Menjelang HUT SAMN yang pertama Komisi 1 DPR Papua menggelar Hearing Publik bersama Solidaritas Anti Miras dan Narkoba (SAMN) Provinsi Papua, yang berlangsung di Hotel Horison, Jumat, 16 November 2018. Tampak Suasana Kegiatan. (Ardiles / lintaspapua.com)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) –  Menjelang HUT SAMN yang pertama Komisi 1 DPR Papua menggelar Hearing Publik bersama Solidaritas Anti Miras dan Narkoba (SAMN) Provinsi Papua, yang berlangsung di Hotel Horison, Jumat, 16 November 2018.

 

Kegiatan yang menghadirkan Walikota Jayapura melalui staf ahli, BNN Papua, dan Dosen Fakultas Hukum Unchen, ini untuk bersama-sama mendorong tempat rehabilitasi bagi para pecandu miras dan narkoba di Papua.

 

“Untuk tempat rehabilitasi bagi para pecandu narkoba juga minuman keras ini kan belum ada, oleh karena itu melalui Dprp, akan kami minta bantuan kepada pemerintah dalam hal ini Gubernur Papua, agar menyediakan tempat dari tanah ulayat untuk di gunakan sebagai tempat rehabilitasi bagi korban pencandu minuman keras dan narkoba,” ujar Wakil Komisi I DPR Papaua, Tan Wie Long, saat di wawancarai usai kegiatan.

 

Dikatakan, menyangkut Perdasi No 15 Tahun 2013 ini merupakan tanggung jawab pemerintah, Dprp, untuk melindungi segenap masyarakat Papua. Perdasi ini melindungi masyarakat OAP dengan payung hukum agar minuman keras ini harus di lenyapkan dari tanah Papua.

 

“Tidak ada toleransi lagi karna kita tahu banyak kecelakaan, KDRT, pembunuhan 90 persen di akibatkan karena minuman keras,”jelasnya.

 

Oleh karena itu Pemerintah, DPR Papua, dan masyarakat harus mendukung Peraturan Daerah Provinsi Nomor 15 tahun 2013, karena ini hanya semata – mata demi keselamatan masyarakat Papua.

 

“Kami Dewan akan mendorong lewat sidang paripurnah nanti, agar pihak BNN membangun sarana prasarana bagi para korban miras dan narkoba tersebut,”tambah Tan.

 

Menurut Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Papua, Doren Wakerkwa, menyampaikan untuk Perdasi No 15 tahun 2013 yang di buat oleh pemerintah Papua ini tetap berlaku di Papua.

Karena ini keputusan Gubernur dalam menyikapi sikap darurat sipil bagi rakyat Papua yang terus menjadi korban.

 

“Oleh karena itu semua Kabupaten/Kota harus melaksanakan kebijakan tersebut, ini merupakan sinergitas, komitmen dan konsisten oleh seorang penyelenggara Daerah Provinsi di Papua,” ujarnya.

 

Dirinya menambahkan,  beberapa pasal dalam perdasi No 15 tahun 2013 ini kita perlu revisi, yaitu menyangkut sanksi.

“Sanksi yang di maksud yaitu misalnya kasus orang mabuk sanksinya 1 tahun dengan denda sebanyak 1 M, jadi kita turunkan menjadi 6 bulan, dan dendanya kita kurangi menjadi 500 juta.Jadi namanya pelarangan perdasi miras itu kita jalan terus sampai dunia kiamat,”tegas Doren.

 

Di kesempatan yang sama Walikota Jayapura DR. Benhur Tomi Mano MM., melalui staf ahli bidang ekonomi keuangan dan pembangunan Arif Darmanto menyampaikan, pemerintah kota (pemkot) jayapura sendiri juga memiliki peraturan yang mengatur tentang minuman beralkohol yaitu Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2014 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

 

“Pemkot Jayapura dalam hal ini Wali kota Jayapura beserta seluruh jajarannya memiliki kepedulian sangat tinggi terhadap pengaruh buruk daripada minumuan beralkohol,” katanya.

 

Harapan pemkot jayapura terhadap peraturan Daerah nomor 15 tahun 2013 tentang peredaran dan penjualan minuman beralkohol Pemkot jayapura menghendaki Pemprov Papua membuat sebuah tim yang solid guna yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

 

“untuk duduk bersama membuat sebuah kajian bagaimana sebenarnya perda yang dikeluarkan gubernur bisa dilaksankan 100%,”tutupnya. (Ardiles / lintaspapua.com )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here