Freeport Indonesia Berikan Bantuan Medis Kepada Semua Pekerja

0
1280
Tampak Aktivitas Dua Karyawan PT. Freeport Indonesia. (http://ptfi.co.id/id)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  – Freeport Indonesia mengakui Tidak Benar Adanya Instruksi BPJS Kesehatan Menolak Bantuan Eks Karyawan

Menanggapi berbagai isu dan gejolak, Vice Presiden Corporate Communication PT Freeport Indonesia, Riza Pratama menjelaskan, bahwa terkait adanya Isu Pemblokiran BPJS Kesehatan olah PTFI, yakni Tuduhan yang mengatakan bahwa PTFI telah menginstruksikan BPJS Kesehatan agar menolak bantuan medis para eks karyawan adalah sangat tidak benar.

Vice President Corporate Communication Freeport Indonesia, Riza Pratama. (Dokumen LintasPapua.com)

“PTFI memberikan bantuan medis bagi semua pekerja dan keluarga mereka yang berhak melalui asuransi/fasilitas kesehatan perusahaan; selain itu PTFI juga mengikutsertakan mereka pada program BPJS Kesehatan,”

Disampaikan, bahwa karena hubungan kerja PTFI dengan para eks karyawan telah berakhir, maka para eks pekerja tersebut dan keluarga mereka berhak atas bantuan medis dari BPJS Kesehatan sepanjang melakukan pembayaran sebagai peserta mandiri pada BPJS Kesehatan.

“Jika para eks karyawan tersebut tidak melakukan pembayaran sebagai peserta mandiri pada BPJS Kesehatan, sebagai warga Negara para eks pekerja bertanggung jawab mengurus sendiri keterangan tidak mampu guna memperoleh bantuan medis dari BPJS Kesehatan,” demikian dalam keterangan yang disampaikan Riza Pratama.

 

Sekilas Kejadian Mogok Kerja Pekerja PT Freeport Indonesia  dari tahun 2011 hingga  2017 

 Sejak tahun 2011, PTFI terus mengalami beberapa mangkir kerja skala besar yang diklaim sebagai mogok kerja. Penghentian kegiatan operasi akibat hal ini membawa dampak negatif bagi para pemangku kepentingan perusahaan.

Pada bulan September – Desember 2011, Serikat Pekerja yang dipimpin oleh Sudiro melakukan aksi mogok kerja dengan alasan perundingan PKB 2011-2014 yang sedang berlangsung mengalami deadlock/kebuntuan.

Mogok kerja yang dilakukan tersebut merupakan suatu mogok kerja yang tidak sah, karena perundingan PKB yang dilakukan belum mengalami jalan buntu yang dinyatakan oleh para pihak dalam risalah perundingan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Salah satu imbauan yang disampaikan sebelumnya, agar karyawan yang mogok kerja dapat kembali bekerja. (ISTIMEWA)

Mogok Kerja ini diakhiri dengan adanya kesepakatan pada tanggal 12 Desember 2011. Kesepakatan tersebut menyepakati tidak ada tindakan disiplin yang akan dikenakan terkait dengan Pekerja yang melakukan mogok kerja, apabila di kemudian hari terdapat karyawan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan ketenagakerjaan dan/atau BPHI-PKB akan dikenakan tindakan disiplin.

 

 

Pada bulan November – Desember 2014 Serikat Pekerja yang dipimpin oleh Sudiro kembali melakukan mogok kerja. Mogok kerja tersebut merupakan aksi solidaritas terkait dengan insiden di area tambang. Mogok Kerja tersebut di akhiri dengan kesepakatan New Era pada tanggal 31 Oktober 2014.

Salah satu butir kesepakatan “New Era” tersebut adalah dibentuk Panel Arbitrase yang akan memutuskan sah tidaknya mogok kerja tersebut. Panel Arbitrase dalam putusannya menyatakan bahwa mogok di Bulan November – Desember 2014 adalah tidak sah dan pekerja yang melakukan mogok kerja mendapat peringatan lisan.

Dalam amar putusannya Panel Arbitrase tersebut juga menyatakan apabila dikemudian hari terjadi mogok kerja lagi maka akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau PKB yang berlaku. Selanjutnya Serikat pekerja dan Manajemen PTFI sepakat untuk mematuhi Putusan Panel Arbitrase tersebut. (Eveerth Joumilena)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here