Pemprov Papua Apresiasi Pelatihan dan Sosialisasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik

0
593
Asisten Bidang Umum Setda Papua, Elysa Auri mengatakan, keberadaan SPSE versi terbaru diyakini lebih akuntabel dalam mendukung pengadaan barang dan jasa di Papua. (ISTIMEWA)

JAYAPURA (LINTAS  PAPUA)  – Pemerintah Provinsi Papua menyambut baik pelatihan dan sosialisasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

 

Kegiatan ini dipandang sebagai langkah strategis dalam upaya menciptakan agen-agen perubahan menuju tercapainya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang lebih efisien, efektif, terbuka, transparan, bahkan tidak ddiskriminatif.

 

Asisten Bidang Umum Setda Papua,  Elysa Auri mengatakan, keberadaan SPSE versi terbaru diyakini lebih akuntabel dalam mendukung pengadaan barang dan jasa di Papua.

Apalagi aplikasi ini bisa mengakomodi pengusaha orang asli Papua (OAP), namun dengan ketentuan, peserta tersebut telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SiKAP).

“Selanjutnya, peserta hanya memasukan penawaran harga maupun evaluasinya melalui aplikasi terbaru itu. Tak ketinggalan penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah,” ujar Elysa Auri,  di Jayapura, kemarin.

Ia berharap, melalui pelatihan dan sosialisasi SPSE versi terbaru, mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman terntang prinsip dasar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tersebut. Disamping itu, memberikan dasar pengetahuan substantif tentang pemilihan penyedia.

 

“Juga terpenting memberikan panduan teknis dasar pelaksanaan e-procurement dan lelang cepat pemerintah berdasarkan Perpres 16/2018. Kemudian juga membahas dan memahami prosedur administratif lengkap mengenai pelaksanaan lelang cepat sejak persiapan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban administratif hingga teknisnya,” jelas dia.

 

Sebelumnya, Pemprov Papua menerbitkan PPP 16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, yang diharapkan mulai diterapkan pada 2019 mendatang, sebab memberi banyak afirmasi bagi OAP.

Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua Debora Salossa mengatakan, Perpres baru tersebut mengatur tentang pelaksanaan lelang terbatas senilai Rp2,5 miliar, khusus bagi pengusaha OAP.

Hal tersebut, menurut dia, sebagai satu bentuk proteksi dan pembinaan bagi pengusaha OAP, agar kedepan menjadi lebih profesional, sehingga mampu bersaing dengan saudara-saudara pendatang. (Berti Pahabol / LintasPapua.com )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here