Artikel
Michael R. Pompeo
Menteri
Departemen Luar Negeri
15 Oktober 2018

 

Berakhirnya Perang Dingin memaksa pemikiran baru di kalangan pembuat kebijakan dan analis tentang tantangan terbesar terhadap keamanan nasional A.S. Munculnya al Qaeda, kejahatan siber, serta entitas-entitas berbahaya lainnya mempertegas ancaman dari para pelaku non-negara. Tetapi yang sama menakutkannya adalah kebangkitan rezim-rezim jahat—negara-negara jahat yang melanggar norma-norma internasional, gagal menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, serta tindakan-tindakan melawan keamanan rakyat Amerika, para sekutu dan mitra A.S., dan seluruh dunia.

Tokoh utama di antara rezim-rezim jahat ini adalah Korea Utara dan Iran. Pelanggaran mereka terhadap perdamaian internasional sangat banyak, tetapi kedua negara paling dikenal karena menghabiskan waktu selama puluhan tahun untuk mengupayakan program senjata nuklir yang melanggar larangan internasional. Terlepas dari upaya terbaik Washington dalam berdiplomasi, Pyogyang menipu para pembuat kebijakan A.S. dengan sejumlah kesepakatan pengendalian senjata dulu pada masa pemerintahan George H. W. Bush.

Program senjata nuklir dan rudal balistik Korea Utara terus berlanjut, hingga pada saat setelah Donald Trump terpilih, Presiden Barack Obama mengatakan kepadanya bahwa ini akan menjadi tantangan keamanan nasional terbesar baginya. Dalam hal Iran, demikian juga, kesepakatan yang dibuat oleh pemerintahan Obama pada tahun 2015—Rencana Aksi  Komprehensif Gabungan [Joint Comprehensive Plan of Action], atau JCPOA—gagal mengakhiri ambisi nuklir negara itu.

Faktanya, karena Iran tahu bahwa Pemerintahan Obama akan memprioritaskan kelanggengan  kesepakatan di atas yang lainnya, JCPOA menciptakan rasa impunitas di pihak rezim tersebut, yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan dukungan untuk kegiatan yang merusak. Kesepakatan itu juga telah memberikan tumpukan uang untuk Teheran, yang digunakan oleh pemimpin tertinggi-nya  untuk mensponsori semua jenis terorisme di seluruh Timur Tengah (dengan beberapa konsekuensi sebaliknya) dan yang telah meningkatkan kekayaan ekonomi dari rezim yang tetap bertekad mengekspor revolusinya ke luar negeri dan memaksakannya di negara sendiri.

Ancaman dari Korea Utara dan Iran yang meningkat di era pasca-perang Irak telah memperumit pertanyaan tentang bagaimana cara terbaik melawan mereka; Amerika sudah sepatutnya skeptis terhadap biaya komitmen militer yang berkepanjangan atas nama perlindungan dari senjata pemusnah masal. Dengan kesulitan dari Irak yang masih segar dalam ingatan, dan dengan perjanjian sebelumnya untuk menahan ancaman dari Korea Utara dan Iran setelah terbukti tidak berdaya, menghentikan rezim-rezim yang keras kepala ini agar tidak melakukan hal yang membahayakan menuntut paradigma diplomatik baru.

Sekarang mengenai Presiden Trump. Untuk semua keresahan tentang kemantapan Washington dalam hal gaya keterlibatan internasionalnya, diplomasinya ditambatkan pada pendekatan penuh pertimbangan  yang memberikan keuntungan kepada Amerika Serikat dalam menghadapi rezim-rezim jahat.

Doktrin Trump

Baik selama kampanye maupun setelah menjabat, Presiden Trump sudah sangat jelas tentang perlunya kepemimpinan Amerika yang berani untuk mengutamakan kepentingan keamanan Amerika Serikat. Prinsip yang masuk akal ini merupakan kebalikan dari pemerintahan Obama yang lebih menyukai postur “kepemimpinan dari belakang,” strategi akomodatif yang secara keliru menyiratkan hilangnya kekuatan dan pengaruh Amerika. Kepemimpinan dari belakang menjadikan Korea Utara sebagai ancaman yang lebih besar pada saat ini daripada sebelumnya. Kepemimpinan dari belakang paling baik hanya menunda upaya Iran untuk menjadi kekuatan nuklir, sementara membiarkan pengaruh jahat dan ancaman teror dari Republik Islam itu untuk tumbuh.

