Oleh : Krist Ansaka (*)

 

KAMPUNG Injros (sebutan asli dari masyarakat adat) berada di Teluk Yotefa, Distrik Abepura, Kota Jayapura. Menurut data Kota Jayapura dalam Angka Tahun 2015, luas wilayah kampung yang dikelilingi laut ini, 19,05 kilometer persegi.  Jumlah penduduk sebanyak 423 jiwa yang terdiri laki 219 dan perempuan 204. Mereka hidup di rumah-rumah panggung di atas laut.

Lima tahun lalu, tepatnya 11 Maret 2011, kampung ini dihantam ombak laut. Puluhan rumah-rumah penduduk, termasuk rumah Peskesmas Pembantu (Pustu) diterjang gelombang. Sebagian penduduk terpaksa hijrah ke kempung tetangga, seperti Kampung Tobajti, Nafri, dan ada juga yang hijrah ke Kotaraja, Kelurahan Vim.

Krist Ansaka, Mantan Jurnalis di Papua. (Foto Pribadi)

Petugas kesehatan pun, hijrah entah ke mana, dan sejak bencana itu, tak ada lagi pelayanan kesehatan di kampung ini. Sedangkan yang tersisa dari Pustu itu, hanya tiang-tiang rumah dan sebagian dinding rumah yang terbuat dari papan.

Awal April 2011, puluhan rumah penduduk yang rusak mulai diperbaiki dengan dukungan dari Pemerintah Kota Jayapura. Lalu penduduk yang hijrah keluar kampung, mulai kembali dan menata kehidupannya di Kampung Injros. Tapi rumah Pustu, tak diperbaiki.

Sementara masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, terpaksa harus menyebrang laut dengan membayar ongkos angkut motor tempel atau speed boad. Sekali jalan per orang Rp 15.000 ke  Abepantai dan ke Pantai Hamadi Rp 10.000.

Pada malam hari, jika  ada masyarakat (pasien) yang membutuhkan pelayanan darurat, terpaksa harus menyewa motor tempel atau speed boad ke Puskesmas Abepantai atau Puskesmas Hamadi dengan biaya sewa sekitar Rp 200.000 – 3000 sekali jalan.

Menurut Study Demographic system Berbasis Marga di Kota Jayapura yang dilakukan Bappeda Kota Jayapura tahun 2013, bahwa ketika Puskesmas Pembantu (Pustu) tak beroperasi, cara pengobatan jika terkena penyakit (rata-rata Ispa), yaitu :  3 pasien tidak berobat, 11 pasien berobat dengan cara sendiri, 6 pasien berobat ke Puskesmas Abepantai, 14 pasien berobat ke rumah sakit pemerintah dan 7 orang berobat ke dokter praktek.

Sejak Agustus 2011 hingga Agustus 2013, Pemerintah Kampung Injros dan Puskesmas Abepantai, memohon ke Pemerintah Kota Jayapura, khususnya Dinas Kesehatan, untuk membangun kembali rumah Pustu dan mengaktifkan kembali pelayanan kesehatan.

Permohonan pembangunan Pustu itu diajukan melalui Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang),  baik di tingkat distrik  maupun permohonan melalui Dinas Kesehatan untuk diajukan ke Rakorbang tingkat Kota Jayapura. Tapi permohonan itu belum direalisasikan.

 

Sementara itu, partisipasi masyarakat Kampung Injros untuk mendorong pembangunan rumah Pustu, masih lemah. Dan, keterlibatan  masyarakat hanya terbatas menjadi kader Posyandu kesehatan di kampung. Mereka tidak terlibat dalam perencanaan dan kebijakan kesehatan.

 

Menurut salah satu tokoh masyarakat Kampung Injros, Luis Iwo, masyarakat tidak mengetahui kalau mereka berhak mengawasi penyediaan pelayanan kesehatan dan memberi masukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, termasuk hak masyarakat untuk ikut mendorong penyediaan rumah Pustu.

 

“Kami tidak tahu, kalau kami – masyarakat punya hak untuk terlibat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan kesehatan atau pembangunan di sektor lainnya. Kami tidak dilibatkan untuk ikut mendorong penyediaan pelayanan kesehatan, seperti pembangunan rumah Pustu di kampung ini. Kami tidak diberi tahu tentang hak-hak itu, sehingga kami hanya jadi penonton dalam proses pembangunan di kampung,” tegas Luis Iwo.

 

Kondisi itu diperburuk lagi dengan kebijakan (sikap) dari  pihak puskesmas yang tertutup terhadap masukan masyarakat. Mereka masih menganggap bahwa pelayanan kesehatan termasuk pengajukan proposal pembangunan rumah Pustu  merupakan urusan pihak puskesmas dan dinas kesehatan.

