Aser Gobai : Perlu Dibicarakan Terkait Ketenagakerjaan Melalui Lembaga Hubungan Industrial yang Telah Ada

0
946
Hingga saat ini, Freeport Indonesia memperkerjakan lebih dari 32.000 karyawan dengan komposisi 98,74% putra-putri Indonesia yang datang dari berbagai provinsi, dan 1,26% karyawan asing. (ISTIMEWA)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Untuk meningkatkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, Perusahaan dan Serikat Pekerja sepakat untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan secara berkesinambungan melalui lembaga hubungan industrial yang telah ada.

Bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial akan mengedepankan pada :

  1. a) Asas Jaminan Hukum dan HAM.
  2. b) Asas Kepastian Hukum.
  3. c) Asas Saling Percaya dan Konsistensi.
  4. d) Asas Praduga Tak Bersalah.
  5. e) Asas Tata Laksana yang Baik dan Benar.
  6. f) Asas Persamaan Hak dan Kewajiban.

Penjelasan Yang dimaksudkan dengan:

  1. a) Asas Jaminan Hukum dan HAM adalah bahwa adanya kepatuhan terhadap norma Hukum dan HAM.
  2. b) Asas Kepastian Hukum adalah mengutamakan landasan peraturan perundangundangan,kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan.
  3. c) Asas Saling Percaya dan Konsistensi adalah menumbuhkan kepercayaan dan konsisten diantara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari.
  4. d) Asas Praduga Tak Bersalah adalah mengutamakan pada terpenuhinya sekurang kurangnya2 (dua) alat bukti dan hasil Investigasi.
  5. e) Asas Tata Laksana yang Baik dan Benar adalah Pekerja, Serikat Pekerja dan Perusahaan melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya secara adil, bijaksana secara patut dengan penuh tanggung jawab termasuk memenuhi aturan PKB/PHI yang telah disepakati berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.
  6. f) Asas Persamaan Hak dan Kewajiban adalah Pekerja, Serikat Pekerja dan Perusahaan menghormati dan melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dengan itikad baik dan kejujuran.

“Mengapa Ahmad Ardianto EVP HR IR, Nikodemus Purba dan Riza Pratama, Juru bicara freeport mengugat pekerja yang notabene dinyatakan mogok sah Salah satu sumber hukum ketenagakerjaan hukum formil sebagai ((tempat atau sumber dari mana suatu peraturan itu memperoleh kekuatan hukum),”

Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum.

Sumber formil hukum ketenagakerjaan salah satunya Kebiasaan “merupakan kebiasaan manusia yang dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama dan diterima oleh masyarakat, sehingga bilamana ada tindakan yang dirasakan berlawanan dengan kebiasaan tersebut dianggap sebagai pelanggaran perasaan hukum’’.

Berdasarkan data yang diterima oleh serikat pekerja 29 Februari 2016 pekerja yang long absen melanggar pasal 27.10 ( mangkir ) sesuai PKB/PHI 2015-2017,34 masih dalam administrasi perusahaan, 22 menunggu penetapan PHI, 2 proses PHI, 1 ekternal legal dan 1 di MA. bahwanya kesemua pelanggaran pekerja ini keterkaitannya dengan pelanggaran mangkir yang mana pihak pengusaha yang aktif mulai pemanggilan 1 sampai mediasi ke penyelesaian Hubungan Industrial MA ( Mahkamah Agung ).

Akan sangat berbeda dalam menangani pekerja yang notabene sejak 12 April 2107 hingga mogok kerja 1 mei .2017 yang diklaim pengusaha dianggap mangkir sebagaimana penyampaian Juru Bicara di media media .

Seandainya pengusaha katanya konsisten terhadap ribuan pekerja yang dianggap mangkir, ya daftarkan saja sesuai mekanisme penyelesaian hubungan industrial seperti yang yang mangkir lainnya biar adil kenapa yang mangkir bertahun – tahun  pengusaha aktif agresif sementara yang ribuan pasif,  lalu pekerja ditantang untuk membawa masalah ini ke PHI ada apa ini ?.

Bagaimana dengan yang puluhan mangkir yang tidak jelas masalahnya diproses di PHI ko ribuan digantung bukannya perlakuan PKB/PHI sama buat pekerja Didalam buku PKB/ PHI 2015-2017 jelas didalam pasal yang mengatur Hubungan industrial diantaranya : Pasal 7 PHI 2015 – 2017

Pelaksanaan Dan Pengawasan Hubungan Industrial

Seandainya mau konsisten kami perwakilan pekerja mempertanyakan hal ini,  kenapa berbeda ya penangannya mangkirnya kan pasalnya sama kalau dibilang melanggar apakah kekentuan khusus buat menanganinya, sehingga kami dipaksakan mendaftarkan perselisihannya, dan lebih ironisnya para pekerja yang dianggap mangkir berjamaah dibilang bukan masalah hubungan industrial ,nah terus pembahasan selama ini di hotel Rimba Papua sejak 29 – 30 April 2017 itu apa ….??? Salam Hormat, Pekerja dan keluarga korban PHK sepihak Freeport.

(Aser Gobai, ST Legistrator Pengawas Ketenagakerjaan DPRD sekaligus Ketua PC SPKEP SPSI Kabupaten Mimika)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here