Kawal Pileg dan Pilpres 2019, Pemprov Papua Dorong Pemberian Isentif Bhabinkamtibmas dan Babinsa

0
278
Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta Kepala Kampung, saat mendapatkan arahan terkait pelaksanaan Pileg dan Pilpres di Aula Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura, kemarin. (ISTIMEWA)

JAYAPURA (LINTAS  PAPUA)  –  Pemerintah Provinsi Papua mendorong pemberian insentif bagi Bintara Pembina Desa (Babinsa) serta Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam mengawal pelaksanaan pileg maupun pilpres 2019 mendatang.

Hal demikian disampaikan Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri di Jayapura, Selasa (30/10/2018), saat memberi arahan kepada Babinsa dan Bhabinkamtibmas, di Aula Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura.

“(Kita juga akan mendorong) pemberian insentif oleh kabupaten dan kota, kepada babinsa dan bhabinkamtibmas,” terang Elysa.

Sementara Kapolda Papua, Irjen Pol. Martuani Sormin memastikan, bakal menjumpai Gubernur Papua, Lukas Enembe, guna mendorong pengalokasian insentif kepada Bhabinkamtibmas dan Babinsa yang bertugas di setiap kampung.

“Nanti saya bersama bapak Pangdam akan laporkan ke kaka Lukas (Gubernur Papua) agar ada penambahan insentif untuk menambah kesejahteraan mereka (Bhabinkamtibmas dan Babinsa). Ini sudah menjadi tugas kami sebagai pimpinan agar meningkatkan kesejahteraan bawahan”.

“Dengan harapan insentif ini juga bisa memotivasi Bhabinkamtibmas dan Babinsa sekalian agar lebih bersemangat dalam bertugas,” kata dia.

Dirinya pun meminta Bhabinkamtibmas dan Babinsa tidak bersikap ”malas tau” melainkan senantiasa memposisikan diri dekat dengan masyarakat.

“Intinya petugas Bhabinkamtibmas dan Babinsa merupakan garda terdepan dalam hal keamanan, memelihara ketertiban, melakukan deteksi dan pencegahan dini terhadap suatu masalah yang terjadi di masyarakat,” katanya.

“Oleh karenanya, sudah sepatutnya diberikan apresiasi atas kinerjanya dengan memberikan insentif diluar dari gaji yang diterima tiap bulannya. Karena selama ini, pemberian insentif bagi aparat keamanan (TNI Polri) yang bertugas di Papua, tergantung dari kebijakan setiap kepala daerah (bupati),” ungkapnya. (Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here