Pembangunan Sektor Industri di Papua Masih Sangat Rendah

0
600
“Oleh karena itu, peran industralisasi sebagai lokomotif pembangunan di sektor hilir harus mampu menggandeng sektor ekonomi lainnya dalam mengimplementasikan program-program pengembangan ekonomi secara terpadu, guna mewujudkan papua bangkit, mandiri, sejahera yang berkeadilan,” ujar Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua, Max Olua , saat kegiatan Focus Grup Discussion Penyusunan Rencana Pembangunan Industrian Provinsi Papua, di Jayapura, Rabu (14/11/2018). (Berti Pahabol / Lintaspapua.com )

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Pembangunan sektor industri di Provinsi Papua dinilai masih sangat rendah, sementara sektor industri pengolahan merupakan penggerak utama atau lokomotif dalam memajukan perekonomian di Bumi Cenderawasih.

Hal tersebut ditegaskan Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP. MH.,  dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Kepala  Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua, Max Olua , saat kegiatan Focus Grup Discussion Penyusunan Rencana Pembangunan Industrian Provinsi Papua,  di Jayapura, Rabu (14/11/2018).

“Oleh karena itu, peran industralisasi sebagai lokomotif pembangunan di sektor hilir harus mampu menggandeng sektor ekonomi lainnya dalam mengimplementasikan program-program pengembangan ekonomi secara terpadu, guna mewujudkan papua bangkit, mandiri, sejahera yang berkeadilan,” ujar  Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua, Max Olua , saat kegiatan Focus Grup Discussion Penyusunan Rencana Pembangunan Industrian Provinsi Papua,  di Jayapura, Rabu (14/11/2018).

Berdasarkan data dari BPS Papua tahun 2017, peran Provinsi Papua dalam pembentukan  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional untuk kategori industri pengelohan pada tahun 2015 dibawa 0,5 persen, jika dibandingkan dengan provinsi papua barat yang mencapai 0,5-0,9 persen.

Minimnya konstribusi industri pengelohan terhadap pembentukan pdrb di provinsi papua menunjukkan bahwa potensi sda yang dikelola sebagai input produksi belum berfungsi optimal.

“Masalah keamanan, aksebilitas dan konektivitas masih menjadi kendala utama dalam menarik  minta investor untuk datang dan berinvestasi di papua,” tandasnya.

Adanya upaya dari kementerian perindustrian untuk mendorong percepatan pembangunan industri ke luar pulau jawa termasuk di Provinsi Papua sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka menengah nasional.

Oleh karena itu, arah dan kebijakan pembangunan industri harus diselaraskan dengan kebijakan daerah melalui rpjmd dan RTRW Papua, sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan dan berawasan lingkungan dengan tetap mempertimbangkan masa depan generasi yang akan datang.

Sebagai upaya untuk mempercapat peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat asli Papua, maka akan diterapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan melalui lima prinsi dasar pembangunan yaitu perlindungan, keberpihakan, pemberdayaan, keterpaduan dan tata pemerintahan yang baik.

“Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Papua merupakan pedoman penyusunan Renstra dinas perindustrian dan perdagangan Provinsi Papua yang nantinya masuk dalam rpjmd provinsi papua 2018-2022,” tambahnya. (Berti Pahabol / lintaspapua.com )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here