Kemana Manfaat 80 Persen Dana Otsus Papua di Kabupaten dan Kota ?

0
400
Kota Jayapura, tampak gedung DPR Papua dan sekitarnya di Pusat Kota paling timur Indonesia di Bumi Cenderawasih. (lintaspapua.com)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Pemerintah Kabupaten dan Kota diimbau menyampaikan secara terbuka ke publik, mengenai dampak dari pemanfaatan dana Otsus sebesar 80 persen, yang telah diturunkan sejak Pemerintahan Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Hal demikian disampaikan Asisten Bidang Umum Setda Papua, Elysa Auri, pada Rapat Koordinasi tentang efektivitas Perdasi/Perdasus 2018, di Jayapura, Senin (12/11)/2018, pekan kemarin.

Menurut Elysa, sangat penting bagi publik di seluruh Indonesia, lebih khusus Papua mengetahui dampak dari pemanfaatan 80 persen dana Otsus itu. Sebab produk UU ini dipastikan akan berakhir dalam empat tahun mendatang.

Sehingga hasil pemanfaatan 80 persen dana Otsus ini diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk mengevaluasi pelaksanaan UU Otsus di provinsis serta kabupaten dan kota di Papua.

“Intinya, pelaksanaan Otsus ini sisa empat tahun lagi. Sehingga kalau memang ada banyak persoalan dan hambatan yang dihadapi, mari kita berikan solusi melalui forum ini. Supaya apa, agar pelaksanaan UU Otsus di kabupaten dan kota bisa lebih maksimal bagi rakyat, kendati sudah ada perdasi dan perdasus yang sudah disahkan bahkan telah dijalankan,” terang dia.

Diakuinya, pemerintah pusat sebenarnya sudah memberikan kewenangan bagi Papua lewat UU Otsus. Hanya meski begitu, keberadaan UU Otsus ini kerap mendapat hambatan dan persoalan terkait situasi politik maupun sosial budaya yang berkembang di Papua.

Untuk itu, keberadaan 80 persen dana Otsus ke kabupaten dan kota diharapkan menjadi solusi terkait upaya mensejahterakan masyarakat dari empat bidang, yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan maupun infrastruktur.

“Hanya memang sekarang ini Pemprov ada wacana mengevaluasi pemberian dana Otsus 80 persen yang mungkin diturunkan. Tapi lagi-lagi ini merupakan kebijakan gubernur bahkan masih dalam pembahasan”.

“Sehingga diharapkan melalui rapat koordinasi ini dapat memberikan evaluasi bagaimana  perkembangan 80 persen untuk Kabupaten/Kota untuk kemudian menjadi acuan bagi pemerintah provinsi dalam mendistribusikan dana itu di masa mendatang,” ucapnya. (Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here