 

Bentuk Inovasi

September 2013, dengan dukungan dari USAID-KINERJA, lalu YHI-P melalui Forum Peduli Pembangunan Kesehatan (FPPK) di Kota Jayapura melakukan sosialisasi tentang peran FPPK sebagai forum masyarakat di tingkat distrik untuk terlibat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan sektor kesehatan.

 

Setelah sosialisai, barulah masayarakat tahu tentang haknya untuk terlibat melalui FPPK dalam mendorong pembangunan Pustu Kampung Injros.

 

Kehadiran FPPK di Puskesmas Abepantai dituntut untuk harus dapat membawa perubahan (inovasi), terutama untuk mendorong keterlibatan (partisipasi) masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan tata kelola pelayanan kesehatan di lingkungan Puskesmas Abepantai.

 

Untuk itu, FPPK bersama pihak Puskesmas dan pihak Pemerintah Distrik melakukan survey pengaduan masyarakat.

 

Menurut hasil survey FPPK, bahwa Puskesmas Abepantai, Distrik Abepura membutuhkan pembangunan kembali rumah Pustu di Kampung Injros.

 

Sedangkan menurut Grafik Rekap Indeks Pengaduan Masyarakat di Puskesmas Abepantai, Koya Barat, dan Tanjung Ria tahun 2014, bahwa ada 155 pengaduan tentang pelayanan di Pustu Injros yang tidak berjalan dengan baik. Pengaduan itu terjadi karena Pustu tak ada dan pelayanannya pun tidak berjalan lagi.

 

Pengaduan masyarakat ini karena pelayanan Pustu tidak berjalan. Sebab, selama dua tahun (Agustus 2011 hingga Agustus 2013), pihak Puskesmas Abepantai mengajukan usulan untuk pembangunan kembali Pustu Injros, tapi usulan itu belum direalisasikan.

 

Mengapa belum direalisasikan ? Kerana masyarakat belum dilibatkan dalam proses perencanaan, kebijakan dan program pelayanan kesehatan. Akibatnya, pihak DPRD maupun pemerintah (Dinas Kesehatan) Kota Jayapura, belum menganggap Pustu itu sebagai suatu kebutuhan dan harapan masyarakat Kampung Injros.

 

Oktober 2013, FPPK bersama pihak Puskesmas Abepantai kembali mengajukan usulan pembangunan Pustu di Kampung Injros.

 

Setelah usulan itu diajukan, lalu FPPK terus melakukan pendekatan advokasi ke pihak DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda), Dinas Kesehatan, bahkan advokasi itu dilakukan sampai ke Walikota Jayapura. Dalam advokasi itu, FPPK berusaha meyakinkan pihak pemerintah, bahwa 423 jiwa penduduk Injros membutuhkan Pustu.

 

Pendekatan advokasi yang dilakukan FPPK secara kontinyu itu, akhirnya membuahkan hasil.  Walikota Jayapura memerintahkan Dinas Kesehatan untuk segera membangun kembali Pustu di Kampung Injros.  Kebijakan walikota itu bisa terjadi karena adanya dorongan yang kuat dari masyarakat melalui FPPK.

 

Kebijakan walikota yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan itu, disahkan oleh DPRD.  Tahun anggaran 2014, Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Kesehatan, membangun rumah Pustu di Kampung Injros dan Pustu ini termasuk Pustu termegah di Kota Jayapura.  Bukan hanya rumah Pustu yang disediakan, tapi juga fasilitas kesehatan lainnya, termasuk penempatan seorang Bidan PTT (Petugas Tidak Tetap).

 

Anggaran untuk pembangunan Pustu Injros ini bersumber dari APBD Kota Jayapura tahun anggaran 2014 yang diturunkan melalui Dinas Kesehatan Kota Jayapura.

Anggaran itu untuk membangun satu rumah Pustu Injros yang terdiri dari lima ruangan (ruang pemeriksaan, ruang tunggu, ruang KIA/KB, ruang apotik dan kamar mandi/WC) serta pengadaan fasilitas pelayanan seperti kursi, meja dan fasilitas kesehatan lainnya.

Bukan hanya rumah Pustu yang disediakan, tapi juga fasilitas kesehatan lainnya, termasuk penempatan, bidang, Delpiana Selle, Amd Keb. Delpiana ini adalah Bidan PTT (Petugas Tidak Tetap – bukan PNS) yang diangkat oleh Kementrian Kesehatan RI.

Bidan Delpiana Selle tinggal dan menetap di Pustu lalu mengabdikan dirinya untuk masyarakat, tanpa mengenal siang maupun malam.

 

 

Januari 2015, Pustu Kampung Injros mulai beroperasi dan Puskesmas Abepantai menempatkan Bidan Delpiana Selle Amd. Keb untuk bertugas dan menetap melayani penduduk kampung Injros.  “Saya mulai bertugas di Kampung Injros sejak 14 Januari 2015. Saya tinggal di kampung dan terlibat dalam kegiatan gereja sebagai guru sekolah minggu,” ungkap  Delpiana Selle.

