Pengantar

Masyarakat Adat Papua terdiri dari 257 Suku yang ada di tanah papua,, mereka sejak leluhur sampai dengan saat belanda di atur oleh sebuah pemerintahan adat yang telah ada secara turun temurun dan di akui oleh masyarakat adat itu sendiri, Pemerintahan itu diatur dengan system politik yang berbeda-beda, pemerintahannya di atur dengan system pemerintahan yang berbeda-beda antara satu suku dengan suku lainnya.

Pemerintahan Adat kemudian sejak masuknya agama dan pemerintah mulai bergeser kepada mereka yang menjadi pejabat pemerintah dan petugas gereja, adanya pemerintahan adat ini juga kadangkala dirasa sebagai ancaman terhadap kedua institusi baru ini.

Tetapi kadangkala juga peranan mereka juga dipakai dalam situasi-situasi yang penting contoh: saat Indonesia masuk di Papua, sejumlah kepala suku dipanggil ke Jakarta, untuk sebuah pertemuan penting, akhirnya di wamena dahulu ada kepala suku namanya, Silo Sukarno Doga, nama yang didapat karena bertemu presiden sukarno.

 

Dalam berbagai lawatan presiden Suharto juga bertemu sejumlah kepala suku untuk meminta restu untuk masuknya NKRI ke Papua, ada yang tempat itu diberi nama Suharto: Contoh. Lapangan Soeharto di Enagotadi, Paniai yang kemudian pada tahun 2013 digantikan namanya menjadi Lapangan Karel Gobai oleh Bupati Paniai saat itu yaitu Hengki Kayame,SH.MH.

Dalam rangka mengembalikan pemerintahan adat maka diperlukan adanya sebuah badan yang dapat mengerjakan bidang bidang yang terkait dengan masyarakat adat untuk mengimplementasikan hal mendasar UU No 21 Tahun 2001.

Badan Urusan Masyarakat Adat Kolaborasi Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Adat dilakukan merupakan wujud dari pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan serta pembangunan.

 

hal ini merupakan implementasi Peran Adat dalam Pemerintahan, tentunya ini merupakan bidang-bidang yang dapat dilakukan oleh Adat haruslah dapat dilakukan oleh adat untuk itu harus ada Payung hukum memberikan kewenangan kepada Adat, kewenangan yang dapat diberikan secara berjenjang Dalam kerangka mengembalikan pemerintahan adat di tanah Papua.

 

Perlu dimulai dari tingkat Provinsi Papua, dengan dasar Pasal 18B Ayat 2 dan UU No 21 Tahun 2001, atau juga dapat dilakukan dengan membentuk sebuah biro yaitu biro pemerintahan adat yang dipimpin oleh seorang pegawai negeri sipil, ini penting agar dapat menata pemerintahan yang khas untuk Papua.

 

Tentunya sebagai bentuk implementasi dari hal mendasar disusunnya UU No 21 Tahun 2001 yaitu Pengakuan dan Penghormatan terhadap Hak Hak Masyarakat Adat, Pemerintah dalam kerangka penyusunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membentuk sebuah Badan Urusan Masyarakat Adat Papua.

Badan ini dipimpin oleh seorang pimpinan adat atau orang yang berpengalaman memimpin badan kelembagaan masyarakat adat atau Aparat Sipil Negara (ASN) badan ini merupakan badan fungsional,yang sekretarisnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil agar mempermudah administrasi dan pertanggungjawaban,badan ini untuk menyiapkan seluruh proses rapat rapat tahunan dan program-programnya yang diilakukan dalam kerangka mengembalikan Pemerintahan Adat di Tanah Papua.

Hal ini penting juga dalam kerangka OTSUS dan dia mempunyai mitra kerja terkait urusan Masyarakat Adat Papua/Orang Asli Papua di DPRP yaitu dari Anggota DPRP yang diangkat dari Orang Asli Papua, Badan ini langsung bertanggung jawab kepada Gubernur Papua, badan ini berfungsi untuk mengurusi bidang-bidang yang terkait dengan Masyarakat Adat Papua.

Antara lain; Peradilan Adat, Pemetaan Wilayah Adat, Pemerintahan Adat, Pemberdayaan Masyarakat Adat, Penjaga Wilayah Adat Adat, Sekolah Adat, dll.

Badan ini mempunyai mitra adalah Pemimpin Suku, Dewan Adat, Lembaga Adat Suku yang ada di Papua Dalam rangka kolaborasi ini, yang menjadi dasar hukum nya adalah, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Negara mengakui dan menghonnati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang”, sebagai perwujudannya adalah adanya UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Karena salahsatu hal yang mendasar dari UU Otsus Papua, termuat dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 pada bagian 1. Umum paragraf 6 berbunyi sebagai berikut: Hal-hal mendasar yang, menjadi isi Undang-Undang ini adalah: Pertama : pengaturan kewenangan antara Pernerintah dengan Pemerintah Provinsi Papua serta penetapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan; Kedua : pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaan secara strategis dan mendasar;

Penutup

Dalam rangka kolaborasi Adat dalam pemerintahan DPR Papua telah menyiapkan dan sedang mendorong adanya Rancangan Peraturan Daerah Khusus tentang Masyarakat Adat Papua, Rapaerdasus ini jika disahkan akan menjadi Payung hukum bagi masyarakat adat dan pembentukan Badan Urusan Masyarakat Adat di Papua. (Penulis Adalah Anggota DPR Papua,  John NR Gobai)