Saat ini, baik Korea Utara maupun Iran telah diperingatkan bahwa Amerika Serikat tidak akan membiarkan kegiatan destabilisasi mereka berlangsung tanpa kontrol. Kampanye tekanan politik multinasional yang agresif yang telah dipimpin oleh Amerika Serikat terhadap Korea Utara, bersama dengan pernyataan yang begitu jelas dan tegas dari presiden bahwa Amerika Serikat akan melindungi kepentingan-kepentingan vitalnya dengan kekuatan militer apabila dibutuhkan, telah menciptakan kondisi bagi pembicaraan yang berpuncak pada pertemuan tingkat tinggi Presiden Trump dengan Ketua Kim Jong Un di Singapura bulan Juni lalu. Di sanalah Ketua Kim berkomitmen untuk denuklirisasi final Korea Utara yang terverifikasi secara penuh. Korea Utara telah membuat komitmen serupa di masa lalu, namun tidak seperti kali ini, untuk pertama kalinya berupa komitmen personal, komitmen antara pemimpin untuk denuklirisasi. Itu mungkin dapat atau tidak dapat menjadi sebuah sinyal  perubahan besar strategis di pihak Ketua Kim, dan kami punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengukur niatnya serta memastikan bahwa komitmennya diimplementasikan. Namun pendekatan Presiden Trump telah menciptakan sebuah peluang untuk menyelesaikan secara damai sebuah masalah mengenai keamanan vital yang telah lama menjadi bahan perdebatan para pembuat kebijakan. Presiden, perwakilan khusus kita untuk Korea Utara (Stephen Biegun), dan saya akan terus bekerja dengan pandangan yang jelas untuk menangkap peluang ini.

Sama halnya dengan Iran, pemerintahan Trump sedang mengupayakan kampanye “tekanan maksimum” yang dirancang untuk menyumbat pendapatan rezim itu—dan khususnya Korps Garda Revolusi Islam (Islamic Revolutionary Guard Corps [IRGC]), bagian dari militer Iran yang bertanggung jawab secara langsung kepada pemimpin tertinggi—yang menggunakannya untuk mendanai kekerasan melalui Hizbullah di Lebanon, Hamas di wilayah Palestina, rezim Assad di Suriah, pemberontak Houthi di Yaman, milisi Syiah di Irak, serta agen-agennya sendiri yang secara diam-diam bersekongkol di seluruh dunia.

Namun Presiden Trump tidak menginginkan lagi keterlibatan jangka panjang militer A.S. di Timur Tengah—atau di kawasan lain mana pun, untuk masalah itu. Dia telah berbicara secara terbuka tentang konsekuensi mengerikan dari invasi Irak tahun 2003 serta intervensi pada tahun 2011 di Libya. Para pengkritik mungkin saja menciptakan ketakutan atas gagasan bahwa pemerintahan ini akan membawa Amerika Serikat ke dalam peperangan, namun sudah jelas bahwa rakyat Amerika memiliki seorang presiden yang, sementara tidak takut untuk menggunakan kekuatan militer (tanya saja ISIS, Taliban, atau rezim Assad), akan tetapi juga tidak menggebu-gebu untuk menggunakannya. Kekuatan militer yang besar akan menjadi barikade untuk melindungi rakyat Amerika, namun itu tidak seharusnya menjadi pilihan pertama.

Aspek penting lainnya dari diplomasi presiden adalah kesediaannya untuk berbicara dengan musuh-musuh Amerika Serikat yang paling bebuyutan. Sebagaimana dikatakannya pada bulan Juli, “Diplomasi dan keterlibatan lebih dikehendaki daripada konflik dan permusuhan.” Pertimbangkan pendekatannya terhadap Korea Utara: diplomasinya bersama Ketua Kim meredakan ketegangan yang mengalami ekskalasi secara perlahan.

