Pemerintah Akui Masih Banyak Praktek Perusakan Hutan di Papua

0
656
Tim Gabungan Dinas Kehutanan Provinsi dan Polda Papua, saat menunjukan kayu ilegal hasil penangkapan, Selasa dini hari. (Erwin /HPP)

JAYAPURA (LINTAS  PAPUA)  –  Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen mengakui sejak masa pemerintahan orde lama hingga saat ini, masih banyak praktek-praktek menyimpang hingga menyebabkan terjadinya perusakan hutan.

Pihaknya pun menyebut hal itu sudah bukan menjadi rahasia lagi, sebab dirinya pernah mendapat tekanan dari pihak-pihak yang memiliki jabatan tinggi, sewaktu hendak menghentikan kegiatan ilegal di dalam hutan.

“Saya pernah diperintahkan Gubernur di beberapa tempat, ternyata ada kekuatan yang cukup tinggi menekan saya, sehingga kegiatan yang ilegal itu bisa terjadi,” katanya.

“Bahkan sampai hari ini kegiatan ilegal itu masuk terjadi. Untuk itu, saya atas nama gubernur menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya bidang pencegahan yang sudah terus mendampingi kami dalam berbagai kesempatan,” ujar Sekda  Herry Dosinaen,  pada Focus Group Discussion implementasi rencana aksi kehutanan pencadangan wilayah adat di Provinsi Papua, Rabu (24/10/2018) di Jayapura.

Ia katakan, hutan Papua merupakan paru-paru dunia, yang artinya bumi cenderawasih menjadi salah satu sumber oksigen bagi seluruh penghuni bumi. Dalam hutan Papua juga terkandung berbagai hewan dengan keunikanya, serta berfungsi mereduksi bencana alam.

Sayangnya hutan dengan berbagai macam fungsinya ini terus dirusak oleh pihak tertentu, melalui satu arogansi dan ambisi untuk kepentingan dirinya sendiri.

Untuk itu, Sekda memandang penting kegiatan pencegahan korupsi terintegrasi dalam bidang kehutanan, sehingga pengamanan seluruh kekayaan alam yang terkandung didalamnya, bisa berjalan sebagaimana mestinya.

“Makanya, kehadiran kita dalam diskusi ini bersama pihak terkait, diharapkan ada masukan yang outputnya apakah itu mendorong regulasi ataukah pembenahan SDM”.

“Atau bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat, agar ada satu imbal balik dari pemilik ulayat supaya jangan terinjeksi oleh pihak tak bertanggung jawab, yang hanya mengejar kuntungan sesaat. Namun efeknya merusak kondisi hutan,” imbaunya.

Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Papua,  Maruli Tua mengatakan, instruksi dari pimpinan bahwa penindakan hukum terhadap pelaku illegal logging, harus dilaksanakan sampai tuntas.

Kendati demikian, selain penindakan hal yang tak kalah penting adalah pencegahan maupun penyelamatan terhadap perusakan hutan di Papua.

“Makanya dia berharap pemda setempat lebih maksimal dalam mensosialisasikan implementasi rencana aksi kehutanan pencadangan wilayah adat di Provinsi Papua. Sementara KPK akan membantu mengatasi hambatan yang terjadi,” pungkasnya. (Koran Harian Pagi Papua)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here