JAYAPURA (LINTAS  PAPUA)  –  Badan Intelejen Negara (BIN) menilai pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) di wilayah kabupaten, merupakan pesta demokrasi paling rawan konflik di Bumi Cenderawasih.

Hal demikian sebagaimana pelaksanaan Pileg di Kabupaten Tolikara, yang memakan korban jiwa salah seorang calon legislatif dari Partai Golkar, hingga memicu perang suku.

Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua, Brigjen TNI Abdul Haris Napoleon, mengatakan hal itu di Jayapura, dalam satu kesempatan, pekan lalu.

Untuk itu, dia meminta aparat keamanan baik TNI maupun Polri serta pimpinan daerah terkait agar mewaspadai pelaksanaan Pileg di wilayah kabupaten. Upaya ini, untuk mengantisipasi jatuhnya korban jiwa saat Pileg 2019 mendatang di Papua.

“Seperti kejadian kejadian 2009 lalu di Tolikara, karena daerah itu dikuasai Partai Demokrat, lalu calon lagislatif asal Partai Golkar ini ingin minta satu suara saja di kampungnya. Apa yang terjadi, dia dibunuh masyarakat setempat dan terjadi perang suku”

“Ini kejadian nyata yang perlu diantisipasi oleh pihak terkait kedepan. Sebab jangan hanya perbedaan partai lalu ada korban jiwa,” terang dia.

Hal lain yang perlu diantisipasi, lanjut dia, saat pengiriman logistik Pileg maupun Pilpres, yang perlu memperhatikan hal teknis maupun non teknis. Untuk wilayah pesisir dia berharap agar pihak terkait menggunakan motoris perahu lokal.

“Untuk aparat kemanan ini teknis sekali sebenarnya, saya imbau gunakan jerigen kosong saat mengantas logistik menggunakan pesahu. Jerigen itu tujuannya untuk diikat di badan termasuk senjata, agar tidak hilang,” katanya.

“Sebab sudah terjadi banyak kecelakaan saat pengantaran logistik tak gunakan motoris lokal yang lebih tahu medan. Lalu ada cukup banyak senjata yang hilang, contoh prajurit TNI dari Bonggo saat hendak ke Sarmi hilang empat pucuk karena tidak paham kondisi alam dan kondisi medan,” jelas dia.

Sementara untuk wilayah pegunungan, dia berharap para pihak agar peka dengan kondisi alam saat hendak mengantar logistik. Bila cuaca tak memungkin agar tidak memaksakan kehendak.

“Pada Pemilu 2009 ada pesawat menabrak gunung gergaji di Wamena yang mengangkut sejumlah orang KPU dan logistik. Sebenarnya pesawat itu hendak dinaiki Gubernur dan Forkompinda. Namun ada semacam indra keenam dan ibu Pangdam yang meminta agar penerbangan ditunda ke penerbangan berikutnya”.

“Nah hal semacam begini pun kita mesti peka supaya penyaluran logistik bisa berjalan lancar tanpa harus memakan korban jiwa,” harapnya. (Koran Harian Pagi Papua)