Melengkapi kesediaan presiden untuk terlibat dalam keengganan naluriahnya terhadap kesepakatan-kesepakatan yang buruk. Pemahamannya akan pentingnya pengaruh dalam negosiasi apa pun mengeliminasi potensi untuk kesepakatan yang sangat kotraproduktif seperti JCPOA. Dia bersedia untuk membuat kesepakatan dengan rival-rival A.S., namun dia juga nyaman untuk keluar dari negosiasi jika hal itu tidak berhasil memajukan kepentingan-kepentingan A.S. Ini merupakan kontras yang sangat nyata dengan pendekatan pemerintahan Obama terhadap JCPOA, yang di dalamnya kesepakatan itu sendiri menjadi tujuan untuk dicapai dengan segala cara.

Ketika mempertimbangkan mengenai masa depan kesepakatan Korea Utara yang lebih penting daripada JCPOA, kami telah menguraikan tujuan kami yang adalah “denuklirisasi Semenanjung Korea yang final, terverifikasi secara penuh, sebagaimana disepakati oleh Ketua Kim Jong Un.” “Final” berarti bahwa tidak akan ada kemungkinan bahwa Korea Utara akan pernah memulai kembali program senjata pemusnah masal dan rudal balistiknya—sesuatu yang tidak diberikan JCPOA untuk Iran. “Terverifkasi secara penuh” berarti bahwa ada standar-standar verifikasi yang lebih tegas daripada yang disyaratkan dalam JCPOA, yang mana, di antara kelemahan-kelemahan lainnya, tidak mensyaratkan inspeksi di fasilitas-fasilitas kunci militer Iran. Bentuk pasti dari kesepakatan Korea Utara masih akan dinegosiasikan, namun “final”dan “terverifikasi secara penuh” merupakan inti yang di dalamnya kami tidak akan berkompromi.

Ancaman Iran

Komitmen Presiden Trump terhadap keamanan rakyat Amerika, bersama dengan keengganannya untuk penggunaan yang tidak perlu atas kekuatan militer serta kesediaannya untuk berbicara dengan para musuh telah memberikan kerangka kerja baru guna menghadapi rezim-rezim jahat. Dan saat ini, tidak ada rezim yang memiliki lebih banyak karakter jahat daripada Iran. Itu telah menjadi masalah sejak tahun 1979, saat sekelompok kader revolusioner Islam yang relatif kecil merebut kekuasan. Pola pikir revolusioner rezim tersebut telah memotivasi tindakan-tindakannya sejak saat itu—faktanya, segera setelah pembentukannya, IRGC membentuk Pasukan Quds, satuan khusus pasukan elitnya, dan menugasinya untuk membawa revolusi tersebut ke luar negeri. Sejak itu, para pejabat rezim itu telah menomorduakan tanggung jawab dalam negeri dan internasional lainnya, termasuk kewajiban kereka kepada rakyat Iran, demi memenuhi tujuan revolusi.

Sebagai akibatnya, selama empat dekade belakangan ini, rezim itu telah menabur sejumlah besar kehancuran dan instabilitas, perilaku buruk yang tidak dapat diakhiri melalui JCPOA. Kesepakatan tersebut tidak akan mencegah secara permanen upaya Iran untuk mengembangkan senjata nuklir—tentu saja, pernyataan oleh pejabat tinggi program nuklir Iran pada bulan April bahwa negara itu dapat memulai kembali program nuklirnya dalam hitungan hari menandakan bahwa negara itu mungkin sama sekali belum menunda program tersebut sedikit pun. Demikian juga kesepakatan itu tidak mengurangi aktivitas kekerasan dan destabilisasi Iran di Afganistan, Irak, Lebanon, Suriah, Yaman, dan Gaza. Iran masih memasok rudal kepada kelompok Houthi yang ditembakkan ke wilayah Arab Saudi, mendukung serangan Hamas terhadap Israel, dan merekrut para pemuda Afganistan, Irak, dan Pakistan yang mudah terpengaruh untuk berjuang dan mati di Suriah. Terima kasih atas subsidi Iran, rata-rata pejuang Hizbullah Lebanon memperoleh dua atau tiga kali lipat per bulan dibanding pendapatan seorang petugas pemadam kebakaran di Teheran.

