Perampingan Struktur Birokrasi 52 OPD Papua Dibahas Dengan Kementerian

0
803
Suasana Gubernur Papua, Lukas Enembe, saat jumpa pers di Gedung Negara, didampingi para pejabat. (Eveerth Joumilena / lintaspapua.com)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Rencana Pemerintah Provinsi Papua meramping birokrasi yang kini berjumlah 52 organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dibahas bersama pihak kementerian terkait di Jakarta.

Diperkirakan dari 52 OPD yang ada di lingkungan pemerintah provinsi, bakal dirampingkan menjadi hanya 30-an instansi. Dimana, Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH.,  berkeinginan agar ada penghematan pada sejumlah struktur, sehingga dananya bisa dipakai untuk membiayai persiapan dan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 di Bumi Cenderawasih.

“Gubernur ingin aga OPD kedepan lebih kepada miskin struktur tapi kaya fungsi. Dengan demikian kita terus menggenjot perampingan struktur bersama pihak kementerian. Bahkan OPD yang kami usulkan pun mendapat apresiasi dari kementerian dalam negeri,” terang Sekretaris Daerah Provinsi  Papua,  Hery Dosinaen, kemarin.

Masih dikatakan Sekda, atas dasar usulan Pemprov Papua pula, kementerian dalam negeri, pada akhirnya berpotensi melakukan evaluasi terhadap penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dimana peraturan pemerintah tersebut, kini menjadi acuan bagi seluruh pemerintahan di Indonesia, dalam menentukan organisasi perangkat daerah. Dirinya pun meyakini, perampingan struktur organisasi yang dirancang Pemprov Papua bakal menjadi model percontohan bagi seluruh provinsi di Indonesia.

Sebelumnnya, Gubernur Papua,  Lukas Enembe menginsyaratkan bakal merampingkan OPD menjadi hanya 30 s/d 35, dari 53 instansi yang ada.

Gubernur juga menegaskan, telah membentuk tim untuk merampingkan jumlah birokrasi di Papua yang sangat “gemuk”. Sehingga diharapkan paling lambat pada awal 2019 mendatang, perampingan bisa terlaksana.

“Sebab perampingan ini juga merupakan amanat UU. Makanya, dalam pertemuan itu kami sampaikan kepada Kepala OPD bahwa harus siap terima dan jangan ada gugatan. Sebab Kepala OPD yang ada pun sudah ada bersama-sama dengan kami di pemerintahan selama lima tahun”.

“Artinya, kepala OPD yang ada saat ini harus siap terima kalau-kalau nanti tidak dilibatkan lagi dalam pemerintahan. Sebab ada perampingan jabatan,” jelasnya.

Gubernur Enembe menambahkan, perampingan OPD tersebut bertujuan memaksimalkan peran pelayanan dan pembangunan kepada masyarakat. Dengan menggabungkan OPD, diharapkan agar kinerja ASN lebih maksimal. (Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here