Ombudsmen Siap Evaluasi Pelayanan Publik Pemkot Jayapura

84
"Ombudsmen sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan Pemkot Jayapura melalui bagian portal untuk mengadakan evaluasi pelayanan publik di lingkungan pemerintah kota jayapura," ujar Fernandes selaku Asisten Ombudsmen Republik Indonesia. (Ardiles / lintaspapua.com )

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) –  Lembaga Ombudsmen Republik Indonesia yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik bersama Pemerintah kota (Pemkot) Jayapura mengevaluasi hasil pemenuhan standard pelayanan, kegiatan ini bertempat di Aula PKK, Kota Jayapura, Jumat 16 November 2018.

 

“Ombudsmen sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan Pemkot Jayapura melalui bagian portal untuk mengadakan evaluasi pelayanan publik di lingkungan pemerintah kota jayapura,” ujar Fernandes selaku Asisten Ombudsmen Republik Indonesia.

 

Lembaga negara ini tugas pokoknya ialah memerima dan menindaklanjuti pengaduan atau laporan masyarakat.

 

“Evaluasi pelayanan ini bermaksud Pemerintah Kota  Jayapura ingin melihat sejauh mana tingkat kepatuhan penyelenggaraan dinas atau OPD terkait lainnya bagaimana mereka memenuhi standard pelayanan yang sesuai dengan Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan public,” katanya lanjut.

 

Fernandes mengatakan, dapat dilihat pada Undang-undang nomor 25 tahun 2009 disebutkan bahwa lembaga yang berwenang mengawasi pelayanan publik ialah Ombudsmen dan DPR.

 

“Berarti kegiatan evaluasi pelayanan ini diwajibkan kepada semua penyelenggara negara,”tuturnya.

 

Pihaknya menghimbau bagi peserta yang hadir, pelayananan harus sesuai dengan standarnya dan juga harus ada maklumatnya dengan komponen-komponen yang ada.

 

“Tujuan Undang-undang pelayanan publik untuk memberikan kepastian kepada pengguna maupun penyelenggaraan,”katanya.

 

Secara nasional dalam melakukan pengawasan ombudsmen telah melakukan pelaksanaan survei kepatuhan pemerintah terhadap pemenuhan standar pelayanan publik

 

Terdapat delapan lokasi survei (Lokus) di Papua yang nantinya akan diberikan penilaian yaitu antara lain Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom, Merauke, Biak serta Yapen.

 

Dirinya meminta maaf untuk hasil penilaian di tahun 2018 untuk Provinsi Papua belum bisa di paparkan tapi hasilnya sudah ada dan nantinya akan di ekspos secara nasional.

 

“kemungikinan kepala daerah akan diundang mengingat setiap tahun dilakukan, namun hasil penilaian di tahun 2017 Provinsi Papua merah dengan beberapa kabupaten sedangkan untuk Kota jayapura kuning,” pungkasnya.

Pihaknya mengharap ada suatu perbaikan yang berkelanjutan hari ini sudah baik, kalau bisa besok lebih baik lagi.  ( Ardiles / lintaspapua.com )