Pada bulan Mei 2018, Presiden Trump menarik diri dari kesepakatan nuklir tersebut karena sangat jelas bahwa itu tidak melindungi kepentingan-kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat atau para sekutu dan mitra kita, itu juga tidak membuat Iran berperilaku seperti negara yang normal. Pada bulan Juli, seorang diplomat Iran yang berkedudukan di Wina ditangkap karena memasok bahan peledak kepada para teroris yang berusaha untuk mengebom dalam sebuah unjuk rasa politik di Prancis. Hal ini memberi tahu kita bahwa sementara para pemimpin Iran berupaya untuk meyakinkan Eropa untuk tetap berada dalam kesepakatan nuklir, mereka secara diam-diam menyebarkan serangan teroris di jantung benua itu. Semua ini, tindakan Iran telah menjadikan negara itu sebagai negara pariah, yang banyak membawa penderitaan kepada rakyatnya sendiri.

Kampanye Tekanan

Alih-alih kesepakatan nuklir Iran, Presiden Trump telah menginisiasi kampanye tekanan multiaspek. Komponen pertamanya adalah sanksi ekonomi. Presiden menyadari kekuatan sanksi untuk menekan rezim itu sementara menimbulkan biaya peluang rendah bagi Amerika Serikat. Di bawah pemerintahan Trump, Amerika Serikat telah mengenakan 17 kali sanksi terkait Iran, dengan menargetkan 147 individu dan entitas-entitas yang terkait dengan Iran.

Tujuan sanksi agresif ini ialah untuk memaksa rezim Iran  membuat pilihan:  menghentikan atau bersikeras dalam kebijakan yang memicu tindakan-tindakan tersebut sebagai pilihan pertama. Keputusan Iran untuk melanjutkan aktivitas destruktifnya telah mengakibatkan konsekuensi ekonomi yang mematikan, yang diperparah dengan tindakan salah urus yang kotor dari para pejabat dalam mengupayakan kepentingan-kepentingan pribadi mereka sendiri. Campur tangan yang luas dalam ekonomi oleh IRGC, di balik samaran privatisasi, menyebabkan kondisi berbisnis di Iran menjadi proposisi kerugian, dan para investor asing tidak pernah tahu apakah mereka sedang memfasilitasi perdagangan atau terorisme. Alih-alih menggunakan kekayaan yang telah dihasilkan JCPOA untuk meningkatkan kesejahteraan materi rakyat Iran, rezim itu telah mengisapnya bagai parasit dan membayar miliaran dalam bentuk subsidi kepada para diktator, teroris, dan milisi jahat. Dapat dimengerti bahwa rakyat Iran sedang frustrasi. Upah yang belum dibayarkan mengakibatkan maraknya pemogokan. Kekurangan bahan bakar dan air menjadi hal yang lumrah.

