JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 29 kabupaten/kota serta 1 provinsi di Bumi Cenderawasih, seluruhnya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Hal membanggakan lainnya, dalam LKPD tahun lalu, sudah tak ada lagi kabupaten yang meraih opini Tidak Wajar atau bahkan Tidak Memberi Pendapat (disclaimer) dari pemerintah pusat.

Hasil ini diapresiasi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua,  Hery Dosinaen, kepada pers di Jayapura, pekan lalu.

Ia menilai,  hasil tersebut merupakan buah dari kerja keras para kepala daerah yang terus mendorong staf untuk menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah secara baik, akuntanbel, transparan dan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Ini sudah merupakan sebuah hal baik sebab semua penyeleggara sudah sadar akan penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang sesuai aturan UU,” terang dia.

Menurutnya, baru-baru ini sekitar sembilan LKPD meraih opini WTP sementara, 11 sisanya mendapatkan predikat WDP. Dia berharap bagi entitas yang sudah berprestasi agar dapat mempertahankan hasil yang diraih.

Sementara bagi 11 kabupaten yang masih meraih WDP, agar terus berbenah dan termotivasi meraih hasil terbaik dalam pemberian opini pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat.

“Sebab LKPD ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada DPRD dan masyarakat secara keseluruhan. Sekaligus juga menggambarkan akuntablitas dan transparansi dalam pengelolaan APBD dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang ada di atas tanah ini,” ucap ia.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah provinsi bersama delapan kabupaten dan kota di Papua, mendapatkan opini WTP dari Pemerintah Pusat terkait keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah 2017.

Piagam penghargaan WTP yang ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani tersebut, diterima Asisten Bidang Umum Sekda Papua,  Elysa Auri, disela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2018, di Jayapura, Kamis (1/11/2018).

Plt Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua,  Asyik Fauzi mengatakan pemberian opini WTP atas LKPD 2017 kepada provinsi dan sejumlah kabupaten/kota di Papua, menggambarkan pengelolaan keuangan telah dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai standar akuntansi pemerintahan maupun ketentuan perundangan.

Dia harapkan kedepan, seluruh pemerintahan di Papua dapat meraih WTP, untuk terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang bersih dan akuntabel, serta pengelolaan keuangan yang baik diatas negeri ini. (Koran  Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here