Cegah Konflik, KPU RI Diminta Tinjau Ulang dan Batalkan Hasil KPUD Mamberamo Raya

0
940

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  – Masyarakat Mamberamo Raya dan Mahasiswa Kabupaten Mamberamo Raya kembali mendesak Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, agara membatalkan pelantikan Anggota KPU Mamberamo Raya, sebab hasil seleksi tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.

“Kami kecewa dan sesalkan dengana hasil seleksi yang dilakukan Tim Seleksi KPU terhadap KPUD Mamberamo Raya, yang mana kami punya anak – anak asli Mamberamo Raya tidak diakomodir, lalu mengambil orang dari luar datang kerja di daerah kami,” ujar Sekretaris I Himpunan Mahasiswa Mamberamo Raya, Herson Koirewa, kepada media di Abepura, Rabu (14/11/2018).

 

Ditegaskan, bahwa sudah saatnya kepercayaan diberikan kepada anak – anak asli Mamberamo Raya, sehinga harus segera dilakukan klarifikasi, yakni memasukan kembali Yohanis Steven Sawaki, SE., dan Tonci Bilasi sebagai anak daerah Mamberamo Raya.

“Kami akan membuat surat ke KPU RI, agar membatalkan proses pelantikan, sehingga dua anak – anak Mamberamo Raya ini bisa diakomodir dalam Anggota KPUD Mamberamo Raya, tentunya mencegah timbulnya konflik akibat masyarakat tidak setuju dengan hasil tersebut,” tuturnya.

 

Sementara itu, Sekretaris Umum Asosiasi Mahasiswa Mamberamo – Tami – Papua, Robert Manggo, S.Sos, M.Si., menilai bahwa  sudah saatnya KPU Papua dan KPU Republik Indonesia melihat persoalan yang terjadi, karena hasil rekruitmen yang terjadi tidak mengindahkan aspirasi masyarakat.

“Disisi lain sangat disesalkan jika adanya oknum – oknum kepentingan yang hanya titip nama dan tidak mengindahkan anak – anak asli daerah Mamberamo Raya,” jelasnya.

 

Disampaikan, bahwa anak – anak Mamberamo Raya yang lebih memahami daerahnya dan tidak mungkin orang dari luar yang paham kondisi daerah Kabupaten Seribu Misteri ini.

“Harus belajar dari pengalaman, karena sudah pernah terjadi dalam sejarah demokrasi Indonesia, yakni Pemilihan Ulang hingga tiga kali, sehingga jadi pertimbangan, agar bisa memuaskan masyarakat, yakni apa yang disampaikan dihargai oleh KPU Papua untuk melakukan perbaikan,”  katanya.

 

Senada dengan itu, Sekretaris Dewan Adat Mamberamo Raya, Marthen Tukeji meminta, agar proses seleksi juga menghargai tatanan adat, terutama dalam era Otonomi khusus ada masyarakat  adat yang punya aspirasi harus dihargai dan dipikirkan secara baik.

“Kami hanya minta dua anak kami, yaitu Yohanis Steven Sawaki, SE., dan Tonci Bilasi, agar dapat dimasukan dalam keanggotaan, karena mereka adalah anak – anak asli Mamberamo Raya, kiranya KPU RI dan KPU Papua memahami permintaan masyarakat adat,” pintanya.

 

Marthen Tukeji menegaskan, bahwa jika proses pelantikan dipaksakan, tentunya KPU harus bisa bertanggungjawab atas masalah yang terjadi, sehingga aspirasi masyarakat adat harus disikapi secara bijaksana, karena yang punya daerah buka suku lain yang seenaknya datang mengatur – mengatur daerah Mamberamo Raya.

Sebagaimana diketahui 10 Anggota KPUD Mamberamo Raya yang terpilih dari hasil seleksi yang ditetapkan calon Anggota  tanggal 8 November 2018 untuk periode 2018 – 2023, dan ditandatangani oleh Ketua KPU RI, Arief Budiman, yakni sesuai  urutan nomor adalah, 1. Yesaya Dude, 2. Marthen Murafer, A.Md., 3. Meitty Ebta Rumandewai, S.HI., 4. Yulius Elon Awaki, S.Sos., 5. Hasan Tomu, S.M., 6. Ibrahim Rumbauri, SE., 7. Samuel Dasinapa, SE., 8. Yohanis Steven Sawaki, SE., 9. Keliopas Uria Sirami, S.Pd., 10. Tonci Bilasi.

 

Sementara itu, Anggota DPR Papua, Yotam meminta KPU Republik Indonesia melakukan perbaikan sebagaimana yang diminta oleh masyarakat, karena masyarakat belum bisa menerima dengan alasan tidak mengakomodir anak – anak Mamberamo Raya. (Eveerth Joumilena / lintaspapua.com )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here