Malaise ini adalah masalah yang dibuat sendiri oleh rezim itu. Para elit Iran menyerupai Mafia dalam hal pemerasan dan korupsi mereka. Dua tahun lalu, rakyat Iran meledak dalam amarah yang sudah sepantasnya ketika bukti-bukti pembayaran yang dibocorkan memperlihatkan jumlah uang yang sangat besar yang mengalir tanpa penjelasan ke dalam rekening bank para pejabat tinggi pemerintahan. Selama bertahun-tahun, para ulama dan pejabat telah menutupi diri mereka di balik jubah agama sementara merampok rakyat Iran yang buta. Saat ini, teriakan para demonstran kepada rezim. “Kalian telah merampok kami atas nama agama.” Menurut surat kabar yang berbasis di London Kayhan, Ayatollah Sadeq Larijani, kepala kehakiman Iran, yang tahun ini dikenai sanksi oleh Amerika Serikat atas pelanggaran hak asasi manusia, memiliki harta sedikitnya senilai 300 juta dolar AS, terima kasih atas penggelapan uang rakyat. Nasser Makarem Shirazi, ulama  agung, juga memiliki harta senilai jutaan dolar AS Dia terkenal sebagai “Raja Gula” karena telah menekan pemerintah Iran untuk menurunkan subsidi kepada para produsen gula dalam negeri sementara membanjiri pasar dengan gulanya sendiri, gula impor yang lebih mahal. Kegiatan semacam ini membuat rakyat biasa Iran kehilangan pekerjaan. Ayatollah Mohammad Emami Kashani, salah satu imam  sholat Jumat di Teheran selama 30 tahun terakhir, meminta pemerintah memindahkan beberapa pertambangan yang menguntungkan ke dalam yayasan milik pribadinya. Dia juga sekarang ini memiliki harta bernilai jutaan dolar. Korupsi berlangsung dari bawah ke atas, Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, memiliki dana investasi pribadi tanpa pembukuan yang disebut Setad, yang bernilai 95 juta dolar AS. Kekayaan bebas pajak dan didapatkan secara ilegal itu, sering kali diperoleh dengan cara mengambil alih aset-aset kaum minoritas politik dan agama, dan digunakan sebagai dana gelap untuk IRGC. Dengan kata lain, tokoh agama pemimpin Iran menjadi semacam contoh karakter orang-orang kuat Dunia Ketiga.

Keserakahan rezim tersebut telah menciptakan jurang antara rakyat Iran dan para pemimpin mereka, menjadikannya sulit bagi para pejabat untuk membujuk kaum muda Iran secara kredibel untuk menjadi pelopor generasi revolusi selanjutnya. Kepemimpinan teokratis ayatullah dapat mengkhotbahkan “Kematian bagi Israel” dan “Kematian bagi Amerika” siang dan malam, namun mereka tidak dapat menutupi kemunafikan nyata mereka. Mohammad Javad Zarif, menteri luar negeri Iran, memperoleh gelar dari San Francisco State University dan University of Denver, dan Ali Akbar Velayati, penasihat tinggi untuk pemimpin tertinggi, belajar di Johns Hopkins University. Khamenei sendiri disopiri ke mana-mana dengan mobil BMW, bahkan saat dia menyerukan kepada rakyat Iran untuk membeli barang-barang buatan Iran. Fenomena ini serupa dengan yang terjadi di Uni Soviet pada tahun 1970-an dan 1980-an, ketika semangat 1917 mulai menggema karena kemunafikan para juaranya. Politburo tidak bisa lagi berkata dengan wajah tegak kepada para warga negara Soviet untuk menganut komunisme ketika para pejabat Soviet sendiri secara rahasia menjajakan celana jin biru dan rekaman Beatles selundupan.

Para pemimpin Iran—terutama mereka yang berada pada kepemimpinan puncak IRGC, seperti Qasem Soleimani, kepala Pasukan Quds—harus dibuat merasakan konsekuaensi menyakitkan dari kekerasan dan korupsi mereka. Mengingat bahwa rezim tersebut dikendalikan oleh keinginan untuk memperkaya diri sendiri serta ideologi revolusioner yang tidak akan mudah untuk beranjak darinya, sanksi harus keras jika mereka perlu mengubah kebiasaan yang sudah lama bercokol. Itulah sebabnya pemerintahan Trump mengenakan kembali sanksi A.S. yang akan dilepas atau dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan nuklir; yang pertama dari rangkaian sanksi ini berlaku sejak 7 Agustus lalu, sementara sisanya akan kembali diterapkan pada 5 November. Kami menghendaki agar impor global minyak mentah Iran sebisa mungkin mendekati nol pada tanggal 4 November. Sebagai bagian dari kampanye kami untuk menghancurkan pendanaan teroris oleh rezim Iran, kami juga telah bekerja sama dengan Uni Emirat Arab untuk memutuskan jaringan pertukaran valuta asing yang mentransfer jutaan dolar kepada Pasukan Quds. Amerika Serikat meminta semua bangsa yang sudah bosan dan letih karena perilaku destruktif dari Republik Islam ini untuk berdiri bagi rakyat Iran dan bergabung dengan kampanye kami. Upaya kami akan dipimpin secara mumpuni oleh perwakilan khusus kami untuk Iran, Brian Hook.

