

“Kami pada prinsipnya siap mendukung program pemerintah untuk membangu perumahan bagi pegawai. Kita pun siap dengan skema yang diajukan nanti oleh pemerintah namun dia berharap ada keikutsertaan pihak perbankan dalam hal ini,” katanya.

“Sebab keberadaan perbankan pun sangat penting untuk mendukug program pembangunan rumah pegawai itu bisa terlaksana sebagaimana yang diharapkan bersama,” terangnya, di Jayapura, disela-sela Rapat Koordinasi II Bisnis Gathering.

Kepala Bidang Pembangunan Gedung Dinas Perumahan dan Pemukiman Papua, Dirk Fonataba mengatakan pemerintah provinsi terus mendorong pembangunan perumahan bagi pegawai, bisa terlaksana secepatnya.

“Oleh karenanya, Dinas Perumahan mengelar Rapat Koordinasi II Bisnis Gatehring. Dimana dalam rapat ini menghadirkan pihak REI dan perbankan yang ada di Bumi Cenderawasih”.

“Kegiatan ini pun merupakan tindaklanjut dari piloting di tiga daerah yang menjadi tempat bekerja pegawai negeri, yakni Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura dan provinsi. Dengan demikian, hasil dari kegiatan ini bisa mendapat data mengenai jumlah ASN yang belum memiliki rumah,” tutur dia.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman, mulai melakukan pendataan terhadap ASN yang belum memiliki tempat tinggal tetap.

Untuk tahap awal, pendataan dilakukan pada ASN ruang lingkup pemerintah provinsi serta Kabupaten dan Kota Jayapura. Pendataan tersebut nantinya dilakukan melalui web aplikasi  Rumah Indonesia (Rumi).

Melalui pendataan diharapkan dapat ditemukan angka pasti terkait jumlah ASN yang belum memiliki rumah. Pendataan juga untuk menghindari angka yang tumpang tindih, sebab sebelumnya telah terjadi perpindahan data dari (Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil) Taperum  PNS ke (Tabungan Perumahan Rakyat) Tapera. (Koran Harian Pagi Papua)