ILAGA (LINTAS PAPUA) – Pasangan Bupati Puncak periode 2018-2023 Willem Wandik dan Pelinus Balinal, beberapa bulan ke depan ini akan menentukan siapa pejabat yang akan menemani keduanya dalam lima tahun ke depan,menduduki sejumlah jabatan penting OPD di pemkab Puncak, sehingga untuk menjalangkan visi dan misi keduanya.

Hanya saja siapa yang akan menduduki jabatan tinggi pratama atau pimpinan Organisasi Perangkat daerah (OPD) di Lingkungan Pemkab Puncak, sebelumnya para pejabat tersebut akan melalui sata tahap, yakni uji komptensi Jabatan pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau semacam pemetaan jabatan.Demikian hal tersebut terungkap dalam sosialisasi tata cara pengisian dan pengangkatan jabatan pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Puncak, di Aula Negelar, Ilaga, Senin (12/11),kemarin.

Dalam sosialisasi tersebut juga diawali dengan penyampaikan Visi dan Misi Bupati dan wakil Bupati Puncak periode 2018-2023, yang disampaikan langsung oleh Bupati Puncak Willem Wandik, serta ketua Percepatan Pembangunan Kabupaten Puncak DR.Bambang Purwoko dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yokyakarta, serta hadir juga staf dari Komisi Aparatur sipil Negara (KASN)Jakarta, yang menyampaikan soal system uji kopetensi yang akan dilalui oleh para pejabat OPD di Lingkungan Pemkab Puncak, serta dihadiri oleh sekda dan pimpinan OPD di Lingkungan pemerintah Kabupaten Puncak.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Puncak,  Willem Wandik, juga menyerahkan Surat Keputusan Bupati, terkait daftar nama Panitia seleksi terdiri dari Sekda Puncak, akan ditemani dengan beberapa orang dari akademisi Uncen, UGM dan Kepegawaian Regional Papua, yang sudah sering terlibat dalam Uji Komptensi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama.

Bupati Puncak,  Willem Wandik mengagtakan, bahwa uji komptensi Jabatan pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Pemkab Puncak ini merupakan suatu cara yang strategis untuk mendukung birokrasi yang baik di Pemkab Puncak, dengan JPT ini dirinya bisa mengetahui pejabat mana yang layak untuk menduduki jabatan penting di Puncak, termasuk ada juga mutasi jabatan atau bahkan ada yang bakal diparkirkan.

“Uji Kompetensi ini baru kita laksanakan di Puncak, ini cara yang benar sesuai dengan aturan, jadi semua pejabat atau ASN yang layak, bisa ikut Uji komptensi,karena ini terbuka,dengan JPT ini, akan mejadi bahan pertimbangan saya, untuk melihat siapa pejabat yang layak menduduki jabatan pratama,siapa yang perlu kita istirahatkan,apalagi rata-rata pejabat disini, hampir 10 tahun menduduki jabatan,sehingga perlu penyegaran, termasuk Mutasi,namun sebelum pelantikan maka kita terlebih dahulu melakukan sosialisasi, sehingga pejabat nantinya jangan kaget,”ujarnya.

“Dengan system ini juga nantinya dapat mewujudkan birokrasi pemerintah yang professional berintegritas dan mampu menterjemahkan Visi dan Misi Bupati dan wakil Bupati, termasuk menjadi pelayan masyarakat,yang baik, sehingga Puncak lebih baik lagi,” tambahnya.

 

Sementara itu salah satu tim panitia seleksi (Pansel) JPT  DR.Bambang Purwoko,mengatakan kepasitas birokrasi sangat menentukan terhadap maju tidaknyan suatu daerah, terutama dalam menterjemahkan visi dan misi kepala daerah, sehingga untuk menentukan kapasitas pimpinan OPD ini, terlebih dahulu akan melalui uji kompetensi.

 

“saya pikir para pimpinan OPD tidak boleh takut, karena melalui uji komptensi atau pemetaan kompetensi ini, tim Panitia seleksi (Pansel) akan mengetahui pejabat eselon II, dan III dan IV, akan keahliannya,kemampuannya,komitmen kerjanya seperti apa,termasuk komitmen berada di tempat tugas.Hasil uji komptensi ini, nantinya diserahkan ke Bupati sebagai rekomendasi,untuk selanjutnya menentukan dan melantik pejabat tersebut,melaksanakan tugas lima tahun mendatang,” katanya.

 

Sementara itu, Staf dari Komisi Aparatur sipil Negara (KASN)Jakarta Syahrul sangat mendukung langkah dari Bupati dan wakil Bupati Puncak, yang akan melaksanakan Uji komptensi,karena dengan cara seperti ini, maka Bupati dan wakil Bupati bisa menempatkan pejabat sesuai dengan kompetensinya, apalagi rata-rata pejabat di Puncak, sudah menduduki jabatan hampir 10 tahun, sehingga perlu dilakukan mutasi atau penyegaran.

“Proses seleksi jabatan tinggi pratama ini merupakan amanah UU nomor 5 Tahun 2014, yang dalam proses pengangkatan dalam jabatan mengamanhkan nilai kompetensi, dan dengan cara seperti ini juga membatasi kepala daerah untuk sewenang- wenangnya menempatkan pejabat atau menonjobkan pejabat, karena kepentingan politik, saya berharap daerah lain di Papua,juga melaksanakan uji komptensi Jabatan pimpinan Tinggi (JPT) Pratama,seperti di Kabupaten Puncak,” tukasnya. (Diskominfo Puncak)