Tekanan ekonomi adalah salah satu bagian dari kampanye A.S. Pencegahan adalah hal lainnya. Presiden Trump percaya pada langkah-langkah yang jelas untuk mencegah Iran agar tidak memulai kembali program nuklirnya atau meneruskan kegiatan-kegiatan jahat lainnya. Dalam hal Iran dan negara-negara lainnya, dia telah menyatakan secara jelas bahwa dia tidak akan menoleransi upaya-upaya untuk menggertak Amerika Serikat; dia akan membalas dengan keras jika keamanan A.S. terancam. Ketua Kim telah merasakan tekanan ini, dan dia tidak akan bersedia datang ke meja perundingan di Singapura tanpa hal itu. Komunikasi publik presiden sendiri berfungsi sebagai mekanisme pencegahan. Cuitan dalam huruf besar yang dia tujukan kepada Presiden Iran Hassan Rouhani pada bulan Juli, yang di dalamnya dia menginstruksikan Iran untuk berhenti mengancam Amerika Serikat, diinformasikan melalui suatu kalkulasi strategis: rezim Iran memahami dan takut akan kekuatan militer Amerika Serikat. Pada bulan September, milisi di Irak meluncurkan serangan roket yang mengancam jiwa ke arah kompleks kedutaan A.S. di Baghdad dan konsulat A.S. di Basra. Iran tidak menghentikan serangan-serangan ini, yang dilakukan oleh agen-agen yang didukungnya melalui pendanaan, pelatihan, dan senjata. Amerika Serikat akan meminta pertanggungjawaban rezim di Teheran atas serangan-serangan yang menyebabkan cedera pada personil kami dan kerusakan pada fasilitas kami. Amerika akan menanggapi dengan cepat dan tegas dalam melindungi nyawa orang Amerika.

Kami tidak ingin perang. Tetapi kami harus memperjelas secara tegas bahwa eskalasi adalah kerugian bagi Iran; Republik Islam tidak dapat menandingi kecakapan militer Amerika Serikat, dan kami tidak takut untuk membiarkan para pemimpin Iran mengetahuinya.

Mengekspos Iran

Komponen penting lainnya dari kampanye tekanan AS terhadap Iran adalah komitmen untuk mengekspos kebrutalan rezim tersebut. Rezim otoriter yang jahat tidak takut akan apa pun selain terungkapnya cara kerja mereka yang sebenarnya. Pemerintahan Trump akan terus mengungkap aliran pendapatan ilegal, aktivitas jahat, kesepakatan yang dilakukan sendiri secara tidak jujur, dan penindasan kejam rezim tersebut. Rakyat Iran berhak untuk mengetahui tingkat kedahsyatan kepentingan pribadi rezim yang mendorong mereka untuk mengambil tindakan-tindakan. Khamanei dan kroninya tidak akan dapat menahan kemarahan dalam negeri dan internasional jika tingkah laku mereka terungkap. Awal tahun lalu, pengunjuk rasa turun ke jalan mengatakan, “Tinggalkan Suriah, pikirkan kami!” dan “Rakyat miskin sementara para mullah hidup seperti dewa!” Amerika Serikat berdiri bersama rakyat Iran.

