KPK wilayah Papua Terima Informasi Oknum PNS Potong Gaji Honorer

0
2283
Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Papua, Maruli Tua, berbicara saat kegiatan. (ISTIMEWA)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Papua, Maruli Tua mengaku dirinya pernah dilapori prihal pemotongan gaji honorer oleh oknum (PNS) saat berkunjung ke sejumlah kabupaten.

 

Tak sampai disitu, dirinya pun pernah mendengar keluhan seorang pegawai yang gajinya dipotong untuk keperluan pembayaran BPJS, namun ditolak pihak rumah sakit karena belum terdaftar sebagai pemegang kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tersebut.

 

“Nah hal seperti ini memang sangat berat, sebab dari yang kecil-kecil pun juga dilakukan korupsi. Makanya, para bupati dan walikota yang kerap menerima pembekalan dari KPK melalui program rencana aksi pemberantasan korupsi, punya kesempatan untuk mencegah praktik-praktik seperti itu,”

“Sebab kita ingin semaksimal mungkin mengingatkan, bahwa teman-teman kami di bidang penindakan sedang bekerja keras untuk menangkap para koruptor seperti demikian. Termasuk kolega kami di kepolisian dan kejaksaan. Sehingga hal-hal seperti ini kita harap bisa menjadi perhatian kepala daerah untuk diminimalisasi,” imbau dia, dalam satu kesempatan di Jayapura, kemarin.

 

Maruli katakan jika diurutkan, kasus tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap koruptor terbanyak pada korupsi APBD, perijinan, kepegawaian, perencanaan, penganggaran sampai kepada Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

 

Untuk pengadaan pun, dia mengakui sebetulnya punya data dan tahu sebagian besar proyek yang dikerjakan pemerintah kabupaten, kota dan provinsi di Papua, sudah ditandai pemilik atau kontraktor yang akan mengerjakan.

 

Untuk itu, dia berharap praktik seperti ini di masa mendatang dapat segera diminimalisir. Sebab bila KPK memiliki bukti yang cukup, maka penangakapan terhadap pelaku korupsi tak terelakkan lagi.

 

“Contohnya, sudah banyak para kepala dinas maupun kepala daerah yang tertangkap tangan karena memberi fee proyek dan lainnya. Maka itu, kita harap hal seperti ini jangan terjadi di Provinsi Papua,” harapnya.

 

Maruli pada kesempatan itu mengungkap sekitar 70 persen modus tindak pidana KKN di bumi cenderawasih, terjadi dari Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Lebih dominannya korupsi PBJ dibanding perijinan maupun suap-menyuap karena penempatan jabatan di bumi cenderawasih, dikarenakan adanya praktik pengaturan atau penunjukan langsung kepada pihak ketiga. (Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here