 

Sampai dengan Agustus 2016, Delpiana Selle masih tetap bertugas sebagai bidan PTT di Kampung Injros. Dan kontraknya sebagai Bidan PTT akan berakhir Januari 2017.

 

Dengan beroperasinya Pustu Injros ini, maka tujuan dari perubahan (inovasi) yang dilakukan FPPK adalah : Pertama, dalam perencanaan pembangunan, secara khusus perencanaan pembangunan Pustu Injros, masyarakat punya hak untuk dilibatkan. Kedua, masyarakat punya hak untuk mengawasi pelayanan di Pustu Injros.

 

Sedangkan sasaran dari perubahan itu adalah masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan yang baik di Pustu Injros. Hal ini terbukti dengan pasien yang mendapat pelayanan sejak Januari – Desember 2015 sebanyak 1.196 pasien. Dan Januari – Juli 2016, pustu ini melayani 588 pasien.

 

Kini, tidak dijumpai lagi, masyarakat yang tidak berobat jika sakit atau mengobati sendiri penyakitnya.  Semua masyarakat di Kampung Injros mendapat pelayanan kesehatan di Pustu.

 

Sejak Januari 2015 hingga Agustus 2016,  Pustu Injros beroperasi dengan pelayanan yang prima, telah memberikan nilai tambah bagi Kota Jayapura sehingga dalam lomba kampung teladan 2016 yang dilakukan Kementrian Dalam Negeri RI, Kampung Injros terpilih sebagai Kampung Teladan tingkat Provinsi Papua dan mewakili Provinsi Papua dalam lomba tingkat Nasional.

 

Bangunan dan fasilitas pustu yang memadai serta ditopang dengan pelayanan kesehatan yang prima, membuat masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan yang baik di Pustu Injros. Hal ini terbukti dari data di Pustu Injros, bahwa pasien yang mendapat pelayanan sejak Januari – Desember 2015 sebanyak 1.196 pasien. Dan Januari – Juli 2016, pustu ini melayani 588 pasien.

 

Pasien yang mendapat pelayanan ini, bukan hanya penduduk Kampung Injros saja tapi juga pasien dari kampung tetangga, Tobatji.

 

Penyakit yang diderita pada umumnya Ispa dan luka-luka karena terkena tiram. Sedangkan ibu yang melahirkan sejak Januari – Juli 2016, ada tiga ibu.  Sedangkan tingkat kematian ibu dan anak akibat  persalinan, sejak  Januari 2015 –  Juli 2016, tidak ada.

 

Pelayanan yang dilakukan Bidan Delpiana Selle, tidak hanya di Pustu saja, tapi setiap bulan sejak 2015 hingga buku ini ditulis (Agustus 2016), bidan yang satu ini terus melakukan kunjungan dari rumah ke rumah untuk memberikan penyuluhan kesehatan sekaligus mengecek kondisi kesehatan penduduk Kampung Injros.

 

“Saya lakukan ini semua bukan karena tugas semata-mata tapi karena saya terpanggil untuk melakukan pelayanan. Apalagi bidan itu, termasuk  salah satu petugas kemanusiaan,” ungkap Delpiana Selle.

 

Prinsip Delpiana Selle  dalam pelayanan ini diakui juga oleh masyarakat Kampung Injros. “Kami di Kampung Injros ini mendapat petugas kesehatan yang luar biasa. Ia mengabdi tanpa mengenal lelah,” kata salah satu tokoh masyarakat Injros, Luis Iwo yang dibenarkan juga oleh sejumlah ibu-ibu dan kaum bapak di Kampung Injros yang ditemui penulis di Dermaga Kampung Injros, belum lama ini.

 

Tantangan yang Dihadapi

Tatantangan yang dihadapi dari Pustu Injros adalah Bidan di Pustu Injros hanya satu orang. Kalau bidan ini keluar dari Kampung Injros ke Puskesmas Abepantai untuk mengurus pengadaan obat atau fasilitas lainnya, serta mengurus status pegawainya, maka hari itu, pelayanan di Pustu tidak berjalan.

 

Selainj itu, pihak pustu pernah mendapat tenaga bidan honorer, tapi bidan itu tidak bertahan karena honor Rp 500.000 per bulan.

 

Kemudian, tantangan lain adalah, pengadaan speedboad oleh pemerintah Kota Jayapura, berukuran besar sehingga tak dapat digunakan oleh Pustu dan kini speedboad itu sudah ditarik kembali oleh Dinas Kesehatan Kota Jayapura.

 

Pustu sebagai fasilitas kesehatan yang terdepan sehingga bidan yang bertugas di pustu perlu mendapat tunjuangan khusus dari pemerintah. Tujuannya, untuk merangsang bidan itu dapat bekerja dengan baik. . ***

(*) Krist Ansaka, Mantan Jurnalis di Papua