Presiden AS Ronald Reagan memahami kekuatan eksposur ketika dia menyatakan Uni Soviet sebagai “sebuah kekaisaran jahat.” Dengan menyoroti pelanggaran rezim itu, dia menjanjikan solidaritas kepada orang-orang yang telah lama menderita di bawah komunisme. Demikian pula, demi kepentingan rakyat Iran, pemerintahan Trump tidak pernah takut untuk mengekspos penindasan kejam dalam negeri rezim tersebut. Rezim itu sangat terikat dengan prinsip-prinsip ideologi tertentu – termasuk mengekspor paham Revolusi Islam melalui perang agen dan subversi sesama negara mayoritas Muslim, penentangan keras terhadap Israel dan Amerika Serikat, dan kontrol sosial yang ketat yang membatasi hak-hak perempuan – sehingga itu tidak dapat bertahan ketika menghadapi ide-ide bersaing. Oleh karena itu, selama beberapa dekade mereka telah menyangkal hak asasi manusia, kehormatan, dan kebebasan fundamental rakyatnya sendiri. Itulah sebabnya pada bulan Mei, misalnya, polisi Iran menangkap Maedeh Hojabri, pesenam remaja, yang memuat video dirinya yang sedang menari di Instagram.

Pandangan rezim itu terhadap perempuan sangat kolot. Sejak revolusi, kaum perempuan diwajibkan menggunakan hijab, dan sebagai penegakannya, polisi moral pemerintah memukuli perempuan di jalan-jalan dan menangkap mereka yang menolak untuk mematuhinya. Protes baru-baru ini yang menentang kebijakan mengenai pada pakaian perempuan ini menunjukkan bahwa itu telah gagal, dan Khamenei harus mengetahuinya. Namun pada bulan Juli, seorang aktivis dijatuhi hukuman 20 tahun penjara karena melepas hijabnya.

Rezim itu juga secara teratur menangkapi kaum minoritas agama dan etnis, termasuk komunitas Baha’i, Kristen, dan Darwis Gonabadi, ketika mereka bersuara untuk mendukung hak-hak mereka. Sejumlah orang Iran yang tidak diketahui jumlahnya disiksa dan meninggal di Penjara Evin – sebuah tempat yang tidak lebih baik dari ruang bawah tanah Lubyanka, markas besar KGB yang ditakuti. Mereka yang dipenjara termasuk beberapa orang Amerika yang tidak bersalah yang ditahan atas tuduhan palsu, yang menjadi korban penyanderaan sebagai alat kebijakan luar negeri rezim tersebut.

Berawal pada Desember lalu, para demonstran turun ke jalan-jalan di Teheran, Karaj, Isfahan, Arak, dan banyak kota lainnya untuk menyerukan secara damai tuntutan akan kehidupan yang lebih baik. Sebagai balasannya, rezim itu menyambut tahun baru pada bulan Januari dengan menangkap secara sewenang-wenang hingga 5.000 orang. Ratusan orang dikabarkan masih berada dalam penjara, dan belasan tewas di tangan pemerintah mereka sendiri. Para pemimpin secara sinis menyebut kematian ini sebagai bunuh diri.

Pengeksposan pelanggaran ini sesuai dengan karakter Amerika Serikat. Seperti yang Presiden Reagan katakan dalam pidatonya di Moscow State University tahun 1988, “Kebebasan adalah pengakuan bahwa tidak ada seorang pun, tidak ada otoritas maupun pemerintah tunggal, yang memiliki monopoli atas kebenaran, tetapi kehidupan individu adalah sangat berharga, bahwa kita masing-masing ditempatkan di dunia ini, ditempatkan di sana untuk suatu alasan dan punya sesuatu untuk ditawarkan.” Bulan Mei, pemerintahan Trump menyebutkan bahwa ada 12 bidang yang harus disempurnakan oleh Iran jika menginginkan perubahan dalam hubungan kedua negara, termasuk penghentian sepenuhnya pengayaan uraniumnya, memberikan penjelasan lengkap terkait dimensi militer sebelumnya dari program nuklirnya, penghentian proliferasi rudal balistik dan peluncuran rudal yang provokatif, membebaskan warga negara AS yang dipenjarakan, mengakhiri dukungannya terhadap terorisme, dan banyak lagi.

