Kami generasi muda yang saat ini menjadi bagian dari system yang ada ini makin hari makin di bingungkan oleh kondisi persoalan yang hari ini orang Papua mayoritas alami. Kami berada dalam bingkai otonomi khuss (Otsus) dimana keberadan otsus ini membuat semua elemen bangsa ini menjustifikasi kalau Papua itu sudah dan sedang di bangun.

Kampanye yang dilakukan tentang keberhasilan otsus serta pembangunan di Papua ini di lakukan didalam dan luar negeri. Okelah kita banyak yang bangga sebagai pencetus otsus dan juga memperjuangkannya hingga hadir dan dinikmati orang Papua, namun pertanyaannya itu orang Papua siapa/mana ?

 

Kemudian, kita semua yang pernah membaca tulisan-tulisan yang pernah dan diangkat oleh Bapa Gembala Socratez Yoman ini perlu menjadikan bahan tulisan Bapa Gembala ini menjadi bahan diskusi bersama pemuda Papua lintas wilayah adat.

Beliau menulis ini menurut saya yang pernah lihat langsung kondisi di Inggris, bertemu dan melihat perjuangan Bapak Benny Wenda ini membuat saya bertanya, apakah kita orang Papua ini sudah di ‘goreng’ sedemikian mungkin,  sehingga kita makin keluar bahkan acuh tak acuh terhadap persoalan fundamental?

Saya pernah mendengarkan langsung suatu statement yang jelas dari kita punya bapak senior yang sudah makan garam dalam sepak terjang perpolitikan di negara ini yakni :

“Papua ini masalah fundamentalnya itu adalah masalah ideologi atau masalah politik dimana masalah politik dan ideologi ini harus diselesaikan dengan cara politik juga namun yang terjadi adalah persoalan politik ini cobadi jawab dengan pembangunan infrastruktur.”

Saya pikir ini ada benarnya walaupun saya harus akui banyak macam pengetahuan yang saya kurang tahu apalagi bidang sosial ekonomi politik. Tapi statement sederahana ini dapat diartikan secara eksplisit yakni saat ini kegagalan sistem yang di terapkan untuk bangun papua ini tentunya membuat kita semua harus kembali mempertanyaakan beberapa pertanyaan fundamental.

Kelompok cinta NKRI dan kelompok pro-referendum atau apapun istilah yang dipakai ini terus akan berseturu walau dalam kondisi tetap menghargai satu sama lain,  karena kita sama-sama orang Papua kan. Juga, hari ini orang sudah mulai malas berpikir landasan politik dan beberapa aspek yang harusnya menjadi pijakan bersama manusia papua kedepan – dasar fundamental ini harus di tetapkan secara jelas, detil dan menyuluruh sehingga semua manusia Papua ini dapat dengan percaya diri menatap masa depan tanpa harus curiga atau di curigai oleh karena pandangan hidup.

 

Negara sekelas Inggris saya dapati masih saja ada kampanye ‘white power’ ataupun neo-nazi. Flyer-flyer gerakan ini sering saya dapati di tengah kota, bahkan di pintu masuk kampus. Disini saya amati karena dasar negara ini sudah solid karena ‘common ground’ dan juga basis berdirisnya civic society-nya sudah mapan sehingga gerakan sejenis disana tidak mendapatkan dukungan.

Namun saya yang tidak begitu jelas, buat saya adalah negara sekelas Inggris ini masyarakatnya sudah memang majemuk dengan komposisi origin-nya yang adalah multinasional ini membuat saya bertanya apakah memang di harapkan atau akan terjadi begitu saya Papua yang kita cintai ini kedepannya 100-200 tahun dari sekarang? Namun saya cukup percaya satu hal: kebebasan berekspresi, tidak kakunya citizen dari suatu nation seperti Inggris Raya ini dalam berpendapat/berkarya, dan semua kebebasan yang di nikmati dan di jamin konstitusinya ini telah membawa negara ini menjadi satu-satunya negara yang pernah menjajah dunia ini (Hanya 22 negara yang tidak pernah di jajah/berperang dengan inggris dari total 159 negara yang ada di muka bumi ini).

 

Sebenarnya apa tugas berat bagi orang Papua saat ini? Menurut saya, kita perlu dudukan persoalan Papua hari ini secara jujur dan tidak bias. Kemudian masalah fundamental ini harus diselesaikan. Bangsa Indonesia sudah tidak bisa menganggap Papua ini sebagai adik bungsu di negeri ini yang masih banyak tidak pahamnya, sehingga apapun harus di dikte dengan slogan ‘kakak selalu benar’ namun bangsa Indonesia harus sadar  bahwa proses integrasi Papua ini menjadi bagian dari rumah tangga yang kita sebut NKRI dilakukan lewat proses kekerasan, paksaan dan ancaman.

Oleh karena, sebagai tuan rumah pemilik negeri ini, layaknya negara ini harus mundur diri dan membiarkan orang Papua bangun dirinya sendiri dengan cara dan maunya sendiri. Dengan begini saya rasa orang Papua akan lebih menghargai negara dan bangsa Indonesia ini dan bisa jadi akan tetap memilih menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang besar ini.

Contoh konkrit itu, Skotlandia yang memperjuangkan bangsanya pisah dari Inggris raya 2 tahun lalu diberikan kesempatan untuk voting referendum keluar dari Inggris raya setelah mereka berjuang 300 lebih tahun lamanya namun mereka pada akhirnya memilih tetap menjadi bagian dari Inggris Raya. Saya saksikan, setelah ratusan tahun ini, ternyata orang England (yang di tuduh menjajah bagian lain dari Inggris Raya seperti Wales, Irlandia Utara, Skotlandia), sudah tidak peduli atau menekan budaya dari bangsa-bangsa ini sehingga walau sudah ratusan bahkan ribuan tahun mereka melawan England, hari ini mereka masih menjaga budaya bahkan bahasa mereka.

Maksud saya menulis ini untuk mengingatkan pemimpin bangsa  ini, agar tidak boleh ada upaya untuk menekan atau menghapus atau melakukan genosida terhadap karakter orang Papua, budayanya, bahasanya hingga adat istiadatnya.

Biarkan orang Papua sendiri memimpin bangsanya sesuai maunya dalam koridor dan ikatan pertalian politik, ekonomi dan aspek lain.  Dari sini, ada dua alternatif pahit yang akan dialami orang Papua :  pertama akan memakan ratusan tahun dimana akan terjadi referendum bila nantinya bangsa Indonesia ini sudah mulai tahu pentingnya menolong manusia Papua, agar hidup lebih baik dan berhak memiliki kebebasan untuk mendorong bangsanya sendiri melihat masa depan. Kedua, orang Papua akan dipaksakan untuk berasimilasi dengan bangsa Indonesia secara halus atau paksa dimana kita manusia Papua ini akan tetap resistan dan memperjuangkan hak kita dimana kalau Tuhan ijinkan, bisa lepas dari NKRI.

*George Saa adalah Penulis essay sosial, ekonomi, politik dan pendidikan