Kabinda Sebut Percuma PSU Jika Tetap Pakai Sistem Noken

0
1332
Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua, Brigjen TNI Abdul Haris Napoleon, saat membawakan sambutannya. (ISTIMEWA)

JAYAPURA (LINTAS  PAPUA)  –  Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) di Provinsi Papua hampir sebagian besar berujung pada gugatan Mahkamah Konstitusi (MK). Tak sedikit dari itu juga, putusan MK pun mewajibkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU), pada sejumlah TPS yang diduga terjadi kecurangan.

Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua, Brigjen TNI Abdul Haris Napoleon mengatakan, bahwa  keputusan PSU dinilai sah-sah saja oleh MK. Hanya saja bila dilakukan PSU untuk kampung maupun distrik tertentu dengan menggunakan sistem noken atau ikat, maka hal dinilai percuma.

“Sebab mereka yang datang tidak seluruhnya warga di satu kampung atau distrik. Yang datang hanya semacam kepala suku atau perwakilan saja, lalu seluruh suara ditaruh pada noken. Artinya apa, pasti hasilnya tetap sama sebab suaranya sudah diikat,” ujar Napoleon saat memberi arahan kepada petugas Babinsa dan Bhabinkamtibmas serta Kepala Kampung se-Papua, di Jayapura, kemarin.

Ilustrasi Suasana Warga Saat Ikut Pencoblosan pada Pemilukada 15 Februari 2017 lalu (LintasPapua.com)

Dikatakan, pelaksanaan PSU sudah pasti butuh biaya yang besar serta waktu maupun tenaga. Sehingga amat sangat disayangkan bila PSU yang dilakukan justru hasilnya sama seperti hasil keputusan (KPU setempat) sebelumnya.

Sementara berdasarkan indeks kerawanan pemilu 2019 yang diterbitkan Bawaslu Pusat, sambung dia, Papua masih menjadi salah satu provinsi yang paling rawan konflik, selain Papua Barat, Maluku dan Kalimantan Barat.

“Untuk itu, dia mengimbau semua pihak agar mampu menjaga kedamaian di wilayahnya masing-masing. Sebab jangan sampai akibat perbedaan partai, lalu ada persaingan dukungan suara, lalu memancing perang suku dan jatuhnya korban sipil,” kata dia.

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe mengimbau seluruh calon legislatif yang bakal bertarung pada Pemilu 2019, dapat menjaga serta untuk menciptakan pemilu yang aman dan damai di wilayahnya.

PEMILU KOTA JAYAPURA, 15 FEBRUARI 2017 LALU.(LintasPapua.com)

Dia juga minta, agar seluruh pendukung maupun tim sukses dalam Pilpres untuk menahan diri dan tidak melakukan hal-hal yang dapat memancing lawan politik untuk berkonflik.

 

Dia pun mengajak kalangan media massa untuk bersama-sama dengan Pemerintah menciptakan Pilkada yang aman dengan tidak menyebarkan yang dapat menimbulkan “bibit” konflik. Dia juga berharap agar masyarakat tak sampai ikut menyebarkan hoax (berita bohong) yang dapat orang lain. (Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here