Presiden Trump telah menyatakan secara jelas bahwa tekanan hanya akan meningkat jika Iran tidak memenuhi standar yang diinginkan Amerika Serikat serta para mitra dan sekutunya – dan rakyat Iran sendiri. Itulah sebabnya Washington menuntut agar Teheran melakukan perbaikan substansial terkait hak asasi manusia. Seperti yang telah dikatakan oleh presiden secara konsisten, dia tetap terbuka untuk berdialog. Namun seperti halnya pada kasus Korea Utara, Amerika Serikat akan meneruskan kampanye tekanannya sampai Iran menunjukkan perubahan yang nyata dan berkelanjutan dalam kebijakannya. Jika Iran membuat perubahan itu, kemungkinan kesepakatan komprehensif baru akan sangat meningkat. Kami rasa kesepakatan dengan rezim itu mungkin terjadi. Dengan ketiadaan salah satunya, Iran akan menghadapi peningkatan biaya untuk semua aktivitas ceroboh dan kekerasannya di seluruh dunia.

Presiden Trump memilih untuk tidak melaksanakan kampanye ini seorang diri; dia menginginkan sekutu dan mitra AS ikut serta. Tentu saja, negara-negara lain telah memiliki pemahaman yang sama akan ancaman yang Iran miliki di luar dari aspirasi nuklirnya. Presiden Perancis Emmanuel Macron mengatakan, “Penting untuk tetap tegas terhadap Iran atas aktivitas regional dan program balistiknya”; Perdana Menteri Inggris Theresa May berkata bahwa dia “melihat dengan jelas ancaman yang ditimbulkan oleh Iran terhadap Teluk dan Timur Tengah secara lebih luas.” Kesepakatan luas akan ancaman Iran tidak memberikan ruang bagi negara-negara untuk tetap bersikap ambivalen apakah akan bergabung dengan upaya global untuk mengubah perilaku Iran, sebuah upaya yang besar dan semakin besar.

Kekuatan dari Kejelasan Moral

Presiden Trump mewarisi dunia yang dalam beberapa hal sama bahayanya dengan yang dihadapi oleh Amerika Serikat sesaat menjelang Perang Dunia I, tepat sebelum Perang Dunia II, atau selama puncak Perang Dingin. Namun keberaniannya yang agak radikal, pertama mengenai Korea Utara dan sekarang mengenai Iran, telah menunjukkan betapa besar kemajuan yang dapat dibuat dengan menggabungkan keyakinan yang jelas dengan penekanan pada nonproliferasi nuklir serta sekutu yang kuat. Tindakan Presiden Trump dalam menghadapi rezim-rezim jahat itu berasal dari keyakinan bahwa konfrontasi moral mengarah pada konsiliasi diplomatik.

Ini adalah cetak biru bagi salah satu kemenangan besar politik luar negeri pada abad terakhir: kemenangan Amerika dalam Perang Dingin. Pada minggu pertama kepemimpinannya, Presiden Reagan menggambarkan pemimpin-pemimpin Soviet, dengan mengatakan, “Satu-satunya moralitas yang mereka akui adalah apa yang akan memajukan tujuan mereka, yang artinya mereka mempertahankan bagi diri mereka sendiri hak untuk melakukan kejahatan apa pun, untuk berbohong, untuk menipu.” Analis kebijakan luar negeri mengolok-olok pernyataannya, percaya bahwa keterusterangan mereka akan menghambat kemajuan menuju perdamaian. Tetapi presiden juga telah menekankan komitmen untuk bernegosiasi dengan Soviet, sebuah fakta yang diabaikan secara luas. Kombinasi antara kejelasan moral dan ketajaman diplomatik Presiden Reagan meletakkan dasar bagi pembicaraan tahun 1986 di Reykjavik dan, kemudian, kejatuhan komunisme Soviet itu sendiri.

Mereka yang masih tunduk pada keyakinan totemik yang sama bahwa keterusterangan menghambat negosiasi pasti menyadari efek tekanan retorik dan praktis yang sudah – dan sedang – dirasakan rezim-rezim jahat itu. Ketika ekonomi Iran mengalami penurunan protes meningkat, seharusnya jelas bagi para pemimpin Iran bahwa negosiasi adalah cara terbaik untuk maju ke depan.

(Tentang Penulis: Michael R. Pompeo adalah Menteri Luar Negeri ke-70 Amerika Serikat. Ikuti Menteri Pompeo di Twitter di @SecPompeo.)